Halaman Muka | Kontak Kami | Tentang Kami | Iklan  | Arsip  Edisi Kamis, 24 April 2014  
Politik dan Keamanan
Ekonomi dan Keuangan
Metropolitan
Opini
Agama dan Pendidikan
Nusantara
Olah Raga
Luar Negeri
Assalamu'alaikum
Derap TNI-POLRI
Hallo Bogor
 
   
 
Login
 
      
 
Password
 
 
 
   
Dunia Tasawuf
Forum Berbangsa dan Bernegara
Swadaya Mandiri
Forum Mahasiswa
Lingkaran Hidup
Pemahaman Keagamaan
Otonomi Daerah
Lemb Anak Indonesia
Parlementaria
Budaya
Kesehatan
Pariwisata
Hiburan
Pelita Hati
..
..
NILAI TUKAR RUPIAH
Source : www.klikbca.com
 JualBeli
USD 9200.00  9100.00  
SGD 6325.65  6236.65  
HKD 1187.90  1173.10  
CHF 7874.45  7769.45  
GBP 18868.05  18609.05  
AUD 8331.10  8203.10  
JPY 80.82  79.36  
SEK 1437.75  1407.65  
DKK 1776.20  1737.00  
CAD 9530.55  9376.55  
EUR 13145.74  12975.74  
SAR 2466.00  2426.00  
25-Okt-2007 / 15:41 WIB
 
 
 
Selayang Pandang Monumen Seroja
[Politik dan Keamanan]





MERUPAKAN suatu realita sejarah yang harus diterima, bahwa Timor Timur (Timtim) sebagai provinsi ke-27 Republik Indonesia, kini telah menjadi sebuah negara merdeka, terpisah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).


Proses perjuangan integrasi Timor Timur ke dalam wilayah NKRI sejak tahun 1976 sampai dengan tahun 1999 merupakan perjuangan yang menggambarkan suatu pengabdian dan pengorbanan segenap bangsa Indonesia yang tidak ternilai, terutama bagi para pejuang Timor Timur.


Sebagai wujud penghormatan atas jasa para pejuang tersebut, Pemerintah RI membangun Monumen Seroja. Pembangunan Monumen Seroja merupakan simbol penghormatan dan penghargaan serta fakta sejarah tentang arti pengorbanan para pejuang RI di Timor Timur.


Penetapan lokasi monumen di Jakarta dimaksudkan untuk mempermudah sanak dan keluarganya serta masyarakat Indonesia dalam mengenang jasa-jasa mereka yang telah gugur dalam melaksanakan tugas Operasi Seroja di Timor Timur.


Monumen Seroja dibangun di atas areal tanah seluas 126 x 92,5 m yang berlokasi di kompleks Mabes TNI, Cilangkap Jakarta Timur. Bangunan fisik terdiri dari dua buah Bangunan Perenungan, yakni Perenungan Awal dan Perenungan Akhir, masing-masing berukuran 6 x 6 m. Panel berbentuk bendera beton sejumlah 23 buah, yang di bagian atas terdapat relief perjuangan Timor Timur, sedangkan bagian bawah tertulis nama pejuang seroja yang gugur di Timor Timur. Kolam Seroja berupa sebuah kolam air mancur yang berbentuk kelopak bunga Seroja yang di tengah-tengahnya terdapat tugu. Monumen Seroja dilengkapi dengan selasar dalam dan selasar luar serta prasarana yang terdiri dari bangunan peneduh, ruangan informasi, dan toilet seluas 93 m2 serta areal parkir seluas 390 m2.


Monumen Seroja adalah monumen penghormatan dan monumen sejarah perjuangan serta pembangunan di Provinsi Timor Timur yang selama 23 tahun menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia sejak tahun 1976 sampai dengan tahun 1999. Sebagai Monumen Penghormatan, mengandung arti bahwa Monumen Seroja merupakan perwujudan nyata rasa hormat anak bangsa untuk mengenang para pejuang Seroja yang gugur di Timor Timur. Sebagai Monumen Sejarah, Monumen Seroja menjadi monumen peringatan peristiwa sejarah dari semenjak awal Timor Timur berintegrasi dengan NKRI hingga menjadi sebuah negara merdeka.


