Halaman Muka | Kontak Kami | Tentang Kami | Iklan  | Arsip  Edisi Rabu, 23 Juli 2014  
Politik dan Keamanan
Ekonomi dan Keuangan
Metropolitan
Opini
Agama dan Pendidikan
Nusantara
Olah Raga
Luar Negeri
Assalamu'alaikum
Derap TNI-POLRI
Hallo Bogor
 
   
 
Login
 
      
 
Password
 
 
 
   
Dunia Tasawuf
Forum Berbangsa dan Bernegara
Swadaya Mandiri
Forum Mahasiswa
Lingkaran Hidup
Pemahaman Keagamaan
Otonomi Daerah
Lemb Anak Indonesia
Parlementaria
Budaya
Kesehatan
Pariwisata
Hiburan
Pelita Hati
..
..
NILAI TUKAR RUPIAH
Source : www.klikbca.com
 JualBeli
USD 9200.00  9100.00  
SGD 6325.65  6236.65  
HKD 1187.90  1173.10  
CHF 7874.45  7769.45  
GBP 18868.05  18609.05  
AUD 8331.10  8203.10  
JPY 80.82  79.36  
SEK 1437.75  1407.65  
DKK 1776.20  1737.00  
CAD 9530.55  9376.55  
EUR 13145.74  12975.74  
SAR 2466.00  2426.00  
25-Okt-2007 / 15:41 WIB
 
 
 
Soal Penghitungan Suara Hasil Pemilu 2004 di Cianjur 13 Pengurus Partai Tolak Tandatangani BAP
[Nusantara]

Cianjur, Pelita



13 pengurus partai di Kabupaten Cianjur, Jabar, menolak mendantangani BAP (Berita Acara Penetapan) akhir hasil penghitungan perolehan suara Pemilu 2004, di Bale Sawala (Gedung DPRD) Kabupaten Cianjur, Kamis (15/4) malam.


Mereka menilai saat pemungutan dan penghitungan suara, banyak terjadi kecurangan, dan menuntut untuk dilakukan penghitungan ulang secara manual dan transparan. Aksi penolakan disampaikan ketika KPUD Kabupaten Cianjur, kan mengumumkan hasil perolehan suara itu, disampaikan dalam bentuk surat pernyataan sikap. Sehingga beberapa saat sempat mengganggu jalannya acara yang dijaga ketat aparat kepolisian dan Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Pradja) Pemkab Cianjur.


Para pengurus partai yang menolak menandatangani BAP Akhir Hasil Perhitungan Perolehan Suara, yaitu H. Toharudin (PAN), Drs. Ahmad Nur Rizal Paris (PBR), Sadar Muslihat (PKS), Ayi Mamduh Sag (PKB), RE Kuswara Noor (PKP Indonesia), Dedih Satria Priatna (Partai Pelopor), J. Abdurachman (PBB), H. Adrizal K, SH (PNBK), Budi Berutu (PPDI), A. Suparman (PNI Marhaenisme), Epang S (PPIB), Sumkaya Oong MA (PPDK), Dian Rahadian (PDIP) dan Iwan Hermawan (Partai Pelopor).


Dalam pernyataan sikap itu, disebutkan dalam perhitungan hasil suara banyak perbedaan jumlah perolehan suara yang direkapitulasi oleh petugas PPS (Panitia Pemungutan Suara) dan PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan), yang disaksikan para saksi yang ditempatkan oleh partai politik di setiap TPS (Tempat Pemungutan Suara).


Banyak terjadi pelanggaran yang tidak ditindak tegas oleh Panwaslu (Panitia Pengawas Pemilu) dan KPU sehingga mempengaruhi terhadap pelaksanaan Pemilu yang jujur dan adil. Disamping itu berdasarkan hasil investigasi partai politik, banyak terjadi kecurangan pada saat pemungutan suara dan perhitungan suara, sehingga hasil perhitungan suara masih diragukan.


Sebelumnya sekitar pukul 17.00 WIB, para pengurus DPC PBB Kabupaten Cianjur, beramai-ramai mendatangani Panwaslu dan KPUD, mengadukan berbagai kecurangan terhadap perolehan suara PBB di sejumlah TPS, dan money politics di beberapa desa.


