Halaman Muka | Kontak Kami | Tentang Kami | Iklan  | Arsip  Edisi Minggu, 23 Nopember 2014  
Politik dan Keamanan
Ekonomi dan Keuangan
Metropolitan
Opini
Agama dan Pendidikan
Nusantara
Olah Raga
Luar Negeri
Assalamu'alaikum
Derap TNI-POLRI
Hallo Bogor
 
   
 
Login
 
      
 
Password
 
 
 
   
Dunia Tasawuf
Forum Berbangsa dan Bernegara
Swadaya Mandiri
Forum Mahasiswa
Lingkaran Hidup
Pemahaman Keagamaan
Otonomi Daerah
Lemb Anak Indonesia
Parlementaria
Budaya
Kesehatan
Pariwisata
Hiburan
Pelita Hati
..
..
NILAI TUKAR RUPIAH
Source : www.klikbca.com
 JualBeli
USD 9200.00  9100.00  
SGD 6325.65  6236.65  
HKD 1187.90  1173.10  
CHF 7874.45  7769.45  
GBP 18868.05  18609.05  
AUD 8331.10  8203.10  
JPY 80.82  79.36  
SEK 1437.75  1407.65  
DKK 1776.20  1737.00  
CAD 9530.55  9376.55  
EUR 13145.74  12975.74  
SAR 2466.00  2426.00  
25-Okt-2007 / 15:41 WIB
 
 
 
Korban PKI Demo MK Soal Hak Pilih Eks PKI
[Politik dan Keamanan]

Jakarta, Pelita




Korban dan keluarga korban PKI mendatangi Mahkamah Konstitusi (MK) memprotes pembatalan pasal 60 huruf (g) UU Pemilu yang melarang eks-PKI menjadi calon anggota DPR,DPR, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.


"Pembatalan yang membuat eks PKI boleh menjadi anggota dewan itu sangat melukai hati para korban dan keluarga korban PKI," kata Arukat Djaswadi, juru bicara 54 korban dan keluarga korban PKI asal Jawa Timur yang datang ke kantor MK di Jakarta, Senin (19/4).


Usai mendatangi MK, warga yang berasal dari Surabaya, Kediri, Madiun, Magetan, Jombang, dan Bilitar itu berencana melanjutkan perjalanan ke Komnas HAM untuk menyuarakan tuntutan yang sama.


Dikatakannya, keputusan MK tersebut telah memberi peluang bagi eks PKI untuk membangkitkan kembali gerakan mereka dan saat ini telah terlihat tanda-tanda terjadinya penggalangan kekuatan oleh kelompok tersebut.


"Mahkamah Konstitusi harus bertanggungjawab jika terjadi konflik horizontal akibat keputusan tersebut," kata Arukat seraya mendesak MK segera melakukan peninjauan kembali atas keputusan pembatalan pasal 60 huruf (g) UU Pemilu No 12/ 2003 tersebut.


Menanggapi protes tersebut, Hakim Mahkamah Konstitusi Achmat Rustandi menjelaskan bahwa saat pembahasan terjadi pro kontra yang alot antara yang setuju dengan tidak setuju pembatalan pasal itu, namun saat ini keputusan MK itu telah final.


Namun, katanya, harus dipahami bahwa yang dibatalkan hanyalah pelarangan eks PKI menjadi calon anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, sedangkan larangan pendirian organisasi PKI maupun penyebaran ajaran komunisme, marxisme dan leninisme hingga saat ini masih berlaku.


"Yang dicabut itu hanya soal pelarangan hak pilih bukan larangan mendirikan partai atau menyebarkan ajaran komunisme karena Tap MPRS XXV/MPRS/1966 dan UU No 27/1999 yang melarang penyebaran komunisme, marxisme dan leninisme masih berlaku, demikian juga dengan UU Parpol," katanya. (jon)



 


 


Oleh karena itu, Achmad Rustandi meminta masyarakat tidak terlalu khawatir meski tetap tidak meninggalkan kewaspadaan pada eks PKI, artinya jika menemukan kalangan itu melakukan suatu gerakan yang mencurigakan maka segera dilaporkan ke polisi.


"Jadi tetap waspada tapi tetap di jalur hukum," kata Achmad Rustandi kepada pemrotes MK yang tetap menunjukkan sikap tidak puas terhadap putusan MK tersebut.


(jon)

 
Baca Komentar Beri Komentar
Kirimkan Artikel Cetak Artikel
 
 
Anhar: Megawati-Hamzah Bisa Menangkan Pemilihan Presiden
Bagai Anak Emas, Mereka Dijamu Para Kontestan Konvensi
"Hacker" TI KPU Diduga Orang Dalam
SINGKAT POLITIK
TNI Telah Bebaskan 124 Warga Sipil yang Disandera GAM