Halaman Muka | Kontak Kami | Tentang Kami | Iklan  | Arsip  Edisi Rabu, 23 April 2014  
Politik dan Keamanan
Ekonomi dan Keuangan
Metropolitan
Opini
Agama dan Pendidikan
Nusantara
Olah Raga
Luar Negeri
Assalamu'alaikum
Derap TNI-POLRI
Hallo Bogor
 
   
 
Login
 
      
 
Password
 
 
 
   
Dunia Tasawuf
Forum Berbangsa dan Bernegara
Swadaya Mandiri
Forum Mahasiswa
Lingkaran Hidup
Pemahaman Keagamaan
Otonomi Daerah
Lemb Anak Indonesia
Parlementaria
Budaya
Kesehatan
Pariwisata
Hiburan
Pelita Hati
..
..
NILAI TUKAR RUPIAH
Source : www.klikbca.com
 JualBeli
USD 9200.00  9100.00  
SGD 6325.65  6236.65  
HKD 1187.90  1173.10  
CHF 7874.45  7769.45  
GBP 18868.05  18609.05  
AUD 8331.10  8203.10  
JPY 80.82  79.36  
SEK 1437.75  1407.65  
DKK 1776.20  1737.00  
CAD 9530.55  9376.55  
EUR 13145.74  12975.74  
SAR 2466.00  2426.00  
25-Okt-2007 / 15:41 WIB
 
 
 
Perlindungan Investor Publik, Lemah
[Ekonomi dan Keuangan]

Jakarta, Pelita



Masyarakat Investor Sekuritas Indonesia (Missi) menilai, manajemen emiten telah melakukan kejahatan terhadap investor publik.


"Perlindungan terhadap investor publik akibat kejahatan manajemen sangat lemah," kata Ketua Umum Missi ND Murdani, di Jakarta, Senin (16/2).


Dijelaskan, sejauh ini perlindungan terhadap investor publik akibat kejahatan manajemen emiten masih sangat lemah. Akibatnya, investor publik yang memiliki saham emiten yang harus delisting karena kondisi keuangan yang memburuk, tidak bisa menuntut perseroan untuk membeli kembali saham yang dimiliki publik.


"Hingga saat ini belum ada aturan yang jelas yang memberikan perlindungan konkret bagi investor publik apabila emiten harus delisting karena kelalaian manajemen," kata Murdani.


Murdani menambahkan, contoh yang terakhir dari kasus tersebut adalah delisting PT Adindo Forestra Tbk (ADFO) dari Bursa Efek Jakarta (BEJ). Karena tidak ada kewajiban bagi perseroan untuk membeli kembali saham milik publik, menyebabkan penjualan saham ADFO yang dimiliki oleh investor publik di pasar negosiasi menjadi satu-satunya cara yang bisa dilakukan untuk mengurangi kerugian.


"Tidak adanya perlindungan terhadap investor publik dalam kasus delisting saham emiten, tidak hanya terjadi pada sama Adindo Forestra saja, melainkan juga pada kasus-kasus delisting saham emiten dari bursa efek sebelumnya," paparnya.


Perusahaan publik, lanjutnya, yang mengalami kerugian bukan karena faktor-faktor yang normal, melainkan akibat ulah manajemen sehingga manajemen telah melakukan kejahatan karena menjadikan perusahaan hancur, dan sahamnya di-delist dari bursa.


Sejak awal go public, ungkap Murdani, sebenarnya Adindo Forestra sudah bermasalah, hal itu terlihat dari data-data utang perseroan dan keterbukaan informasi yang diberikan selalu tidak jelas.


"Ini merupakan kejahatan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan terhadap investor. Dengan tidak bertanggungjawabnya manajemen untuk melakukan buy back sahamnya yang dimiliki oleh publik," tuturnya.


Seharusnya, lanjut Murdani, pasal-pasal dalam Undang-undang (UU) Pasar Modal harus memuat perlindungan pasti terhadap investor dari kejahatan manajemen. Perlindungan terhadap investor dalam mukadimah UU Pasar Modal adalah yang hal utama, tapi pasal di dalamnya tidak cukup jelas untuk melakukan perlindungan terhadap investor pasar modal.


Pe-er


Untuk itu, menurutnya, menjadi pekerjaan rumah bagi seluruh pelaku pasar modal untuk mengimplementasikan perlindungan terhadap investor. Dalam kaitan itu, seharusnya forum Asia Securities Forum (ASF) ke-9 di Bali, akhir Januari 2004 lalu, dijadikan momentum baru untuk mencari solusi bagi perlindungan investor, yang bukan cuma slogan.


Sementara, Kepala Divisi Pencatatan Sektor Riil BEJ Yose Rizal mengatakan, berdasarkan aturan bursa tidak ada kewajiban bagi perseroan untuk membeli kembali sahamnya yang dimiliki oleh publik. Tapi, menurut UU Perseroan Terbatas, investor yang merasa dirugikan bisa menuntut kepada manajemen untuk membeli kembali sahamnya pada investor publik.


Pasal 55 UU Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas menyatakan, setiap pemegang saham berhak meminta kepada perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar, apabila yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan perseroan yang merugikan pemegang saham atau perseroan, berupa perubahan anggaran dasar, penjualan, penjaminan, pertukaran sebagian besar atau seluruh kekayaan perseroan, atau penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan perseroan.


Selanjutnya, dalam hal saham yang diminta untuk dibeli melebihi batas ketentuan pembelian kembali saham oleh perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat 1, maka perseroan wajib mengusahakan agar sisa saham dibeli oleh pihak lain. (oto)

 
Baca Komentar Beri Komentar
Kirimkan Artikel Cetak Artikel
 
 
SJSNHarusDidukung Semua Pihak
Apindo Minta SJSN Dikaji Lagi
Munas Kadin Jangan Pilih Pengusaha "Busuk"
KILASAN BISNIS
INFO PASAR MODAL