Halaman Muka | Kontak Kami | Tentang Kami | Iklan  | Arsip  Edisi Minggu, 21 Desember 2014  
Politik dan Keamanan
Ekonomi dan Keuangan
Metropolitan
Opini
Agama dan Pendidikan
Nusantara
Olah Raga
Luar Negeri
Assalamu'alaikum
Derap TNI-POLRI
Hallo Bogor
 
   
 
Login
 
      
 
Password
 
 
 
   
Dunia Tasawuf
Forum Berbangsa dan Bernegara
Swadaya Mandiri
Forum Mahasiswa
Lingkaran Hidup
Pemahaman Keagamaan
Otonomi Daerah
Lemb Anak Indonesia
Parlementaria
Budaya
Kesehatan
Pariwisata
Hiburan
Pelita Hati
..
..
NILAI TUKAR RUPIAH
Source : www.klikbca.com
 JualBeli
USD 9200.00  9100.00  
SGD 6325.65  6236.65  
HKD 1187.90  1173.10  
CHF 7874.45  7769.45  
GBP 18868.05  18609.05  
AUD 8331.10  8203.10  
JPY 80.82  79.36  
SEK 1437.75  1407.65  
DKK 1776.20  1737.00  
CAD 9530.55  9376.55  
EUR 13145.74  12975.74  
SAR 2466.00  2426.00  
25-Okt-2007 / 15:41 WIB
 
 
 
FORUM ASPIRASI PUBLIK
[Opini]

Perbaikan


Dalam rubrik opini harian Pelita edisi Rabu (1/9) di bawah
judul: NU, Khittah dan "Sivil Society", pada alinea pertama terdapat
kalimat yang dapat mengganggu maknanya yaitu .... hari Kesaktian Pancasila....
karena peringatan hari dimaksud tanggal 1 Oktober. Dengan demikian kesalahan
teknis dari penulis sudah diperbaiki.


(Redaksi)


Pemberitahuan

Merujuk surat Dirut PD Pasar Jaya No. 2160/1.962 tertanggal 19 Agustus 2004
perihal Pemberitahuan, dimana pada point 2 dinyatakan bahwa Prof Ismeth S Abidin
merupakan salah satu guru besar UI yang juga dari Lemtek UI.

Bersama ini kami dari Humas UI ingin meluruskan pernyataan tersebut yaitu Ismeth
S Abidin belum menyandang gelar Profesor atau guru besar, dan saat ini beliau
adalah Dosen luar biasa (bukan dosen tetap) di Fakultas Teknik UI.

Dr Ir Ismeth Abidin pernah menjadi tenaga ahli (pakar) di Lembaga Teknologi
(Lemtek) UI, tetapi hanya sebagai on-call basis expert dimana keberadaannya
hanya berdasarkan kebutuhan.

Perlu kami sampaikan bahwa Ir Hengky S Nugroho MT IPM (Direktur Lemtek FTUI)
pernah menjelaskan hal ini dan dimuat di Koran Tempo Sabtu, 21 Agustus 2004.

Demikian penjelasan kami, agar maklum.

Atas perhatian serta kerjasamanya, kami mengucapkan terima kasih.


Dra Henny S Widyaningsih MSi

Koordinator Humas Universitas Indonesia


Jangan Ekspoitasi Anak dan Perempuan

Apa saja akan dilakukan oleh seseorang/pihak kepada orang/pihak lain yang
dibencinya, yang penting tujuannya untuk menjatuhkan nama baik dan harga diri
lawannya tercapai. Mulai dari permainan yang paling cantik hingga yang kotor,
sekotor-kotornya, mereka tidak peduli. Apapun akan diupayakan untuk mewujudkan
keinginannya, tanpa peduli berapa besar dana yang harus dikeluarkan. Tentunya
semua itu ada aktor intelektual dan donatur tetapnya, yang bermain dibalik layar,
sambil terus mengatur taktik dan strategi untuk memuluskan kepentingannya.

Sudah menjadi rahasia umum, suatu kegiatan demontrasi/unjuk rasa adalah mengusung
kepentingan sekelompok tertentu, yang selalu membawa slogan memperjuangkan hak-hak
dan nasib rakyat kecil, padahal semuanya berujung pada kepentingan pribadi,
bukan demi kemajuan bangsa dan negara.

Penggunaan uang (bayar-membayar) dalam demonstrasi-pun seolah-olah dihalalkan,
maka akhirnya muncul profesi baru yang sifatnya insidentil (ibarat pasar kaget).
Dengan asal main comot, penggagas demonstrasi dapat mengambil dan mengumpulkan
siapa saja yang ditemukan di jalan (tukang ojek, pelajar hingga preman sekalipun)
untuk direkrut melakukan unjuk rasa, dengan imbalan sejumlah uang, dari puluhan
hingga ratusan ribu, tergantung seberapa berat pekerjaan yang dilakukan dan
seberapa kuat finansial organisasi/pelaku demo yang menyewanya.