Monumen Seroja merupakan sebuah tempat pembelajaran bagi anak bangsa untuk mengetahui sejarah perjuangan dan pembangunan bangsa Indonesia di Timor Timur.


Dinding-dinding itu bercerita tentang situasi dan kondisi Timor Timur sejak penjajahan Portugis hingga penyerahannya ke PBB.


Masa penjajahan Portugis


SAMPAI dengan tahun 1975 penderitaan rakyat Timor Timur akibat penjajahan Portugis terus berlangsung. Keinginan melepaskan diri dari belenggu penjajahan Portugis belum terwujud. Penderitaan rakyat Timor Timur semakin memuncak ketika pemerintah Portugis menerapkan pajak yang tinggi, di samping itu rakyat diwajibkan bekerja satu bulan dalam setahun tanpa gaji terutama di perkebunan-perkebunan kopi. Hukuman dalam bentuk fisik sering dialami rakyat Timor Timur, sebagian rakyat yang melakukan perlawanan ditangkap kemudian dibuang ke Mozambiq dan Angola.


Kemudian pada tanggal 8 Mei 1974 Gubernur Timor Portugis, Alves Aldea mengeluarkan pernyataan yang membolehkan berdirinya partai politik di Timor Timur. Kebijakan tersebut diambil setelah terjadi perubahan politik di Portugis. Menanggapi pernyataan tersebut, maka segera terbentuk partai-partai politik besar di antaranya adalah UDT, Fretilin, Apodeti, Kota, dan Trabalista. Pada bulan Juni 1974 pemerintah Portugis mengeluarkan tiga tawaran untuk masa depan Timor Timur yang meliputi; Pertama, Timor Timur menjadi bagian dari Portugis; Kedua, Timor Timur merdeka dan berdiri sendiri; Ketiga, Timor Timur berintegrasi dengan Indonesia. Pada tanggal 26 sampai 28 Juni 1975 di Macao diadakan pembicaraan antara Pemerintah Portugis, UDT, dan Apodeti tanpa Fretilin untuk membahas proses dekolonisasi Timor Timur.


Adanya perang suadara di Timor Timur menyebabkan mengalirnya arus pengungsi secara besar-besaran ke wilayah Indonesia. Dampak kekacauan di Timor Timur sangat berpengaruh terhadap keamanan dalam negeri Indonesia. Adanya pergantian kekuasaan di Portugis, peluang Fretilin untuk mendapatkan posisi yang menguntungkan semakin terbuka. Dalam situasi dan kondisi tersebut, Fretilin dengan membabi-buta melakukan teror dan intimidasi serta serangan terhadap partai saingannya. Hal ini menimbulkan demonstrasi besar-besaran dari pendukung UDT, Apodeti, Kota, dan Trabalista terhadap Fretilin. Perang saudara dan bentrokan bersenjata meletus tidak terelakkan lagi di Timor Timur. Dalam situasi yang semakin tidak terkendali, Pemerintah Portugis melakukan tindakan yang tidak bertanggungjawab yaitu angkat kaki dari Timor Timur. Memburuknya situasi dan kondisi di Timor Timur menyebabkan kepanikan penduduk sehingga terjadi pengungsian secara besar-besaran ke Atambua, Timor Barat.


Operasi Seroja


DALAM menyikapi permasalahan yang terjadi di Timor Timur, maka pada tanggal 5 sampai 7 September 1974 Presiden Soeharto dan Perdana Menteri Australia Gough Whitlam mengadakan pertemuan di Wonosobo, Jawa Tengah untuk membicarakan masalah Timor Timur. Pertemuan itu dilanjutkan di Townsville, Australia pada tanggal 3 sampai 5 April 1975, dan pada tanggal 5 dan 6 Desember 1975 Presiden Soeharto menerima kunjungan Presiden Amerika Serikat, Gerald Ford dan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Henry Kissinger di Istana Negara, Jakarta. Sebagai tindak lanjut dari pertemuan dan dukungan negara-negara tersebut, pada tanggal 7 Desember 1975 digelar Operasi Seroja yang merupakan operasi militer gabungan skala besar yang dibantu oleh pendukung UDT, Apodeti, Kota, dan Trabalista untuk merebut dan menduduki kota-kota besar di Timor Timur yang dikuasai Fretilin. Dalam pertempuran tersebut banyak jatuh korban dari kedua belah pihak.


