Halaman Muka | Kontak Kami | Tentang Kami | Iklan  | Arsip  Edisi Kamis, 10 Juli 2014  
Politik dan Keamanan
Ekonomi dan Keuangan
Metropolitan
Opini
Agama dan Pendidikan
Nusantara
Olah Raga
Luar Negeri
Assalamu'alaikum
Derap TNI-POLRI
Hallo Bogor
 
   
 
Login
 
      
 
Password
 
 
 
   
Dunia Tasawuf
Forum Berbangsa dan Bernegara
Swadaya Mandiri
Forum Mahasiswa
Lingkaran Hidup
Pemahaman Keagamaan
Otonomi Daerah
Lemb Anak Indonesia
Parlementaria
Budaya
Kesehatan
Pariwisata
Hiburan
Pelita Hati
..
..
NILAI TUKAR RUPIAH
Source : www.klikbca.com
 JualBeli
USD 9200.00  9100.00  
SGD 6325.65  6236.65  
HKD 1187.90  1173.10  
CHF 7874.45  7769.45  
GBP 18868.05  18609.05  
AUD 8331.10  8203.10  
JPY 80.82  79.36  
SEK 1437.75  1407.65  
DKK 1776.20  1737.00  
CAD 9530.55  9376.55  
EUR 13145.74  12975.74  
SAR 2466.00  2426.00  
25-Okt-2007 / 15:41 WIB
 
 
 
2003 Berakhir, Eks Pengungsi Timtim Belum Tuntas
[Opini]






Oleh Anwar Maga



Lebih dari empat tahun terhitung hingga 2003, eks pengungsi Timor Timur (Timtim) tinggal dan menetap di Timor bagian barat, Nusa Tenggara Timur (NTT). Pemerintah Indonesia terlihat masih juga berkutat menyelesaikan masalah itu.


Pemerintah RI selama ini terus mencoba menuntaskan penanganan pengungsi Timtim melalui tiga pendekatan, yakni program repatriasi (pemulangan), transmigrasi dan relokasi. Sejauh ini, eks pengungsi Timtim prosesnya menjadi beban Pemerintah Daerah (Pemda) dan rakyat NTT.


Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Pengungsi (Satlak PBP) tingkat Kabupaten Belu, misalnya, yang menampung pengungsi Timtim terbanyak terus memotivasi warga kamp pengungsian darurat, agar memilih salah satu dari tiga pendekatan itu.


Warga kamp didorong untuk mengikuti transmigrasi keluar Pulau Timor, repatriasi kembali ke negeri leluhur, atau pindah ke pemukiman baru di NTT.


Wakil Sekretaris Badan Koordinasi Nasional (Bakornas), Budi Atmadi Adiputro, saat berkunjung ke Belu, akhir Oktober 2003, masih menegaskan sikap pemerintah untuk menuntaskan penanganan eks pengungsi Timtim.


"Pemerintah tetap mengupayakan pemberdayakan penghuni kamp pengungsian darurat itu melalui lima alternatif yang telah disepakati dalam pertemuan koordinasi di Denpasar Juni lalu," katanya.


Program pemberdayaan itu, menurut dia, meliputi penyebaran Pegawai Negeri Sipil (PNS) eks Timtim ke berbagai daerah, program transmigrasi, pemindahan ke unit pemukiman baru, memfasilitasi repatriasi dan pembauran dengan warga lokal.


Dalam rapat kordinasi dengan Satkorlak PBP Provinsi NTT, 23 Oktober 2003, di Kupang, Bakornas PBP juga mendukung kelanjutan program repatriasi pengungsi Timtim disertai dana kompensasi.


Bahkan, mereka setuju memberikan insentif senilai Rp2,5 juta per Kepala Keluarga (KK) kepada peserta repatriasi yang dijadwalkan 1 November hingga 31 Desember 2003.


Sebagai tindak-lanjut koordinasi itu, Bakornas PBP pun menyurati pejabat Organisasi Migrasi Internasional (IOM) di Jakarta, agar membantu dan mendukung kelancaran program repatriasi.


Hanya, mereka hingga kini belum mendapat tanggapan untuk kegiatan pemulangan kembali pengungsi yang disertai insentif. Belum seorang pun warga kamp darurat di Kabupaten Belu, sebagai daerah konsentrasi eks pengungsi terbanyak di kabupaten lain di NTT, yang mendaftarkan diri sebagai peserta repatriasi itu.


"Kami belum mendapat perintah tentang pendaftaran peserta repatriasi dengan dana insentif itu, bahkan sosialiasi belum dilakukan," kata Koordinator Pelaksana Satlak PBP Belu, Letkol Inf Ganip Warsito.


Dia memperkirakan, jumlah eks pengungsi Timtim yang masih tinggal di kamp pengungsian darurat di Belu mencapai 9.000 KK atau sekitar 28.000 jiwa.



Hidup merana



Selama empat tahun ini pula, puluhan ribu eks pengungsi Timtim terlihat hidup merana. Mereka tersebar di 12 kecamatan dan ratusan desa, yang terbanyak terkonsentrasi di Atambua dan Kecamatan Malaka Tengah.