Barangkali hal ini menjadi sah-sah saja asal pada tempatnya, baik ditinjau dari
aspek hukum maupun etika dan norma kesusilaan. Namun apa hendak dikata, "menghalalkan
segala cara" rupanya masih tetap menjadi yang utama. Pelajar, anak-anak
(bahkan balita) dan kaum perempuan (ibu-ibu hingga nenek-nenek) direkrut/disewa
untuk berunjukrasa, yang tidak mereka ketahui maksud, tujuan bahkan risikonya.

Sangat memilukan, ketika melihat di layar kaca, sekelompok ibu-ibu beserta balitanya
melakukan demo yang sama sekali tidak terkait dengan kepentingan mereka, baik
secara gender maupun sosial-ekonominya, yakni berunjukrasa bermuatan politik,
menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) TNI, yang berarti "melawan"
TNI. Hal ini jelas menunjukkan satu permainan yang kotor sekaligus melecehkan
harkat serta martabat perempuan dan anak-anak.

Untuk itu, sudah sepatutnya, para pejuang hak-hak anak dan perempuan turun tangan
degan memberikan teguran keras, kecaman atau mungkin kutukan kepada pihak manapun
yang telah mengeksploitasi anak-anak dan kaum perempuan untuk kepentingan yang
jelas-jelas membawa keburukan bagi mereka.


Dian Silvi Ambarukmi

Jakarta


Saya Pikir TNI Sudah Benar

Ketika TNI meluncurkan draft RUU TNI-nya, banyak pihak menentang dengan
penilaian seolah-olah tentara terlalu mengada-ada dan membesar-besarkan tetang
hakikat ancaman dan gangguan terhadap republik ini. TNI dianggap telah merekayasa
munculnya RUU TNI dengan dalih adanya ancaman dan gangguan keamanan nasional
agar TNI punya kewenangan yang besar untuk melakukan suatu tindakan yang menguntungkan
bagi dirinya.

Analisa dan tuduhan seperti itu sangat tidak mendasar, bahkan sama-sekali salah
dan bodoh. Bagimana tidak? TNI sebagai institusi Angkatan Bersenjata pada hakikatnya
adalah bertugas menjamin keamanan nasional secara keseluruhan. Saat ini TNI
tidak lagi menghadapi jenis lawan yang sama. Berbagai kompleksitas dan transformasi
ancaman sebagai konsekuensi dari perubahan pada lingkungan strategis telah berimplikasi
terhadap pembaharuan. Semua kompleksitas dan bentuk-bentuk asimetrik dari spektrum
ancaman inilah yang membuat negara dunia saat ini telah mengkaji dan meredefinisi
ulang peran Angkatan Bersenjata di negaranya.

Saat ini asumsinya adalah sangat kecil kemungkinan adanya invasi-invasi militer
konvensional secara langsung ke suatu negara, namun beralih dengan ancaman dan
gangguan dalam bentuk lain yang kalah hebat akibat yang ditimbulkan, terhadap
keamanan nasional secara menyeluruh dan keberhasilan nasional suatu negara.
Contoh, pemberontakan (separatis), penyelundupan senjata, konflik komunal, penyelundupan,
terorisme, infiltrasi intelijen, penjajahan tanpa kekuatan militer serta berbagai
modernisasi bentuk peperangan lainnya (bahkan di luar negeri terdapat pula ancaman,
dari eksistensi aktivitas militer swasta).

Untuk itu keberadaan Komado Teritorial (Koter) walau di masa damai masih sangatlah
relevan. Dengan pekerjaannya melakukan pendeteksian dini terhadap munculnya
ancaman dan ganguan dan kondisi sosial di masing-masing daerah wilayah Indonesia
untuk menghadapinya, maka TNI tidaklah mengingkari reformasi, justru TNI telah
bertindak benar melakukan pembenahan diri (paradigma baru) untuk mengoptimalkan
pelaksanaan tugasnya (sebagaimana Angkatan Bersenjata luar negeri). Jadi "bahasa
bodohnya" bukan hanya pada saat perang (konvensional) saja tentara turun
berperang, namun juga melakukan operasi militer selain perang, pada situasi
dan kondisi negara dalam keadaan damai.


Duwi Juli Haryoto

Jakarta Selatan

 
Baca Komentar Beri Komentar
Kirimkan Artikel Cetak Artikel
 
 
Refleksi Harlah ke-81 NU NU, Khittah dan "Civil Society"
Krisis DP = Krisis Politik Sharon
Prospek ·Harakah· IPNU dan IPPNU dalam Proses Transformasi Sosial
Forum Aspirasi Publik
Yusuf Supiandi Agar Tidak Salah Arti, Pengertian Gender Harus Dipahami Lebih Dalam