Sidang MPR/DPR tanggal 15 Juli 1976 menyetujui RUU tentang masuknya Timor Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Presiden Soeharto pada tanggal 17 Juli 1976 menetapkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1976 tentang Pengesahan Penyatuan Timor Timur ke dalam NKRI dan Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur sebagai Provinsi ke-27. Setelah penandatanganan, Presiden Soeharto dalam suatu upacara di ruang kerja Kepala Negara di Bina Graha mengangkat Gubernur Daerah Tingkat I Timor Timur Arnoldo Dos Reis Araujo dan Wakil Gubernur Francisco Lopes da Cruz. Dengan didahului Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, pada tanggal 3 Agustus 1976 bertempat di Gedung DPRD Tingkat I Timor Timur di Kota Dili, Menteri Dalam Negeri Amirmachmud melantik Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Tingkat I Timor Timur.


Beberapa tahun kemudian Jajak Pendapat merupakan proses kelanjutan dari pemberian dua opsi bagi rakyat Timor Timur. Proses Jajak Pendapat terdiri atas delapan tahap yaitu: tahap perencanaan, pemberian informasi, pendaftaran pemilih, kampanye politik, pengumuman daftar pemilih dan pengajuan keberatan, keputusan terhadap keberatan dan keluhan, masa tenang, dan pemungutan suara. Pada dinding relief terlihat adanya kegiatan pendaftaran pemilih yang dilakukan ke rumah-rumah penduduk oleh panitia, pelaksanaan kampanye di lapangan, penghitungan suara di Gedung Museum Timor Timur yang disaksikan oleh wakil peserta pemilih dan aparat terkait. Hasilnya diumumkan oleh UNAMET dengan kemenangan pro-kemerdekaan. Rasa kecewa atas hasil perhitungan suara diungkapkan rakyat Timor Timur pro-integrasi melalui aksi pengrusakan dan pembakaran. Kerusuhan terjadi di berbagai tempat, salah satunya pembakaran kediaman Uskup Belo. Dalam aksi tersebut Uskup Belo berhasil diselamatkan oleh ABRI dengan menggunakan helikopter ke Baucau.


Tanggal 28 Oktober 1999 Pemerintah Indonesia menyerahkan Timor Timur kepada PBB. Penyerahan ini dilakukan melalui Surat Presiden RI tanggal 25 Oktober 1999 yang disampaikan oleh Wakil tetap RI di PBB Makarim Wibisono kepada Sekjen PBB Kofie Annan. Pada tanggal 30 Oktober 1999 secara resmi TNI meninggalkan Timor Timur dengan ditandai upacara penurunan bendera Merah Putih pada pukul 09.00 waktu setempat di halaman rumah di daerah Farol, Dili, pada saat itu digunakan sebagai Markas Batalyon Infanteri Lintas Udara 700/BS yang sedang melaksanakan tugas operasi di Timor Timur. Upacara tersebut disaksikan oleh perwakilan Indonesia dan perwakilan Interfet. Kegiatan ini adalah akhir dari status Timor Timur sebagai bagian dari NKRI yang merupakan konsekuensi logis hasil Pelaksanaan Jajak Pendapat.(a basori)

 
Baca Komentar Beri Komentar
Kirimkan Artikel Cetak Artikel
 
 
Negara Asing Terlibat Bom Bali
GAM Tak Berhak Nyatakan Gencatan Senjata
Panglima TNI Akan Gugat "Washington Post" 1 M Dolar AS
Suap Komisi IX, Mabes Polri Periksa I Nyoman Sender
PPP Munas Juni 2003