Sekretaris DPC PBB Kabupaten Cianjur, Muhammad Toha,Sag, didampingi Wakil Ketua DPC PBB, Drs. Taryo Djunaedi, membeberkan sebanyak 13 kaasus kecurangan dan money politics diantaranya di TPS 14 Kampung Karamat, Desa Sukamulya, Cugenang, ada perbedaan jumlah penghitungan dari TPS dengan jumlah yang didapat PBB sebanyak 177 suara untuk DPRD Kabupaten Cianjur, namun di PPS dan PPK berubah menjadi 77 suara. Sehingga suara perolehan PBB hilang 100 suara.


Dalam laporan dan pernyataan sikapnya, Muhammad Toha, mendesak Panwaslu untuk memproses laporan dari PBB sesuai dengan atiran perundang-undangan yang berlaku demi tegaknya hukum dan terciptanya prinsip jujur dan adil dalam pelaksanaan Pemilu 2004. Akan dikaji


Ia juga selain menolak hasil perhitungan suara, juga menyatakan DPC PBB Kabupaten Cianjur tidak menolak Pemilu dan tidak sependapat dengan mereka yang mengusulkan supaya Pemilu diulang. "Kami hanya meminta dilakukan penghitungan ulang dan dilakukan pengusutan terhadap yang melakukan kecurangan-kecurangan," ujarnya.


Ketua Panwaslu Kabupaten Cianjur, Helmy, SH, menanggapi pengaduan dari DPC PBB, pihaknya akan melakukan pengkajian, apakah yang diadukan menyangkut pidana, administratif atau sengketa. "Jika masalah sengketa akan diselesaikan oleh KPU, sedangkan jika yang menyangkut pidana akan ditempuh melalui jalur hukum dan masalah administratif akan ditangani oleh Panwaslu atau melalui Mahkamah Konstitusi," tegasnya.


Sedangkan KH. Chirul Anam MZD anggota KPUD menanggapi beberapa orang pengurus partai yang menolak menandatangani berita acara akhir hasil perhitungan suara pihak KPU akan selalu menampung keberatan-keberatan atau ketidakpuasan untuk dapat diselesaikan. "Masih ada waktu untuk melakukan perbaikan-perbaikan jika memang terjadi kesalahan atau kekeliruan dalam penghitungan hasil suara," kilahnya.


17 kursi


Dariu total perolehan suara di Cianjur, Partai Golkar untuk DPRD Kabupaten Cianjur, Jabar, naik memperoleh 17 kursi, yang pada Pemilu 1999 memperoleh 12 kursi. Sedangkan PDIP dan PPP yang pada Pemilu 1999 masing-masing memperoleh 10 kursi, sekarang masing-masing memperoleh 8 kursi atau masing-masing kehilangan 2 kursi.


Sedangkan yang sangat mengejutkan, yaitu partai pendatang baru Partai Demokrat memperoleh 4 kursi dan PKS memperoleh 3 kursi. PBB memperoleh 2 kursi dan PKB naik memperoleh 3 kursi yang pada Pemilu 1999 memperoleh 2 kursi. Dan yang terlempar tidak memperoleh kursi yaitu PAN, PNU dan PKP yang pada Pemilu 1999 masing-masing memperoleh satu kursi.


Rincian perolehan suara untuk 45 kursi DPRD Kabupaten Cianjur, yaitu dari DP (Daerah Pemilihan) I Partai Golkar 1 kursi, PPP 2 kursi, PDIP 1 kursi, PKS 1 kursi, PKB 1 kursi, PBB 1 kursi, Demokrat 1 kursi, DP 2, Partai Golkar 3 kursi, PPP 1 kursi, PDIP 1 kursi, PKS 1 kursi, PKB 1 kursi, Demokrat 1 kursi, PKB 1 kursi. DP 3, Partai Golkar 4 kursi, PDIP 2 kursi, Demokrat 1 kursi, PKS 1 kursi, PPP 3 kursi, DP 4, Partai Golkar 3 kursi, PDIP 1 kursi, PPP 1 kursi, Partai Demokrat 1 kursi, DP 5, Partai Golkar 4 kursi PDIP 3 kursi, PPP 2 kursi dan PKB 1 kursi.(man)

 
Baca Komentar Beri Komentar
Kirimkan Artikel Cetak Artikel
 
 
Caleg DPD Banten Ditahan, Karena Kasus Senjata Api
Karena Masih Menunggu Putusan PK dari MA Eksekusi Mati Amrozi Belum Bisa Dilaksanakan
Jamsostek Bali Bayar JHT Karyawan BDB Rp2 Miliar
Dibiayai APBD Rp750 Juta, UAN di Palembang Gratis
Polisi Terus Pantau Kegiatan Tokoh FKM/RMS