Halaman Muka | Kontak Kami | Tentang Kami | Iklan  | Arsip  Edisi Kamis, 24 April 2014  
Politik dan Keamanan
Ekonomi dan Keuangan
Metropolitan
Opini
Agama dan Pendidikan
Nusantara
Olah Raga
Luar Negeri
Assalamu'alaikum
Derap TNI-POLRI
Hallo Bogor
 
   
 
Login
 
      
 
Password
 
 
 
   
Dunia Tasawuf
Forum Berbangsa dan Bernegara
Swadaya Mandiri
Forum Mahasiswa
Lingkaran Hidup
Pemahaman Keagamaan
Otonomi Daerah
Lemb Anak Indonesia
Parlementaria
Budaya
Kesehatan
Pariwisata
Hiburan
Pelita Hati
..
..
NILAI TUKAR RUPIAH
Source : www.klikbca.com
 JualBeli
USD 9200.00  9100.00  
SGD 6325.65  6236.65  
HKD 1187.90  1173.10  
CHF 7874.45  7769.45  
GBP 18868.05  18609.05  
AUD 8331.10  8203.10  
JPY 80.82  79.36  
SEK 1437.75  1407.65  
DKK 1776.20  1737.00  
CAD 9530.55  9376.55  
EUR 13145.74  12975.74  
SAR 2466.00  2426.00  
25-Okt-2007 / 15:41 WIB
 
 
 
Kontraktor Wajib Miliki Sertifikasi Badan Usaha
[Ekonomi dan Keuangan]

Jakarta, Pelita



Agar lebih profesional, penyedia jasa konstruksi yakni para kontraktor dan konsultan yang mengikuti tender di Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah (Depkimpraswil) harus memiliki sertifikat badan usaha dan tenaga ahli.


"Persyaratan memiliki sertifikat itu akan memudahkan anggot dalam mengikuti tender. Sebab, Inkindo akan menjamin anggotanya yang telah bersertifikat saat mengikuti tender. Sehingga, pengguna jasa baik pemerintah atau swasta akan lebih percaya," ungkap Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (DPN Inkindo) Kristiya Kartika, Kamis (8/1), menanggapi persyaratan wajib memiliki sertifikat.


Persyaratan itu tertuang dalam Keputusan Menkimpraswil No 339/KPTS/M/2003 tertanggal 31 Desember 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Pengadaan Jasa Konstruksi oleh Instansi Pemerintah.


Selain itu, kepmen itu juga mensyaratkan penyedia jasa konstruksi harus memiliki izin usaha jasa konstruksi dari pemerintah kabupaten/kota tempat domisili penyedia jasa dan untuk pekerjaan khusus atau teknologi tinggi harus memiliki sertifikat manajemen mutu ISO.


Menyangkut proses sertifikasinya, kepmen itu menyebutkan, pelaksanaan proses sertifikasi mengacu pada UU No 18/1999 tentang Jasa Konstruksi (UUJK) dan Peraturan Pemerintah (PP) No 28/2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, sehingga asosiasi yang menjadi pelaksananya.


Menurut Kristiya, sertifikasi akan menjadi tanda bukti kompetensi dan kemampuan badan usaha jasa konstruksi atas bidangnya. Ketika menyinggung mengenai Keppres No 80/2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang justru tidak mensyaratkan sertifikasi untuk ikut tender proyek pemerintah.


Kristiya mengatakan Inkindo juga tidak akan memaksa anggotanya memiliki sertifikat. "Hanya saja, Inkindo akan memberi jaminan bagi anggota yang bersertifikat dalam mengikuti tender," jelasnya.


Ketika ditanya tentang prakiraan nilai proyek konsultansi di sektor jasa konstruksi tahun 2004 diprediksi mencapai Rp32 triliun atau naik 20 persen dibanding 2003 yang tercatat Rp26,6 triliun.


Dengan nilai proyek itu, lanjutnya, maka usaha jasa konsultansi konstruksi mampu menyerap 457.000 tenaga kerja atau meningkat dibanding tahun 2003 yang menyerap 381.000 tenaga kerja.


"Asumsi pertumbuhan jasa konsultansi konstruksi itu hanya bisa dicapai jika Pemilu 2004 dapat berlangsung dengan aman dan lancar. Karena itu, kita berharap pesta demokrasi itu bisa menjadi momentum bagi perkembangan bangsa ini ke arah yang lebih baik," paparnya.


Disamping itu, lanjut Kristiya, nilai proyek konsultansi di sektor jasa konstruksi tahun 2002 mencapai Rp 22 triliun dengan jumlah penyerapan tenaga kerja 313.600 orang. Proyek yang dibiayai APBN Rp4,3 triliun, APBD Rp1,2 triliun, BUMN/BUMD Rp3,5 triliun dan swasta Rp13 triliun. Dan proyek konsultansi 2003 sebesar Rp26,6 triliun, APBN menyumbang Rp5,2 triliun, APBD Rp1,5 triliun, BUMN/BUMD Rp5,3 triliun dan swasta Rp14,7 triliun.(oto)

 
Baca Komentar Beri Komentar
Kirimkan Artikel Cetak Artikel
 
 
BNI Tetap Lakukan Privatisasi Lanjutan
31 Produk Kosmetika Ilegal, Mengandung Bahan Berbahaya
Prediksi BI: Ekonomi 2004 Stabil
Depkeu-BPPN Sepakati Skema L/C Texmaco, BPPN Desak Obligor Bermasalah Lunasi Utang
KILASAN BISNIS