Halaman Muka | Kontak Kami | Tentang Kami | Iklan  | Arsip  Edisi Selasa, 21 Oktober 2014  
Politik dan Keamanan
Ekonomi dan Keuangan
Metropolitan
Opini
Agama dan Pendidikan
Nusantara
Olah Raga
Luar Negeri
Assalamu'alaikum
Derap TNI-POLRI
Hallo Bogor
 
   
 
Login
 
      
 
Password
 
 
 
   
Dunia Tasawuf
Forum Berbangsa dan Bernegara
Swadaya Mandiri
Forum Mahasiswa
Lingkaran Hidup
Pemahaman Keagamaan
Otonomi Daerah
Lemb Anak Indonesia
Parlementaria
Budaya
Kesehatan
Pariwisata
Hiburan
Pelita Hati
..
..
NILAI TUKAR RUPIAH
Source : www.klikbca.com
 JualBeli
USD 9200.00  9100.00  
SGD 6325.65  6236.65  
HKD 1187.90  1173.10  
CHF 7874.45  7769.45  
GBP 18868.05  18609.05  
AUD 8331.10  8203.10  
JPY 80.82  79.36  
SEK 1437.75  1407.65  
DKK 1776.20  1737.00  
CAD 9530.55  9376.55  
EUR 13145.74  12975.74  
SAR 2466.00  2426.00  
25-Okt-2007 / 15:41 WIB
 
 
 
Konstitusi Negara Harus Disikapi Secara Komprehensif
[Politik dan Keamanan]

Konstitusi Negara Harus Disikapi Secara Komprehensif
Jakarta, Pelita
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Hasyim Muzadi menghimbau agar semua pihak melihat secara komprehensif dan berhati-hati terhadap perundang-undangan yang kini mengundang pro-kontra yakni amandemen UUD 1945.
Khusus untuk masalah UUD ini kita harus jelas betul secara komprehensif dan berhati-hati,ujar KH Hasyim Muzadi saat memberikan sambutan dalam acara dialog mengenai amandemen UUD 1945, di Kantor PBNU, Jl Kramat Raya, Jakarta, Senin (13/8).
Hadir sebagai pembicara praktisi hukum yang juga anggota Wantimpres, Adnan Buyung Nasution, mantan wakil ketua MPR Agus Widjojo, Mahfud MD, dan Wakil Ketua DPD Laode Ida.
Dikatakannya, dalam menyikapi masalah UUD 1945 hendaknya tidak didasari pada persoalan like and dislike kepada kelompok tertentu, dalam hal ini DPD yang mengusulkan adanya amandemen UUD 1945 terkait dengan kedudukannya saat ini.
Akan tetapi, kata Hasyim, UUD 1945 harus disikapi secara detil karena UUD 1945 itu sendiri menyangkut dasar daripada sebuah struktur kenegaraan, yang tentunya sangat mempengaruhi perjalanan bangsa Indonesia ke depan.
Menurut dia, secara institusional tidak berkepntingan dalam proses aturan perundang-undangan yang kini dalam polemik pro kontra amandemen UUD 1945. Namun sebagai anak bangsa, kita mau tidak mau ikut terimbas dalam proses ini, katanya.
Sementara Adnan Buyung Nasution mengatakan apabila memang tetap berniat mengamandemen kembali UUD 1945 hendaknya didahului dengan penelaahan mendalam.
Menurut dia, hal itu bisa dimulai dengan kajian dari ahli tata negara, ahli politik dan ahli lainnya. Akan tetapi, proses amandemen kelima UUD 45 dapat dimulai dengan membentuk komisi negara untuk melakukan kajian yang lebih komprehensif. Sebab sejak tahun 1945, Indonesia tidak memiliki lagi UU yang komprehensif dan mengakomodasi batasan kekuasaan yang jelas.
Dijelaskannya, upaya komprehensif itu dilakukan agar hasil dari proses perumusan UUD tersebut tidak lagi menjadi perdebatan atau ketidakpuasan.
Menurut dia, saat ini ada kebutuhan nyata yang perlu direspon sejumlah kalangan terkait dengan perundang-undangan yang ada. Kita wajib merespon itu. Tapi yang jelas upaya mengamandemen ini harus melalui proses yang komprehensif bukan selalu tambal sulam, ujarnya.
Ditambahkannya, secara teori sebuah konstitusi harus komprehensif, detil dan tidak menimbulkan berbagai interpretasi. Proses yang sama juga terjadi dalam proses amandemen UUD 45 dimana amandenen dilakukan secara parsial.
Akibatnya hasilnya tidak memuaskan atau mengakibatkan pasal yang kontradiktif dan tumpang tindih, tegasnya.(ay)













 
Baca Komentar Beri Komentar
Kirimkan Artikel Cetak Artikel
 
 
Anggap Bertentangan NKRI, NU Juga Persoalkan Khilafah Islamiyah
Gedung Baru Diresmikan, Presiden Akui Tugas MK Tidak Ringan
Sukitman, Penemu Sumur Lubang Buaya
Kasus Pencurian Bendera di Aceh Kriminal Biasa
Merah Putih Diturunkan dan Disobek di Aceh