Halaman Muka | Kontak Kami | Tentang Kami | Iklan  | Arsip  Edisi Selasa, 16 September 2014  
Politik dan Keamanan
Ekonomi dan Keuangan
Metropolitan
Opini
Agama dan Pendidikan
Nusantara
Olah Raga
Luar Negeri
Assalamu'alaikum
Derap TNI-POLRI
Hallo Bogor
 
   
 
Login
 
      
 
Password
 
 
 
   
Dunia Tasawuf
Forum Berbangsa dan Bernegara
Swadaya Mandiri
Forum Mahasiswa
Lingkaran Hidup
Pemahaman Keagamaan
Otonomi Daerah
Lemb Anak Indonesia
Parlementaria
Budaya
Kesehatan
Pariwisata
Hiburan
Pelita Hati
..
..
NILAI TUKAR RUPIAH
Source : www.klikbca.com
 JualBeli
USD 9200.00  9100.00  
SGD 6325.65  6236.65  
HKD 1187.90  1173.10  
CHF 7874.45  7769.45  
GBP 18868.05  18609.05  
AUD 8331.10  8203.10  
JPY 80.82  79.36  
SEK 1437.75  1407.65  
DKK 1776.20  1737.00  
CAD 9530.55  9376.55  
EUR 13145.74  12975.74  
SAR 2466.00  2426.00  
25-Okt-2007 / 15:41 WIB
 
 
 
Imigrasi Singaraja, Memperkokoh Pariwisata Bali
[Politik dan Keamanan]





BANYAKNYA kasus teror yang menyerang berbagai negara, seperti serangan teroris 11 September 2001 di Amerika Serikat (AS) dan Tragedi 12 Oktober 2002 di Bali, ternyata telah mendorong berbagai negara mengubah paradigma imigrasi.


Di Indonesia, sebagaimana diungkapkan Dirjen Imigrasi Iman Santoso di sela-sela kunjungan dua hari ke Kabupaten Buleleng, Bali, akhir pekan lalu, paradigma itu telah berubah dari paradigma pelayanan menjadi paradigma keamanan negara.


"Peristiwa 11 September dan 12 Oktober memicu kita untuk mengubah paradigma imigrasi dari pelayanan ke paradigma keamanan negara. Sekarang dan ke depan kita tak dapat lagi mengabaikan masalah-masalah keamanan ini," kata Iman Santoso.


Rangkaian kunjungan Dirjen Imigrasi ke Kabupaten Buleleng, untuk meresmikan kantor Imigrasi kelas II Singaraja, dengan wilayah kerja Kabupaten Buleleng, Kabupaten Karangasem, dan Kabupaten Jembrana.


Dalam konteks perubahan paradigma itulah dianggap penting keluarnya Keppres No18/2003 tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat (BVKS), sebagai pengganti Keppres No15/1983 tentang Kebijaksanaan Pengembangan Kepariwisataan sebagaimana telah pernah juga diubah dengan Keppres No39/1986.


Dalam Keppres No18/2003 itu diatur bahwa setiap orang asing yang masuk wilayah negara Republik Indonesia wajib memiliki visa, kecuali bagi orang asing warga negara dari negara-negara tertentu yang bermaksud mengadakan kunjungan ke Indonesia berdasarkan asas manfaat, saling menguntungkan dan tidak menimbulkan gangguan keamanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian.


Jika pada Keppres 15/1983 diberikan fasilitas bebas visa kepada 48 negara, maka sebagaimana diatur pada pasal 3 Keppres No18/2003, fasilitas itu hanya diberikan kepada 11 negara, yaitu Thailand, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Phillipina, Hongkong Special Administration Region (Hongkong SAR), Macao Special Administration Region (Macao SAR), Chili, Maroko, Turki, Peru.


"Dengan Keppres 15/1983 yang sudah berlaku selama 20 tahun itu kita terlanjur memberikan peluang yang bebas kepada banyak negara, sehingga pengawasan orang asing menjadi minim," begitu Iman Santoso.


