Halaman Muka | Kontak Kami | Tentang Kami | Iklan  | Arsip  Edisi Rabu, 20 Agustus 2014  
Politik dan Keamanan
Ekonomi dan Keuangan
Metropolitan
Opini
Agama dan Pendidikan
Nusantara
Olah Raga
Luar Negeri
Assalamu'alaikum
Derap TNI-POLRI
Hallo Bogor
 
   
 
Login
 
      
 
Password
 
 
 
   
Dunia Tasawuf
Forum Berbangsa dan Bernegara
Swadaya Mandiri
Forum Mahasiswa
Lingkaran Hidup
Pemahaman Keagamaan
Otonomi Daerah
Lemb Anak Indonesia
Parlementaria
Budaya
Kesehatan
Pariwisata
Hiburan
Pelita Hati
..
..
NILAI TUKAR RUPIAH
Source : www.klikbca.com
 JualBeli
USD 9200.00  9100.00  
SGD 6325.65  6236.65  
HKD 1187.90  1173.10  
CHF 7874.45  7769.45  
GBP 18868.05  18609.05  
AUD 8331.10  8203.10  
JPY 80.82  79.36  
SEK 1437.75  1407.65  
DKK 1776.20  1737.00  
CAD 9530.55  9376.55  
EUR 13145.74  12975.74  
SAR 2466.00  2426.00  
25-Okt-2007 / 15:41 WIB
 
 
 
Politik Perempuan: Tersandung Mitos Geneologis
[Agama dan Pendidikan]





Dibanding dengan sebelumnya, Pemilu kali ini cukup membukakan gerbang oase politik perempuan. Tinggal bagaimana sepak terjang perempuan dalam memanfaatkan peran dan peluang tersebut. Jangan sampai perempuan --lagi-lagi-- hanya dijadikan bulan-bulanan oleh laki-laki. Konsekuensinya, quota 30 persen di legislatif yang "dijanjikan" dalam UU No.12/2003 harus dapat menuntut adanya kesadaran partai-partai politik untuk memberikan hak politik kepada para pendukungnya (perempuan).


Dan yang juga harus diperhatikan adalah pasca perebutan kursi legislatif di Pemilu nanti. Yaitu tatkala perempuan sudah duduk di kursi legislatif, jangan sampai keberadaan mereka hanyalah artifisial belaka, akan tetapi harus difungsikan semaksimal mungkin agar tidak melenceng dari "garis" perjuangan perempuan.


Sebagai laki-laki, saya sangat membanggakan peran politik perempuan pada Pemilu 1999 dan 2004, yang sontak melesat jauh dibandingkan dengan era-era sebelumnya. Semisal pada era demokrasi terpimpin, dari 10 parpol kontestan Pemilu hanya seorang perempuan yang menjabat di posisi ketua umum, yakni Hj. Ratu Aminah Hidayat sebagai pimpinan parpol IPKI (Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia), setelah itu tak seorang pun perempuan pernah menduduki jabatan ketua umum atau sekjen parpol selama hampir 30 tahun Orde Baru.


Sekarang ini bukan hanya caleg-caleg saja yang eksis-sambil membawa bendera perempuan-tapi mereka juga menempati jabatan nomor wahid di jajaran partai politik dan di Republik, semisal Megawati Soekarno Putri (Presiden dan ketua PDI-P), Sukmawati Soekarno Putri (ketua PNI), Rachmawati Soekarno Putri (ketua Pelopor), dan Hardiyanti Rukmana (capres). Jika kita lebih teliti dan cermat dalam menganalisa nama-nama tersebut, tentunya akan timbul pertanyaan yang menggelitik, mengapa semua figur perempuan yang "muncul" masih ada sangkut pautnya dengan orde-orde yang dulu pernah berkuasa?


Realitas inilah yang akan disoroti oleh penulis. Sekarang ini, khususnya ketika Pemilu 2004, bisa dibilang bahwa sosok perempuan Indonesia yang muncul di posisi "atas" ternyata bukan-sepenuhnya-akibat kapabilitas dari dalam dirinya sendiri, tapi ada faktor lain, yaitu faktor "geneologis". Sebut saja nama Megawaati, Rahmawati, dan Sukmawati bisa langsung melejit dan mendapatkan dukungan yang tidak sedikit, tidak lain karena domplengan Soekarno. Selain itu, ada juga nama Siti Hardiyanti Rukmana yang --bisa jadi-- menjadi salah satu rival kuat Mega di Pemilu mendatang, juga tak lain karena kejatuhan "pulung" dari Bapaknya, Soeharto.


Seakan-akan, realitas "politik perempuan" di Indonesia memang terlihat begini adanya. Jika memang benar, maka perempuan (masih) belum bisa membongkar konspirasi "rezim" laki-laki, sebab popularitas perempuan Indonesia masih mengekor pada Bapaknya (baca: laki-laki). Dengan kata lain, perempuan belum bisa "mandiri".


Dalam hal ini, penulis tidak bermaksud merendahkan perempuan, akan tetapi mencoba untuk memberikan sketsa dan ilustrasi tentang masyarakat kita yang belum begitu sadar dan melek politik, khususnya kalangan akar rumput (grass root). Mereka lebih sering terjebak dengan mitos-mitos yang-dulu pernah-"mapan".


