Halaman Muka | Kontak Kami | Tentang Kami | Iklan  | Arsip  Edisi Senin, 20 Oktober 2014  
Politik dan Keamanan
Ekonomi dan Keuangan
Metropolitan
Opini
Agama dan Pendidikan
Nusantara
Olah Raga
Luar Negeri
Assalamu'alaikum
Derap TNI-POLRI
Hallo Bogor
 
   
 
Login
 
      
 
Password
 
 
 
   
Dunia Tasawuf
Forum Berbangsa dan Bernegara
Swadaya Mandiri
Forum Mahasiswa
Lingkaran Hidup
Pemahaman Keagamaan
Otonomi Daerah
Lemb Anak Indonesia
Parlementaria
Budaya
Kesehatan
Pariwisata
Hiburan
Pelita Hati
..
..
NILAI TUKAR RUPIAH
Source : www.klikbca.com
 JualBeli
USD 9200.00  9100.00  
SGD 6325.65  6236.65  
HKD 1187.90  1173.10  
CHF 7874.45  7769.45  
GBP 18868.05  18609.05  
AUD 8331.10  8203.10  
JPY 80.82  79.36  
SEK 1437.75  1407.65  
DKK 1776.20  1737.00  
CAD 9530.55  9376.55  
EUR 13145.74  12975.74  
SAR 2466.00  2426.00  
25-Okt-2007 / 15:41 WIB
 
 
 
Anggota DPRD Bekasi Diminta Dukung Kebijakan Walikota
[Nusantara]

Bekasi, Pelita
Anggota Legislatif Kota Bekasi, agar tidak mempersoalkan besarnya gaji yang bakal diterima. Justru, sebaiknya mendukung kebijakan Walikota Bekasi, Akhmad Zurfaih, yang ingin melaksanakan PP nomor 110/2000 dan Kep. Mendagri nomor: 903/2000 tentang penggunaan uang negara di Kota se Indonesia.
Demikian antara lain dikatakan, Ketua Lembaga Pemantau Reformasi (Lapsi) Bekasi, Sudjoko, Kamis (2/9) mengomentari gaji anggota Legislatif yang akan diterima. Walikota Bekasi, Akhmad Zurfaih dalam menerapkan besarnya gaji wakil rakyat di Kota Bekasi, akan mengacu pada Surat Edaran Mendagri Nomor 161/2000 yang menyebutkan gaji anggota DPRD Kota/Kabupaten sebesar Rp6 juta termasuk tunjangan.
Diungkapkan, gaji seorang anggota wakil rakyat masa bakti 1999/2004 lalu di Kota Bekasi mencapai Rp12 juta, sekarang gaji setiap anggota dewan periode 2004/2009 merosot menjadi Rp6 juta per bulan. Pengeluaran Pemda Kota Bekasi untuk 45 orang dengan gaji Rp12 juta per orang pada periode 1999-2004 lalu mencapai Rp6,48 miliar per tahun, katanya.
Sementara dengan gaji Rp6 juta per bulan untuk setiap anggota, anggaran yang harus dikeluarkan Pemkot Bekasi hanya Rp3,24 miliar per tahun, sehingga dapat dihemat anggaran terbesar Rp3,24 miliar per tahun. "Kelebihan dana penghematan itu, sebaiknya digunakan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan yang kini memprihatinkan," kata Sudjoko.
Dengan demikian, para anggota dewan Kota Bekasi ikut berperan aktif dalam mencerdaskan bangsa melalui dunia pendidikan secara nyata dan tidak perlu ribut soal gaji. "Saya mengimbau para wakil rakyat tidak usah ribut soal gaji, tetapi pikirkan kepentingan rakyat," kata Sudjoko.
Di tempat terpisah, Ketua sementara DPRD Kota Bekasi, Akhmad Syaikhu, mengatakan, gaji anggota dewan sebesar Rp6 juta itu tidak layak karena banyak keperluan terkait dengan operasional di lapangan. "Perlu dihitung dengan cermat apakah gaji anggota dewan sebesar Rp6 juta per bulan mulai September ini sudah ideal, jawabnya belum," katanya.
Sementara itu, Tumai, salah seorang anggota DPRD Kota Bekasi dari PDI-Perjuangan mengatakan, gaji anggota dewan sebesar Rp6 juta tidak menjadi masalah tergantung bagaimana mengatur pendapatan sesuai kebutuhan. "Kalau pengeluaran tidak sesuai pendapatan ya repot," katanya.
Walikota Bekasi, Akhmad Zurfaih, belum lama ini mengatakan, gaji setiap anggota dewan sebesar Rp12 juta per bulan tidak sejalan dengan PP 110/2000 dan Kep. Mendagri nomor: 903/2000 dan SE Mendagri nomor: 161/2004 yakni gaji wakil rakyat hanya sebesar Rp6 juta per bulan. (ck-41)

 
Baca Komentar Beri Komentar
Kirimkan Artikel Cetak Artikel
 
 
DPD Golkar Cianjur Masih Kebingungan Tentukan Sikap
Dicopot, Guru Aniaya Siswa di SLTPN 1 Indramayu
Tujuh Mantan Anggota DPRD Indramayu Masih Kuasai Mobil Dinas ---Tunggu Kendaraan Tersebut Di"dum"---
Irjen Depdagri Sinyo Harry SarundajangTerkejut Sudah Tiga Tahun HST Tidak Punya Sekda Definitif
Sebaiknya Kepala Daerah dan Ketua DPRD Beda Partai