Siiring dengan enam bulan waktu sosialisasi Keppres tersebut, pihak imigrasi, kata Iman Santoso, sedang melakukan pengkajian kemungkinan memberikan fasilitas visa on arrival (pemberian visa saat kedataangan) bagi negara-negara yang tidak lagi menerima fasilitas BVKS.


"Sekarang kami sedang membahas rancangan tentang teknis pemberian visa on arrival. Sistimnya sudah kami miliki, mudah-mudahan pada Juli bisa diselesaikan," kata Iman.


Ia menjelaskan, beberapa daerah tujuan wisata yang ramai akan diberikan visa on arrival misalnya Bandara Ngurah Rai, Soekarno-Hatta, Polonia, Sekupang. "Kami sedang siapkan peralatan, sedangkan programnya kita sudah memiliki," ungkapnya, sambil mencontohkan bahwa program itu sudah diujicoba dengan hasil menggembirakan.


Dalam uji coba penerbitan visa on arrival, tercatat hanya memakan waktu dua menit. "Kita akan menarik per orang 35 dolar AS untuk masa kunjungan 30 hari serta ada fasilitas yang kita berikan dengan harga 10 dolar AS untuk tiga hari," tuturnya.


***


PEMBUKAAN kantor imigrasi kelas II Singaraja sendiri merupakan satu dari 14 kantor imigrasi baru yang dibuka di daerah tingkat II.


Menurut Iman Santoso, pembukaan Kanim di Dati II yang beralamat di Jl Cempaka No23 Singaraja itu merupakan program strategis Depkeh dan HAM cq Ditjen Imigrasi untuk memudahkan pelayanan kemigrasian dan pelaksanaan fungsi pengawasan.


"Diharapkan dengan pengoperasian kantor imigrasi ini dapat memberikan keuntungan bagi masyarakat di tiga kabupaten, serta membantu efektifitas tugas imigrasi, pelayanan dan pengawasan orang asing di daerah ini," harap Iman.


Bupati Buleleng Drs I Putu Bagiada yang juga hadir dalam acara itu menyebutkan bahwa dengan beroperasi kantor imigrasi di daerahnya akan membuka kesempatan yang lebih luas bagi pengembangan usaha di daerahnya.


"Pembukaan kantor ini dapat menjadi faktor pendukung bangkitnya pariwisata di Buleleng. Masyarakat maupun orang asing sudah dapat dilayani lebih mudah, murah dan efisien di objek wisata. Ini bersampak positif bagi pengusaha, masyarakat dan orang asing, " kata Putu Bagiada.


Ka Kanim Singaraja Ade Soeratman juga mengakui daerahnya saat ini sedang giat melakukan pembangunan pariwisata. Di sepanjang pantai terus bertumbuh hotel dan fasilitas pariwisata lainnya.


"Masyarakat tidak perlu lagi ke Denpasar untuk mengurus paspor. Untuk pengawasan orang asing juga semakin dekat dan ketat, tak perlu lagi bolak-balik makan waktu lama dari Denpasar ke Singaraja. Ini semua untuk mendukung kegiatan usaha khususnya pariwisata di daerah ini dari ekses yang tidak kita inginkan bersama," kata Ade.


Saat ini dengan telah diresmikan Kanim Singaraja, dari 14 Kanim yang direncanakan dibuka, 10 diantara telah beroperasi, tinggal empat yang menunggu giliran, yakni Gorontalo, Pati, Bukittinggi, dan Wonosobo. (jones sirait)


 
Baca Komentar Beri Komentar
Kirimkan Artikel Cetak Artikel
 
 
Tak Semua Fungsionaris Golkar Diterima di Daerah
25 Provinsi Ikuti Festival Seni dan Baca Kita Suci Tripitaka/Tipitak: Disitegrasi Bangsa Bukan Bersu
Polda Metro Jaya Berkeras Tahan, Pengusaha Telekom Ignatius Ronny
Para Menteri Dinilai Tak Mengerti, Peraturan dan Perundang-undangan
Lima Pesawat F-18 Masuk Indonesia, DPR Minta Menlu Panggil Dubes AS