Halaman Muka | Kontak Kami | Tentang Kami | Iklan  | Arsip  Edisi Senin, 20 Oktober 2014  
Politik dan Keamanan
Ekonomi dan Keuangan
Metropolitan
Opini
Agama dan Pendidikan
Nusantara
Olah Raga
Luar Negeri
Assalamu'alaikum
Derap TNI-POLRI
Hallo Bogor
 
   
 
Login
 
      
 
Password
 
 
 
   
Dunia Tasawuf
Forum Berbangsa dan Bernegara
Swadaya Mandiri
Forum Mahasiswa
Lingkaran Hidup
Pemahaman Keagamaan
Otonomi Daerah
Lemb Anak Indonesia
Parlementaria
Budaya
Kesehatan
Pariwisata
Hiburan
Pelita Hati
..
..
NILAI TUKAR RUPIAH
Source : www.klikbca.com
 JualBeli
USD 9200.00  9100.00  
SGD 6325.65  6236.65  
HKD 1187.90  1173.10  
CHF 7874.45  7769.45  
GBP 18868.05  18609.05  
AUD 8331.10  8203.10  
JPY 80.82  79.36  
SEK 1437.75  1407.65  
DKK 1776.20  1737.00  
CAD 9530.55  9376.55  
EUR 13145.74  12975.74  
SAR 2466.00  2426.00  
25-Okt-2007 / 15:41 WIB
 
 
 
Sanksi Terhadap ONH Plus Karena Tak Taat Aturan
[Agama dan Pendidikan]





TEKA-TEKI Penyelenggara BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) khusus mana yang izinnya dicabut akhirnya terjawab, setelah Menteri Agama Prof Dr H Said Agil Husin Al-Munawar mengumumkan di depan peserta Rapat Kerja dan Evaluasi Haji tahun 2003 di Ciloto, Jawa Barat, 29 April 2003. (Pelita, 30/4)


Ada 25 penyelenggara BPIH Khusus (sebelumnya ONH Plus) yang terkena sanksi, yakni 12 izin operasionalnya dicabut, empat dibekukan, dan sembilan mendapat peringatan pertama. Menag juga mengumumkan ada lima BPIH Khusus yang masih berhutang kepada Depag, dan delapan BPIH masih berhutang kepada Muassasah di Arab Saudi.


Pengumuman tersebut disaksikan oleh Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, para Kakanwil se Indonesia, Kabid se Indonesia dan Arab Saudi, dan anggota Komisi VI DPR RI. Selain itu pengumuman itu juga disaksikan Ketua Umum AMPUH (Asosiasi Muslim Penyelenggara Umrah dan Haji), Ketua Umum SEPUH (Serikat Penyelenggara Umrah dan Haji), dan Ketua Umum AMPPUH (Asosiasi Penyelenggara Perjalanan Umrah dan Haji).


Ke-12 BPIH Khusus yang dicabut itu adalah PT Tajak Express, PT Veldatama Angga Prima, PT Tourindo Bulan Bintang, PT Tiga Utama cahaya Makmur, PT Sangkan Hurip Abadi, PT Utama Pridana, PT Ramadhika Nuansa Pelangi, PT Almaa Travel, PT cikara Mandhala Buana, PT Indorona, PT Samawa Balong Abadi, dan PT Safiir Amal Imani.


Pencabutan izin ini akibat mereka (dinilai) telah melakukan pelanggaran berat selama pelaksanaan haji tahun 2003. Menag tidak menyebutkan apa yang telah menjadi kesalahan ke-12 BIPH itu, namun hanya menyatakan kesalahan mereka secara tertulis ada dalam dokumen maupun VCD, yang pada intinya antara lain menelantarkan jamaah dan pemalsuan paspor haji.


Sementara empat BPIH yang dibekukan adalah PT Mega Citra Inti Mandiri, PT Gadika Expresindo, PT Ziarnidaul Haramain, dan PT Suryaniah Ciptaprima. BPIH itu dinyatakan bersalah karena telah mengirim surat resmi bukan ke Menteri Haji Arab Saudi, tetapi Mendagri Arab Saudi yang isinya mempermasalahkan jarak pemondokan jamaah mereka yang jauh dari Jamarat di Mina.


Khusus untuk penyelenggara yang dibekukan jika ingin menyelenggarakan haji lagi, maka harus membuktikan surat dari Menteri Haji Arab Saudi yang intinya telah memaafkan. "Selama belum ada surat itu maka izinnya digantung," kata Menteri Agama.


Untuk sembilan BPIH yang mendapat peringatan pertama adalah PT Pisaga Nurkhotimah, PT Mitra Tour, PT Jasa Wisata Nusantara, PT Madina Iman Wisata, PT Paradiso Era Bali Wisata, PT Andromeda Astria Wisata, PT Primitra Riski Wisata, PT Gamal Hikmah Pusaka, dan PT Al Haramain Jasa Wisata. Kesembilan BPIH Khusus itu diperingatkan karena terlambat memberangkatkan sekitar 900 jamaah hajinya ke Madinah.


Lima BPH yang berhutang ke Depag adalah PT Tiga Utama Cahaya Makmur, PT Marwah Tari Utama, PT Ikhwan Daya Mentari, PT Nipindo, dan PT Hermina Reka Perdana.


Kelima BPIH Khusus itu berdasarkan surat Menag tanggal 15 April diminta menyelesaikan hutangnya pada akhir April 2003. Jika tidak akan dicabut izinnya serta barang jaminan akan disita sesuai hukum.


