Halaman Muka | Kontak Kami | Tentang Kami | Iklan  | Arsip  Edisi Minggu, 21 Desember 2014  
Politik dan Keamanan
Ekonomi dan Keuangan
Metropolitan
Opini
Agama dan Pendidikan
Nusantara
Olah Raga
Luar Negeri
Assalamu'alaikum
Derap TNI-POLRI
Hallo Bogor
 
   
 
Login
 
      
 
Password
 
 
 
   
Dunia Tasawuf
Forum Berbangsa dan Bernegara
Swadaya Mandiri
Forum Mahasiswa
Lingkaran Hidup
Pemahaman Keagamaan
Otonomi Daerah
Lemb Anak Indonesia
Parlementaria
Budaya
Kesehatan
Pariwisata
Hiburan
Pelita Hati
..
..
NILAI TUKAR RUPIAH
Source : www.klikbca.com
 JualBeli
USD 9200.00  9100.00  
SGD 6325.65  6236.65  
HKD 1187.90  1173.10  
CHF 7874.45  7769.45  
GBP 18868.05  18609.05  
AUD 8331.10  8203.10  
JPY 80.82  79.36  
SEK 1437.75  1407.65  
DKK 1776.20  1737.00  
CAD 9530.55  9376.55  
EUR 13145.74  12975.74  
SAR 2466.00  2426.00  
25-Okt-2007 / 15:41 WIB
 
 
 
Tak Ada Korupsi Pengadaan BBM dan Oli Pelumas di TNI
[Politik dan Keamanan]

Panglima TNI:
Tak Ada Korupsi Pengadaan BBM
dan Oli Pelumas di TNI

Jakarta, Pelita
Panglima TNI Marsekal TNI Djoko Suyanto mengatakan tidak ada penggelembungan atau korupsi dalam pengadaan bahan bakar minyak (BBM) dan oli pelumas di lingkungan TNI.
\"Memang data yang diperiksa BPK antara perencanaan dan realisasinya berbeda. Tetapi itu semata dikarenakan adanya situasi darurat yang mengharuskan seluruh armada TNI seperti kapal dan pesawat segera bergerak, seperti saat bencana tsunami Aceh, dan itu tidak ada dalam perencanaan,\" kata Panglima TNI menjawab pers, usai membuka Gerak Jalan HUT ke-43 Dharma Pertiwi di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, Minggu (15/4).
Dijelaskannya, berbagai bencana alam yang melanda Indonesia seperti tsunami Aceh, gempa di Nias dan Yogyakarta mau tidak mau membuat sejumlah armada baik kapal maupun pesawat TNI segera bertindak dan hal itu termasuk dalam perencanaan.
Jadi, tidak ada penggelembungan atau korupsi terkait pengadaan BMP di lingkungan TNI apalagi anggaran untuk BBM dipotong secara terpusat tidak ada uang yang mengalir ke tubuh TNI.
Dalam rapat paripurna DPR 30 Maret lalu, BPK menyampaikan laporan pengelolaan BMP di lingkungan Dephan, TNI, dan Polri selama tahun anggaran 2004 dan 2005. \"Penggunaan BMP di Dephan dan TNI yang sebagian besar berasal dari PT Pertamina itu belum tertib, terkendali, efisien, dan efektif; sehingga memboroskan dan merugikan keuangan negara,\" kata Ketua BPK Anwar Nasution.
BPK menemukan, realisasi penggunaan BMP ternyata mencapai Rp2,9 triliun atau jauh melebihi anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp1,78 triliun. Hingga 2005, utang BMP Dephan/TNI kepada Pertamina sudah mencapai Rp1,94 triliun.
Menurut Anwar, pembayaran harga BMP itu dengan cara regularisasi terpusat. Departemen Keuangan mengurangi kewajiban Pertamina kepada pemerintah sebesar tagihan BMP yang telah diserahkan Pertamina kepada Dephan dan TNI.(ant/be)

 
Baca Komentar Beri Komentar
Kirimkan Artikel Cetak Artikel
 
 
TNI AU Pertimbangkan Hibah Hercules C-130E dari AS
Menjaga Perdamaian Aceh Sama dengan Merawat Bayi
TNI AL dan AL India Jajaki Pengamanan Bersama di Laut India
Polres Jayapura dan Masyarakat Depare Sepakat Tertibkan Miras
Pernyataan Agung Undang Kemarahan Panitia Anggaran DPR