Halaman Muka | Kontak Kami | Tentang Kami | Iklan  | Arsip  Edisi Senin, 22 Desember 2014  
Politik dan Keamanan
Ekonomi dan Keuangan
Metropolitan
Opini
Agama dan Pendidikan
Nusantara
Olah Raga
Luar Negeri
Assalamu'alaikum
Derap TNI-POLRI
Hallo Bogor
 
   
 
Login
 
      
 
Password
 
 
 
   
Dunia Tasawuf
Forum Berbangsa dan Bernegara
Swadaya Mandiri
Forum Mahasiswa
Lingkaran Hidup
Pemahaman Keagamaan
Otonomi Daerah
Lemb Anak Indonesia
Parlementaria
Budaya
Kesehatan
Pariwisata
Hiburan
Pelita Hati
..
..
NILAI TUKAR RUPIAH
Source : www.klikbca.com
 JualBeli
USD 9200.00  9100.00  
SGD 6325.65  6236.65  
HKD 1187.90  1173.10  
CHF 7874.45  7769.45  
GBP 18868.05  18609.05  
AUD 8331.10  8203.10  
JPY 80.82  79.36  
SEK 1437.75  1407.65  
DKK 1776.20  1737.00  
CAD 9530.55  9376.55  
EUR 13145.74  12975.74  
SAR 2466.00  2426.00  
25-Okt-2007 / 15:41 WIB
 
 
 
RUU Badan Hukum Pendidikan Dinilai Melanggar UUD dan Hak Asasi Manusia
[Agama dan Pendidikan]

