Halaman Muka | Kontak Kami | Tentang Kami | Iklan  | Arsip  Edisi Senin, 28 Juli 2014  
Politik dan Keamanan
Ekonomi dan Keuangan
Metropolitan
Opini
Agama dan Pendidikan
Nusantara
Olah Raga
Luar Negeri
Assalamu'alaikum
Derap TNI-POLRI
Hallo Bogor
 
   
 
Login
 
      
 
Password
 
 
 
   
Dunia Tasawuf
Forum Berbangsa dan Bernegara
Swadaya Mandiri
Forum Mahasiswa
Lingkaran Hidup
Pemahaman Keagamaan
Otonomi Daerah
Lemb Anak Indonesia
Parlementaria
Budaya
Kesehatan
Pariwisata
Hiburan
Pelita Hati
..
..
NILAI TUKAR RUPIAH
Source : www.klikbca.com
 JualBeli
USD 9200.00  9100.00  
SGD 6325.65  6236.65  
HKD 1187.90  1173.10  
CHF 7874.45  7769.45  
GBP 18868.05  18609.05  
AUD 8331.10  8203.10  
JPY 80.82  79.36  
SEK 1437.75  1407.65  
DKK 1776.20  1737.00  
CAD 9530.55  9376.55  
EUR 13145.74  12975.74  
SAR 2466.00  2426.00  
25-Okt-2007 / 15:41 WIB
 
 
 
Djamal Do'a: Rakyat Cari Makan Susah, Pejabatnya Sibuk Korupsi dan Gelapkan Pajak
[Politik dan Keamanan]





Anggota F-PPP DPR ini terkenal suka mengkritik. Dari mulai presiden, menteri, sampai anggota DPR sendiri dia tak perduli. Beberapa hari lalu, dia tak tanggung menuding Menneg Laksamana Sukardi menggelapkan pajak Rp7 miliar. Bagaimana pandangan dia mengenai masalah ini termasuk kegemaran para pejabat untuk korupsi, berikut wawancara Pelita dengan Djamal Do'a, di Jakarta, Kamis (6/11).



Anda, beberapa hari lalu, menuding Menneg BUMN Laksamana Sukardi menggelapkan pajak pribadi Rp7miliar. Anda juga sering menggugat perilaku KKN para pejabat. Kenapa sih Anda sepertinya "rewel"?


Begini ya. Kalau di Amerika Serikat itu kalau ada pejabat yang tak bayar pajak, itu langsung dipecat atau dipenjara. Di Indonesia ini kan makin jadi pejabat makin tak bayar pajak. Kemudian menyangkut hajat orang banyak. APBN 75 persen sumber penerimaannya adalah dari pajak. Kalau ini tak ditertibkan, sampai kapanpun Indonesia ini takkan keluar dari krisis ekonomi karen apejabat sendiri tak peduli dengan kewajibannya. Dirjen Pajak sendiri juga tak berani menegakkan law enforcement, sehingga tax ratio di RAPBN 2004 hanya tinggal 13,5 persen, padahal menurut Propenas yang kita sahkan dulu zamannya Menkeu Bambang Sudibyo, dulu ditetapkan 18 persen. Tapi dengan alasan macam-macam, Menkeu Budiono ini dia tak bisa memenuhi 18 persen itu, termasuk Dirjen Pajak. Dirjen Pajak itu kan kerjanya hanya move politik saja, umpamanya menyandera orang yang tak bayar pajak. Tapi orang yang ada di muka mata sendiri tak berani.


Anda mengatakan bahwa Anda berani menantang Laksamana karena pegang data-data?


Ya, saya berani. Saya punya pengetahuan tentang pajak.


Punya data penggelapan yang Anda tudingkan kepada Laks?


Punya. SPT-nya saya pegang kok, kemudian laporan kekayaannya di KPKPN juga saya pegang. Kalau tidak dasarnya apa saya berani? Menurut pengetahuan saya sebagai mantan kepala kantor pemeriksaan dan penyidikan pajak, sesuai dengan Pasal 4 ayat1 UU No17/2000 tentang Pajak Penghasilan, pertambahan harta kekayaan yang belum dikenakan pajak adalah objek pajak. Kalau seperti Laksamana, dalam SPT dia laporkan penghasilannya cuma Rp149 juta. Sedangkan pada tahun 2000 itu juga dia bisa menambah hartanya Rp4,6 miliar. Jadi kan nggak masuk akal, yang dilaporkannya cuma Rp149 juta, kok tau-tau bisa beli Rp4,6 miliar. Kalau dia melaporkan Rp10 miliar dalam SPT kemudian dia bisa beli Rp4,6 miliar itu masih masuk akal.


