Rencana penggusuran Hatta Taliwang dari DPR/MPR oleh DPP Partai Amanat Nasional (PAN) ditentang masyarakat Nusa Tenggara Barat yang tergabung dalam Forum Komunikasi (FK-NTB). Bahkan mereka melakukan aksi demonstrasi di Gedung DPR/MPR RI, kemarin mendesak agar PAW atas anggota daerah pemilihan Sumbawa, NTB itu tidak dilakukan.
Dalam aksinya, massa FK-NTB yang berjumlah puluhan orang itu, menggelar berbagai spanduk yang antara lain berbunyi: "Masyarakat NTB Menolak Antoni Amir. Stop Praktek Politik Pemaksaan dan Kami Tidak Kenal Antony Amir."
Selain menggelar spanduk, mereka juga melakukan orasi. Dalam orasinya mereka mengancam akan melakukan aksi yang lebih besar jika pimpinan DPR tetap melakukan PAW terhadap wakil mereka. "Kalau ini sampai diindahkan, maka akan ada reaksi yang tegas dari masyarakat NTB," kata koordinator FK-NTB, Amir Jawas.
Ditambahkan Jawas, kalau wakil NTB dari PAN satu-satunya itu disingkirkan dari DPR, masyarakat NTB juga tidak segan-segan untuk hengkang dari bumi Indonesia dengan membentuk negara sendiri.
Ketua FK-NTB, Ibnu Khaldun berpendapat bahwa alasan FK-NTB memperjuangkan PAW terhadap Hatta Taliwang dibatalkan, karena dia melihat surat pengunduran yang ditulis Hatta Taliwang menyangkut pengunduran dirinya itu batal demi hukum. Apalagi, pada waktu meneken surat pengunduran dirinya, Hatta Taliwang berada dalam tekanan DPP PAN.
Berkaitan dengan tekanan yang dilakukan DPP, Ibnu Khaldun melihat adanya kelompok etnis yang menginginkan supaya DPP PAN menghilangkan putra Sumbawa dari DPR/MPR RI. Karena itu, lewat aksi unjuk rasanya FK-NTB mendesak kepada semua pihak yang antara lain DPR, KPU dan DPP PAN untuk membatalkan rencana PAW tersebut.
"Kalau PAW sampai dilakukan, maka akan terjadi pengingkaran terhadap rakyat NTB," tandas Ibnu Khaldun lagi.
Harus objektif
Sedang dalam pertemuannya dengan Ketua Fraksi Reformasi DPR, Ahmad Farhan Hamid, FK-NTB meminta agar fraksi membicarakan hal tersebut kepada pimpinan DPP PAN dalam hal ini kepada Amien Rais dan Hatta Radjasa selaku ketua umum dan sekjen DPP PAN. Dalam hal ini, diminta agar pimpinan fraksi objektif menjelaskannya kepada Amien Rais dan sekjen.
Mereka juga menyayangkan kalau PAN yang dulunya digembar-gemborkan sebagai partai yang reformis, tetapi dalam mengambil kebijakan tidak reformis. "Mana komitmen reformasi yang digembar gemborkan itu, kalau kenyataannya justru menggunakan sistem disentralisasi kepemimpinan," tanyanya lagi.
Menanggapi hal tersebut, Farhan Hamid menjelaskan, fraksi tidak mempunyai kewenangan untuk memutuskan masalah PAW. Namun, tambahnya lagi, hal itu akan disampaikannya kepada Amien Rais dan Hatta Radjasa.
Farhan mengatakan, saat ini Amien Rais tidak berada di Jakarta, tapi fraksi tetap akan menyampaikan aspirasi FK-NTB itu. "Hal ini akan kami sampaikan dan mudah-mudahan beliau segera tiba di Jakarta," ujarnya.
Pernyataan sikap
Sementara itu dalam pernyataan sikapnya yang dibacakan Amir Jawas, FK-NTB menegaskan bahwa kebijakan DPP PAN untuk mem-PAW-kan anggota DPR RI, Hatta Taliwang sebagai representasi daerah pemilihan Kabupaten Sumbawa dengan Anthony Amir yang dalam daftar caleg PAN mewakili daerah pemilihan Kabupaten Lombok Barat, sesungguhnya telah mengabaikan arus besar aspirasi masyarakat NTB, khususnya kabupaten Sumbawa.
Bahkan disebutkan, kalau kebijakan itu tidak saja keliru secara politik, tapi juga sangat potensi "merampok" rasa keadilan masyarakat Sumbawa. "Jika dicermati dari sudut manapun, tak ada logika yang kuat untuk membenarkan kebijakan DPP PAN tersebut," tandas Amir Jawas.
Menurut rencana selain ke DPR, FK-NTB mendukung Hatta Taliwang juga akan melakukan aksi demonstrasi di kantor KPU dan kantor DPP PAN. Pada dasarnya aspirasi yang akan disampaikan mereka di kedua tempat tersebut adalah sama, yakni menolak PAW atas Hatta Taliwang. (kh)