RUU Badan Hukum Pendidikan Dinilai Melanggar UUD dan Hak Asasi Manusia

Pelita, Pelita
Rencana pemerintah menggulirkan Rancangan Undang Undang Badan Hukum Pendidikan (BHP) dengan maksud tujuan reformasi pendanaan dan manajemen berupa penggantian dana pemerintah terhadap pendidikan, dinilai telah melanggar UUD dan hak asasi manusia khususnya rakyat kecil untuk belajar.
Utomo Dananjaya, pengamat Pendidikan dari Universitas Paramadina mengatakan kepada Pelita di Jakarta dalam rapat konsultasi dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), kemarin.
Menurutnya, dalam RUU BHP yang sedang di bahas pemerintah dan DPR, seharusnya diberikan otonomi akademik sepenuhnya dan seluas-luasnya serta pengaturan menajemen pendidikan terhadap lembaga pendidikan, khususnya perguruan tinggi negeri untuk mengelola pendidikan lebih mandiri bukan menggantikan dukungan pendanaan dari pemerintah sebagaimana penjelasan esensi dari RUU BHP versi pemerintah.
Utomo Dananjaya memaparkan reformasi pendanaan dan manajemen yang berarti penggantian dukungan pemerintah dalam pendanaan pendidikan adalah kejahatan yang di ibaratkan seperti kejahatan membuang bayi.
Mana bisa lembaga perguruan tinggi yang masih bayi atau belum berkembang bisa mencari dana sendiri dengan di alihkan kepada peserta didik dan keluarga melalui pembayaran sumbangan pembiayaan pendidikan secara penuh, ungkapnya.
Dia menegaskan pengertian otonomi dalam RUU BHP adalah otonomi akademik dengan kebebasan menyelenggarakan kegiatan akademik dan pengelolaan manajemen universitas. Maka yang harus dikoreksi yang benar fungsi BHP adalah menajemen otonomi akademik dan manajemen pengelolaan lembaga pendidikan tinggi bukan otonomi pendanaan.
Diharapkan ke depan otonomi dan manajemen dengan dukungan dana APBN, serta arah yang tajam dan target terukur, maka motivasi dan kosentrasi akan memacu pengembangan universitas dalam mempercepat pertumbuhannya.
Baru setelah itu secara bertahap hibah anggaran pendidikan dari pemerintah dikurangi sampai jumlah tertentu yang tidak mengganggu pertumbuhan, ucapnya.
Menurutnya mengandalkan investor pada universitas dalam membiayai riset untuk perguruan tinggi akan mengubah universitas sebagai jualan pendidikan, dengan konsumen anak didik.
Oleh karena itu pemerintah harus di ingatkan bahwa mengundang investor ke universitas yang kondisinya masih lemah akan membuat universitas sebagai usaha dagang kursi kuliah, dan karena itu harus di hindari bentuk pendidikan yang diselenggarakan dengan mengabaikan sasaran dan tujuan sejati, menyuburkan penyimpangan konsep dan ideologi hanya akan menjadi korban bagi anak bangsa khususnya mereka yang golongan kelas bawah, jelasnya.
Sementara mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di era Orde Baru, Wardiman Djojonegoro menyampaikan persetujuannya apabila pemerintah mengeluarkan peraturan tentang RUU BHP dengan maksud yang positif mengatur tentang penyeragaman manajemen agar ribuan institusi pendidikan yang ada dapat berfungsi dengan baik berdasarkan konsep Diknas, yaitu kemandirian dan demokratis.
Akan tetapi pengertian otonomi manajemen pendidikan sebagaimana tertuang dalam draf RUU BHP untuk peningkatan mutu dinilai sangat kaku serta terlalu dicari cari, karena manajemen yang seragam dan kaku tidak secara langsung tidak menyentuh unsur-unsur yang menentukan mutu. terlabih langkah menyeragamkan semua manajemen pendidikan terkesan tidak mau mendengar penjelasan atau aspirasi dari semua tokoh pendidikan yang ada.
Apabila pemerintah teteap menjalankan konsep dari RUU BHP akan menimbulkan gejolak dilapangan dan masyarakat nantinya banyak masyarakat mengajukan gugatan ke Mahkamah Konsitusi, katanya.
Selain itu dirinya menilai RUU BHP bagi lembaga pendidikan dirasakan tidak mempunyai nilai positif bagi masyarakat, terlebih dalam RUU BHP tidak mengatur pendanaan dari pemerintah bagi penyelenggara pendidikan sebagai subsidi.
Sedangkan rektor Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Bejo Sunyanto mengakui rencana penggantian otonomi pendanaan pemerintah bagi lembaga pendidikan di Indonesia sangat berbeda dengan yang ada di luar negeri, apalagi soal manajemen pendidikan.
Di luar negeri bicara manajemen pengelolaan pendidikan mereka benar-benar mengelola tidak seperti di Indonesia yang masih sentralistik, khususnya lembaga perguruan tinggi negeri, paparnya.
Dia berharap pemerintah bisa menunda pembahasan RUU BHP bersama DPR dan kembali melakukan perbaikan draf pasal-pasalnya. Selain itu dirinya menegaskan apapun kebijakan yang dikeluarkan pemerintah baik itu BHP kedepan tidak membuat pendidikan mahal bagi rakyat miskin dan pendidikan bisa terjangkau bagi semua kalangan. Dengan BHP pula nantinya manajemen dan akademik lembaga pendidikan benar-benar mengalami otonomi dan tidak terikat pada pemerintah pusat.
Kami sebagai tenaga pengajar hanya bisa berharap diberi birokrat yang baik dan tenaga pendidik yang baik, karena sejelek apapun lembaga pendidikan dengan kedua unsur itu bisa diperbaiki dan menghasilkan anak didik yang bermutu, ujarnya.
Rencananya ke depan hasil pertemuan konsultasi tentang RUU BHP akan diagendakan mendengar penjelasan langsung dari Menteri Pendidikan Nasional. (cr-9)

 
Baca Komentar Beri Komentar
Kirimkan Artikel Cetak Artikel
 
 
Program Studi Pendidikan Magister Kedokteran UI Gunakan Kurikulum Baru
Alam Takambang Jadi Guru di UNP
Nilai Rata-rata Kelulusan Siswa DKI Meningkat
SMA Negeri Unggulan Bukan Hanya Sekolahnya Anak Orang Kaya
PIHK Wajib Setor 2500 Dolar AS per Jamaahnya