Sudah ada reaksi dari Pak Laks?


Belum. Saya kira ini seperti kita main waktu anak-anak. Seperti main petak umpet.


Pihak mana yang seharunya pro-atif untuk mengusut masalah ini?


Pihak Dirjen Pajak. Kalau masalah pajak itu kan harus dihitung dulu pajaknya.


Selain nama Laks, apakah Anda punya nama pejabat lain?


Ya, ada jugalah, cuma kita coba ini dulu sebagai test case (hahaha...)


Teman Laks di PDIP, Irmadi Lubis, mengomentari agar Laks klarifikasi SPT nya. Jika tak betul dia minta Laks mengadukan Anda...


Pernyataan dia itu betul. Objektif dia, walaupun dia sama-sama PDIP.


Anda ini kan PPP. Apa nanti tak takut nanti dituduh untuk menggembosi PDIP?


Oh tidak. Saya ini selalu menyampaikan sesuatu tanpa maksud politik, tapi selalu mencoba untuk memihak kepada rakyat.


Walaupun ada yang disakiti?


Ya walaupun akhirnya ada orang yang disakiti. Seperti dulu kasus Banpresgate. Itu kan saya yang membuka pertama, karena saya lihat suka hatinya saja itu membuka dana Banpres.


Anda selalu suka menyampaikan pernyataan yang keras terhadap para pejabat, bahkan sering disebut suka "ngerjain" orang. Sebenarnya apa motivasi Anda dalam "bongkar-membongkar" ini?


Saya kan seorang ekonom, sejak 1979 itu sudah bergerak di lingkungan orang lemah. Yang namanya KUKMI yang dipimpin Azwir (Azwir Daini Tara-Red), konseptor, pemikir dan pendirinya pertama itu adalah saya. Jadi karena saya kasihan dengan kondisi Indonesia sekarang terutama rakyat kecil. Apalagi sekarang rakyat itu cari makan saja susah, tapi pejabat-pejabat negara itu punya harta melimpah ruah.


Separah apa Anda melihat masalah KKN di negeri kita dewasa ini?


Sudah sangat parah. Semua masalah itu sudah di KKN kan. Umpamanya proses pemilihan gubernur, bupati, sudah money politics dulu. Setelah itu kan dia akan mencari kembaliannya, buat cari penutup dan penambah yang habis itu. Akhirnya rakyat saja yang jadi korban.


Jika dilihat dari perilaku para pejabat yang hobi KKN seperti yang Anda sebut tadi, apakah pantas mereka itu kemudian kita percaya untuk duduk sebagai anggota DPR, atau Presiden atau pejabat negara lainnya?


Saya kira tidak pantas. Masalahnya di kita ini kalau sudah melihat duit akhirnya luluh juga. Makanya sekarang setiap pemimpin partai yang ingin berlaga itu bukan konsep yang dia jual, yang dia jual itu selalu money politics, uang yang dia kumpulkan. Seharusnya kan, kalau rakyat mau pilih saya ini konsep saya, ini kan nggak, selalu latar belakang banyak duit. Jadi saya walaupun punya risiko juga, saya anggap amal ibadah sajalah... (jones sirait)

 
Baca Komentar Beri Komentar
Kirimkan Artikel Cetak Artikel
 
 
Terkait Dana Rp1,5 T, Komisi IV DPR RI Belum Percaya, Atas Hasil Kerja Depkimpraswil
Barat yang Ilmiyah Tentang Islam
Hasil Sidang Kabinet Paripurna, Darurat Militer di Aceh, Diperpanjang Enam Bulan
KPU Tetapkan PT Pura Barutama, Sebagai Finalis Tender Kartu Pemilih
Tak Perlu Konvensi, Biarkan Rakyat, Tentukan Sendiri Presidennya