Penderitaan di lokasi pengungsian terjadi sejak eksodus pasca-pengumuman jajak pendapat di Timtim pada September 1999, dengan angka pengungsi awal mencapai 31.433 KK atau 178.779 jiwa, namun sebagian besar telah kembali ke kampung halamannya di Timtim.


Satgas Penanganan Masalah Pengungsi (PMP) Timtim yang dibentuk Menko Polkam diketuai Basyiruddin Yusuf bertugas memfasilitasi pemulangan pengungsi Timtim pasca-registrasi 6-7 Juni 2001.


Terhitung 11 Juni hingga 13 November 2001, Satgas PMP Timtim itu memulangkan sebanyak 1.944 KK atau 6.740 jiwa pengungsi Timtim yang terdiri atas 3.271 jiwa laki-laki dan 3.469 jiwa perempuan.


Selanjutnya, Satlak PBP di kabupaten yang menampung eks pengungsi Timtim itu dipercaya memfasilitasi repatriasi pengungsi Timtim yang disertai dana kompensasi senilai Rp750.000 per KK hingga 31 Agustus 2002.


Komandan Kodim (Dandim) di kabupaten yang menampung pengungsi Timtim itu yang dipercayai sebagai Koordinator Pelaksana Satlak PBP.


Sejak 16 November 2001 hingga 31 Agustus 2002, jumlah peserta repatriasi yang difasilitasi Satlak PBP Kabupaten Belu mencapai 8.082 KK atau 23.755 jiwa, sementara itu jumlah dana kompensasi dan jaminan hidup yang disalurkan pemerintah mencapai Rp6,1 miliar.


Kegiatan repatriasi tetap berlanjut di bulan September 2002, namun pengungsi tidak lagi diberikan dana kompensasi dan jaminan hidup, sehingga dikenal dengan sebutan "repatriasi mandiri".


Peserta repatriasi mandiri sejak 2 September hingga 16 Oktober 2002 berjumlah 33 KK atau 129 jiwa yang terdiri atas 69 jiwa laki-laki dan 60 jiwa perempuan.


Pihak yang ikut repatriasi dengan jumlah semakin turun itu mengharuskan pemerintah kembali memberikan dana kompensasi senilai Rp750.000 per KK yang disebut sebagai kado Natal.


Pengungsi Timtim yang telah pulang kampung sejak pasca-registrasi 6-7 Juni 2001 sampai 31 Desember 2002 yang difasilitasi Satgas PMP Timtim maupun Satlak PBP Belu mencapai 10.697 KK atau 32.954 jiwa, terdiri atas 15.762 jiwa laki-laki dan 17.192 jiwa perempuan.


Jika mengacu kepada data awal jumlah pengungsi Timtim secara keseluruhan sebanyak 31.433 KK atau 178.779 jiwa, maka memasuki tahun 2003 jumlah pengungsi Timtim di Belu masih 20.736 KK atau 145.825 jiwa.


Mereka sebagian ada yang kembali ke kampung halamannya secara diam-diam, yang lain menyebar di berbagai wilayah Indonesia, sehingga Komisi Tinggi PBB Urusan Pengungsi (UNHCR) dan Pemerintah RI beranggapan hanya tersisa 9.000 KK atau 28.000 jiwa pengungsi.


Hingga kini penderitaan di kamp darurat masih berlangsung, meskipun Satlak PBP Belu gencar memindahkan mereka ke 850 unit pemukiman baru yang didanai Uni Eropa dan UNHCR, serta 100 unit pemukiman yang dibangun Kodam IX/Udayana untuk pensiunan TNI eks Timtim.


Menurut Ganip Warsito, penuntasan masalah eks pengungsi Timtim belum berakhir sampai tahun 2003, dan masih perlu dilanjutkan di tahun 2004.


"Kami memperkirakan sampai 2003 berakhir masih ada 4.000 hingga 5.000 KK yang mendiami kamp pengungsian darurat, serta ada 1.000 KK lebih sudah menempati kediaman pribadi, berarti butuh beberapa tahun lagi untuk menuntaskannya," katanya.


Dia mengakui, permasalahan eks pengungsi Timtim berlarut-larut karena kesulitan dana pemberdayaan dan tanggapan mereka terhadap kebijakan pemerintah masih rendah.


Ganip juga menyebut, ulah pihak-pihak tertentu mempengaruhi warga kamp untuk tidak meninggalkan pengungsian masih ada, meskipun tidak terang-terangan.


Demikian pula tanggapan mereka terhadap program transmigrasi yang digalakkan pemerintah masih ada keengganan untuk tinggal jauh dari kawasan perbatasan NTT-Timtim, sehingga jumlah yang mengikuti transmigrasi sejak 2001 hingga akhir 2003 hanya 200 KK atau 800 jiwa. (ant)

 
Baca Komentar Beri Komentar
Kirimkan Artikel Cetak Artikel
 
 
Gerakan Anti-Politisi Tercela, Gebrakan Akhir Tahun
Forum Aspirasi Publik
Bisnis Properti Tahun 2004 Membaik
Pertumbuhan Ekonomi 2004 Dibayangi-bayangi Pemilu
Sektor Kehutanan dan Banjir