Halaman Muka | Kontak Kami | Tentang Kami | Iklan  | Arsip  Edisi Selasa, 19 Agustus 2014  
Politik dan Keamanan
Ekonomi dan Keuangan
Metropolitan
Opini
Agama dan Pendidikan
Nusantara
Olah Raga
Luar Negeri
Assalamu'alaikum
Derap TNI-POLRI
Hallo Bogor
 
   
 
Login
 
      
 
Password
 
 
 
   
Dunia Tasawuf
Forum Berbangsa dan Bernegara
Swadaya Mandiri
Forum Mahasiswa
Lingkaran Hidup
Pemahaman Keagamaan
Otonomi Daerah
Lemb Anak Indonesia
Parlementaria
Budaya
Kesehatan
Pariwisata
Hiburan
Pelita Hati
..
..
NILAI TUKAR RUPIAH
Source : www.klikbca.com
 JualBeli
USD 9200.00  9100.00  
SGD 6325.65  6236.65  
HKD 1187.90  1173.10  
CHF 7874.45  7769.45  
GBP 18868.05  18609.05  
AUD 8331.10  8203.10  
JPY 80.82  79.36  
SEK 1437.75  1407.65  
DKK 1776.20  1737.00  
CAD 9530.55  9376.55  
EUR 13145.74  12975.74  
SAR 2466.00  2426.00  
25-Okt-2007 / 15:41 WIB
 
 
 
Kebebasan Mengeluarkan Pendapat Bukan Tanpa Batas
[Politik dan Keamanan]

Jakarta, Pelita



Pakar hukum pidana Prof Dr Loebby Loqman mengatakan, kebebasan mengeluarkan pendapat bukan tanpa batas, artinya apabila sampai terjadi tindak pidana maka harus dipertanggungjawabkan di muka pengadilan.


"Batasan kebebasan mengeluarkan pendapat adalah sampai terjadinya tindak pidana, oleh karena itu apabila pendapat yang dikemukakan telah merupakan tindak pidana maka yang mengemukakan harus mempertanggungjawabkan di depan pengadilan," kata Loebby Loqman di Jakarta, Rabu (7/5).


Atau, apabila pendapat tersebut setelah disebarluaskan akhirnya dapat merugikan secara perdata, maka pihak yang dirugikan dapat meminta pertanggungjawabannya melalui peradilan perdata, untuk menuntut ganti kerugian yang disebabkan oleh pendapat tersebut.


Delik yang menjadi batasan terhadap kebebasan mengeluarkan pendapat adalah delik penghinaan yang meliputi penghinaan kepada kepala negara, kepala negara negara sahabat, penghinaan terhadap pemerintah, pejabat, penghinaan terhadap individu, agama, kelompok dan sebagainya.


"Juga yang merupakan delik yang berhubungan dengan kebebasan mengeluarkan pendapat adalah pelanggaran kesusilaan," katanya pada seminar "Tanggung jawab pers dan pelanggaran hak pribadi dalam pemberitaan" di Jakarta.


Delik pers


Kejahatan-kejahatan tersebut apabila dilakukan oleh pers lebih dikenal dengan istilah "delik pers". Batasan tentang mengeluarkan pendapat dalam bidang pers adalah sebagaimana yang tertuang dalam UU Pokok Pers.


"Dalam UU itu disebutkan bahwa pers Indonesia adalah bebas dan bertanggung jawab," tegasnya seperti dilansir Antara.


Kebebasan pers merupakan sendi pokok dalam kehidupan bangsa, karena dengan adanya kebebasan tersebut pers dapat memberikan informasi kepada seluruh masyarakat tanpa adanya rasa khawatir.


"Kebebasan tersebut berakar dari falsafah suatu bangsa yang merdeka, sehingga ukuran kebebasan sesuai dengan budaya bangsa itu. Selain itu pelaksanaan kebebasan pers juga dipengaruhi oleh sejarah serta falsalah hidup bangsa itu sendiri," ujar pakar hukum pidana UI itu.


Loebby menambahkan bahwa rambu-rambu yang berkaitan dengan pemberitaan media massa di negara manapun tidak sepenuhnya tertuang di dalam ketentuan hukum tertulis, kecuali di negara komunis, sehingga ukuran "bertanggung -jawab" mempunyai penjabaran yang berbeda antara satu negara dengan lainnya.


Ada yang menganut bahwa pers bertanggung kepada partai, ada yang menyebutkan bahwa tanggung jawab yang dimaksudkan adalah tanggung jawab sosial, artinya diserahkan kepada masyarakat untuk menilai pemberitaan media massa.


"Artinya setiap orang yang dirugikan oleh pemberitaan pers dapat mengajukan masalah tersebut ke pengadilan," ujarnya.


Pada akhirnya tentang tanggung jawab pers dikembalikan pada masyarakat dimana pers tersebut berada, baik tentang tanggung jawab maupun terhadap siapapun yang dirugikan oleh suatu pemberitaan.


"Oleh karena itu pers harus dapat mengendalikan diri dalam memberikan berita sehingga tidak satu pihakpun yang merasa dirugikan. Pers bukan tidak boleh mengutarakan pendapat, akan tetapi apabila hal itu terjadi maka pendapat itu sepenuhnya tanggung jawab pers itu sendiri," demikian Loebby Loqman. (jon)

 
Baca Komentar Beri Komentar
Kirimkan Artikel Cetak Artikel
 
 
Prioritas Panwaslu adalah Bentuk Panwaslu Daerah
PDIP Tak Persoalkan, Golkar Tetap Usulkan Batasan 35 Persen
Permadi Tanyakan Kapolri Mengapa Belum Memeriksa Dirinya
Di Jambi Konvensi Nasional Sudah "Berbuah"
Status Wiryono, Istilah "Agreement" dan GAM Dipertanyakan ke Kapolri