Halaman Muka | Kontak Kami | Tentang Kami | Iklan  | Arsip  Edisi Kamis, 30 Oktober 2014  
Politik dan Keamanan
Ekonomi dan Keuangan
Metropolitan
Opini
Agama dan Pendidikan
Nusantara
Olah Raga
Luar Negeri
Assalamu'alaikum
Derap TNI-POLRI
Hallo Bogor
 
   
 
Login
 
      
 
Password
 
 
 
   
Dunia Tasawuf
Forum Berbangsa dan Bernegara
Swadaya Mandiri
Forum Mahasiswa
Lingkaran Hidup
Pemahaman Keagamaan
Otonomi Daerah
Lemb Anak Indonesia
Parlementaria
Budaya
Kesehatan
Pariwisata
Hiburan
Pelita Hati
..
..
NILAI TUKAR RUPIAH
Source : www.klikbca.com
 JualBeli
USD 9200.00  9100.00  
SGD 6325.65  6236.65  
HKD 1187.90  1173.10  
CHF 7874.45  7769.45  
GBP 18868.05  18609.05  
AUD 8331.10  8203.10  
JPY 80.82  79.36  
SEK 1437.75  1407.65  
DKK 1776.20  1737.00  
CAD 9530.55  9376.55  
EUR 13145.74  12975.74  
SAR 2466.00  2426.00  
25-Okt-2007 / 15:41 WIB
 
 
 
PNS Disamakan dengan TNI/Polri
[Politik dan Keamanan]

Korpri Tuntut Batas Usia Pensiun
PNS Disamakan dengan TNI/Polri

Jakarta, Pelita
Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) menuntut kepada pemerintah agar menyamakan batas usia pensiun (BUP) pegawai negeri sipil (PNS) disamakan dengan batas usia pensiun TNI/Polri yakni 58 tahun dari semula 55 tahun.
BUP yang diperjuangkan oleh Korpri kepada pemerintah tersebut merupakan hasil kesepakatan peserta Musyawarah Pimpinan (Muspim) Korpri yang berlangsung 3 Desember lalu. Mereka beralasan pada usia 55 tahun seorang PNS masih layak untuk mengabdi sebagai abdi negara dan abdi masyarakat.
Suatu persepsi keliru jika kondisi fisik dan psikis individu pada BUP 55 tahun sudah dianggap tidak prima dan mengalami kemunduran, kata Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional (DPN) Korpri Progo Nurjaman, di Jakarta, Kamis (6/12).
Dalam Muspim Korpri, kata Progo, beberapa peserta beralasan justru pelaksanaan BUP 55 tahun saat ini akan menimbulkan post syndrome power, dimana pemerintah menganggap tidak layak lagi untuk mengabdi sebagai PNS, dianggap tidak produktif lagi sehingga perlu dipensiunkan dan direkrut dengan PNS yang digolongkan usia produktif dan enerjik.
Jadi jika pemerintah merealisir BUP TNI dan Polri menjadi 58 tahun, lalu kenapa PNS tidak disetujui oleh pemerintah. Bukankah, PNS merupakan integral dari unsur aparatur negara sebagaimana dijelaskan dalam UU No43/1999 dimana ada tiga unsur yakni Polri, TNI dan PNS, jelasnya.
Rekomendasi lain yang dihasilkan Muspim Korpri, selain tuntutan persamaan BUP, beberapa diantaranya adalah, memantapkan netralitas PNS dan Korpri serta meningkatkan loyalitasnya kepada negara.
Menjunjung tinggi nilai-nilai jati diri PNS yang berdasarkan Pancasila dan nilai nilai religius, menghormati Hak Asasi Manusia (HAM), persatuan dan kesatuan, siap bermusyawarah untuk mewujudkan kesejahteraan.
Mempertahankan peranan Korpri sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa dalam setiap tugasnya disertai wawasan kebangsaan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Menjunjung nilai nilai demokrasi untuk memajukan kesejahteraan bangsa dan para anggota Korpri. Meminta agar Kesekretariatan Korpri sesuai arahan Menneg PAN, semangat Munas VI serta Kepres No 16/2005 agar menjadi organisasi kedinasan sehingga setiap PNS yang dipekerjakan secara penuh pada sekretariat Korpri dapat memperoleh hak kepegawaian yang sama, menyangkut penggajian, kenaikan pangkat, eselonering, tunjangan jabatan dan usia pensiun.
Harmonisasi peraturan perundangan antara Keputusan Kepala BKN No 59 /2003, PP No41/2007 tentang perangkat daerah diharmonisasikan dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP).
Meminta agar lembaga pendukung kesejahteraan PNS (PT Taspen, PT Askes dan Bapertarum) agar dikoordinasikan dibawah Menneg PAN dan susunan dewan kepengurusan lembaga harus mencerminkan keterwakilan Korpri sebagai representasi kepemilikan PNS atas lembaga usaha tersebut.
Memperjuangkan perubahan sistem pemberian pensiun dari pay as you go ke fully funded. Pemerintah selaku pemberi kerja agar mulai melaksanakan kewajibannya memberikan iuran pensiun di awal tahun 2009 sebesar 6.25 persen. Sejalan dengan itu agar pemerintah selaku pemberi kerja memberikan iuran Tabungan Hari Tua (THT) sebesar 4,75 persen, agar ada kenaikan manfaat yang dirasakan oleh PNS. Bagi PNS yang berhenti tanpa hak pensiun agar dibayarkan iuran pensiun dan THTnya.
Meminta agar reformasi birokrasi dapat berhasil dengan baik, tidak menimbulkan kecemburuan sektoral serta tidak kontraproduktif, dimohonkan agar pemerintah melaksanakan reformasi birokrasi secara serentak untuk seluruh instansi pemerintah. Mengupayakan kembali penghimpunan dana dari para anggota korpri untuk kepentingan keagamaan yang dikelola secara transparan dan akuntabel oleh Korpri. (ay)

 
Baca Komentar Beri Komentar
Kirimkan Artikel Cetak Artikel
 
 
Jimly: Fungsi Negara Harus Tetap Berjalan Meski Keadaan Darurat
RUU Parpol Disahkan, Pendirian Partai Tak Dipersulit
Hasyim: KPK Baru Hadapi Masalah Sulit
Pejabat yang Korup Sebaiknya Dihukum Mati
PDIP Yakin Menang di Pemilu 2009