Misalnya sosok Soekarno (orla) akrab dengan mitos Ratu Adil, Soeharto (orba) terkenal dengan mitos Bapak Pembangunan, Habibie lengket dengan mitos Kemajuan Teknologi, Gus Dur masyhur dengan mitos Pemersatu Nasional, dan PDI-P kental dengan mitos Sang Korban.


Mitos-mitos yang dikonstruk oleh penguasa itu tidak bisa hilang begitu saja di "hati" rakyat, tetapi terus (semakin) melekat. Sehingga setelah lama ditinggal (baca: lengser) masih ada perasaan "rindu" dan mengelu-elukan figur yang dikultuskan. Menariknya, kasus di Indonesia, keangkuhan mitos-mitos itu diwarisi oleh "anak perempuan" mantan penguasa. Sebagaimana yang terlihat sekarang, bahwa popularitas di dunia politik, nama Mega, Rahma, Sukma, dan Tutut-ternyata-dapat mengalahkan popularitas saudara-saudaranya yang "maskulin".


Jadi, tidak hanya budaya patriarki saja yang menjadi problem, tapi jerat "mitos geneologis" inilah yang turut menghambat laju politik perempuan Indonesia. Kenapa demikian? Sebab, adanya stigma yang berkembang bahwa keunggulan kepemimpinan perempuan biasanya menjadi bermakna jika saja dirinya dan arah perjuangannya telah dianggap sebagai bentuk personofikasi dari nilai-nilai kultural perjuangan Bapaknya. Dengan kata lain pemimpin perempuan yang muncul tak lain merupakan bentuk "reinkarnasi" dari pendahulunya. Dengan melihat realitas yang seperti ini maka mitologisasi pun tak bisa dihindarkan.


Lalu pertanyaanya sekarang adalah figur perempuan manakah yang bisa mengalahkan popularitas dan "kharismatik" anak-anak perempuan mantan penguasa? Di sinilah letak kelemahan kesadaran politik rakyat Indonesia, yaitu terjangkit "mitologisasi".


Untuk bisa sembuh dari penyakit ini, rakyat harus diberikan obat penawar, yaitu "demitologisasi" (peniadaan mitos). Gagasan ini yang diharapkan akan membukakan pintu gerbang kemerdekaan dan pembebasan dari belenggu "kultus individu" dan mitos geneologis. Sehingga siapapun figurnya tak kan ada embel-embel kecuali sesuatu yang terpancar dari dalam dirinya sendiri, bukan berasal dari faktor geneologis yang dimilikinya.


Setidaknya, ada beberapa pendekatan yang harus dilakukan untuk memuluskan proyek "demitologisasi" ini. Pertama, memberikan penyadaran kepada akar rumput tentang pentingnya pemahaman sejarah secara proposional dan fairness. Dengan tujuan agar rakyat bukan hanya bisa terbebas dari buta huruf, tapi juga buta politik. Selama ini rakyat selalu menjadi "obyek pasif" dari proyek hegemoni penguasa. Sehingga kenyataan yang berada dibalik konstruksi wacana yang dilemparkan dan distigmakan tidak pernah tersentuh oleh akar rumput, mereka hanya menjadi obyek yang terus-menerus "dikadali".


Kedua, mengubah paradigma dan logika berfikir rakyat tentang faktor geneologis dalam pembentukan potensi atau kemampuan intelektualitas seseorang. Langkah ini diharapkan dapat meruntuhkan kepercayaan dan keyakinan kebanyakan masyarkat yang terlalu menomorsatukan faktor geneologis. Kalau Bapaknya orang pinter ya sudah barang tentu anaknya juga pinter. Dalil-dalil pembodohan inilah yang juga harus dibabat.


Ketiga, membumikan budaya kritis. Hal ini harus benar-benar terkorelasikan dengan kenyataan hidup masyarakat Indonesia yang cenderung sami'na wa atho'na (baca: nurut dan manut). Dengan harapan agar proses "kontrol" masyarakat terhadap penguasa itu bisa terjalin secara simultan. Dengan demikian, kultus individu dan mitos geneologis lambat laun akan sirna dari logika berfikir masyarakat Indonesia.


Tentunya, kita tidak ingin mempunyai pemimpin yang cuma bisa mengandalkan kharismatik dirinya, apalagi kharismatik dari faktor geneologis. Pemimpin yang handal adalah pemimpin yang mandiri, berdedikasi tinggi serta berwawasan kerakyatan.


Jika perempuan Indonesia belum bisa "mandiri", maka jangan berharap dapat memperjuangkan hak-haknya dalam kuota yang 30 persen nanti. Bisa jadi perempuan-perempuan yang duduk di kursi legislatif-meski dengan kuota lebih dari 30 persen-hanya sebatas berperan sebagai pengumpul suara (vote gater) dan "wayang" yang dimainkan oleh "dalang" laki-laki. (Abdullah Ubaid, Pemred Buletin NALAR BEM Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Aktivis Jaringan Masyarakat Merdeka (JMM) di Jakarta)

 
Baca Komentar Beri Komentar
Kirimkan Artikel Cetak Artikel
 
 
Semarak Muharram 1425 H
Ultah UI Adakan Khitanan Massal
FKUI Angkat Dua Guru Besar, Untuk Pengembangan Genekologi dan DM
Taushiyah ICMI, Pilih Pemimpin yang Amanah
Malu Menjaga Kehormatan Diri