Sedangkan delapan BPH yang berhutang ke Muassasah Arab Saudi adalah PT Sangkan Urib Abadi, PT Data Tour, PT Indorona Tour, PT Rohmah Sabila, PT Kamila Wisata, PT Tajak Expres, PT Valdatama Angga Prima, dan PT Tiga Utama Cahaya Makmur.


"Mereka harus menunjukkan pelunasan hutang dari para Muassasah dan baru kemudian boleh menyelenggarakan haji khusus pada tahun mendatang. Tapi kalau tidak izin mereka akan terus digantung," papar Menag.


Selain itu Menag juga menyatakan ada 198 biro perjalanan umroh yang di "black list" pemerintah Arab Saudi, dan 15 di antaranya adalah biro perjalanan umroh dari Indonesia. Oleh karena itu, Menag mengingatkan baik jamaah calonhaji maupun umrah berhati-hati. Pihaknya juga akan menerima laporan dari masyarakat. "Apabila ada masyarakat yang melaporkan telah dirugikan oleh BPH tertentu, maka tidak tertutup kemungkinan BPH tersebut akan dikenai sanksi," ucap Menag.


Tak Taat aturan


Menteri Agama Said Agil Husin Al Munawar mengatakan pemberian sanksi terhadap sejumlah BPIH Khusus disebabkan mereka tidak menaati aturan yang telah disepakati sebelumnya.


"Di samping itu, pada dasarnya penyelenggara ibadah haji khusus (ONH Plus) itu belum siap memberangkatkan jamaah dalam jumlah besar (jamaah haji dengan ONH Plus tahun 2003 sebanyak 23.000)," papar Said Agil lagi.


Menag menilai, kebaikan pemerintah Arab Saudi dan Pemerintah Indonesia tidak dimanfaatkan untuk meningkatkan pelayanan terhadap jamaah.


Mereka justru melakukan hal-hal yang kurang tepat sehingga terdapat jamaah yang tidak memperoleh pelayanan yang dijanjikan, bahkan ada yang terlantar, serta ada kewajiban yang tidak terbayarkan (meninggalkan utang). Karena itu Menag mengusulkan adanya penetapan kuota yang proporsional untuk haji khusus (ONH Plus).


Menag mengaku sudah melakukan negosiasi dengan Kementerian Haji Arab Saudi. Kemungkinan disepakati kuota haji khusus yang tadinya 10.000 jamaah bisa ditingkatkan menjadi 12.000 jamaah pada tahun 2004.


"Tapi ini belum pasti karena asosiasi penyelenggara haji khusus sendiri meminta penambahan hingga 16.000 untuk tahun depan (2004). Ini masih perlu dinegosiasikan lagi," ucap Menag.


Selain itu, Menag mengusulkan adanya uang jaminan tiket untuk biaya pemulangan jamaah haji ONH Plus yang terlantar, dan juga perlunya uang jaminan penyelenggaraan sehingga permasalahan dengan pihak ketiga di Arab Saudi dapat diselesaikan.


Menag juga menilai perlunya penyempurnaan pedoman pelaksanaan ibadah haji (khususnya untuk perlindungan bagi jamaah) dan antisipasi terhadap kebijakan Pemerintah Arab Saudi, khususnya untuk penyelenggaraan ibadah haji khusus (ONH plus).


Tim Pemantau Ibadah Haji Khusus telah membuat rekomendasi, di antaranya perlunya penyempurnaan perbaikan sistem pendaftaran, pelaporan, dan monitoring penyelenggaran ibadah haji khusus.


Selain itu, tim juga merekomendasikan bahwa penerbangan yang digunakan pada ibadah haji khusus sedapat mungkin menggunakan "regular flight charter", lama tinggal di Arab Saudi maksimal 25 hari, serta fasilitas akomodasi di Arab Saudi harus di hotel, dan berjarak dari masjid maksimum 300 meter.


Sementara itu Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji, Taufiq Kamil mengusulkan agar biaya penyelenggaraan ibadah haji khusus naik menjadi minimal 5.000 dolar AS, dari sebelumnya tahun 2003 sebesar 3.500 dolar AS.


Hal itu untuk memberikan peningkatan pelayanan yang sesuai dengan standar pelayanan minimal yang memuaskan bagi jamaah haji ONH Plus.


Selain itu Dirjen sepakat adanya pembatasan kuota jamaah haji khusus yang disesuaikan dengan kapasitas tampung di Mina yang dekat Jamarat, yaitu hanya empat Maktab atau sekitar 10.000 jamaah haji.


Ia juga mengingatkan bahwa pemerintah tidak akan segan-segan menindak penyelenggara haji khusus yang melanggar ketentuan yang telah ditentukan, dan disepakati bersama. Karena pelanggaran yang dilakukan oleh para penyelenggara BPIH Khusus ini sangat berdampak buruk pada jamaah haji.


Jamaah sudah banyak mengeluarkan uang untuk melaksanakan rukun Islam kelima dan jika ditambah lagi dengan "kesengsaraan" di Arab Saudi, bagaimana mereka bisa tenang beribadah? Bukankah mereka mengharapkan kenyamanan, keamanan, dan ketenangan? Jika kenyamanan, keamanan dan ketenangan tersebut terpenuhi, insya Allah jamaah haji akan menuju haji mabrur. Haji mabrur tidak ada balasannya kecuali sorga. (sidik m nasir)

 
Baca Komentar Beri Komentar
Kirimkan Artikel Cetak Artikel
 
 
Pendidikan di Aceh Berjalan Lancar
Keberadaan Kebudayaan Mulai Tergusur
Praktik Mafia Peradilan di PN Tangerang Menjamur
UT Targetkan Jadi Universitas Unggulan
Penyebaran dan Pengguna Narkoba Mulai Menjamur di PT