|
[Otonomi Daerah] Pakar: Koordinasi Eksekutif Lemah Perlambat Pertumbuhan Ekonomi
Banda Aceh, Pelita
Proses pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dinilai terhambat, karena realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) 2007 berjalan lambat, kata pakar ekonomi Ali Amin di Banda Aceh, Selasa (11/12).
Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) Darussalam Banda Aceh itu mengemukakan, realisasi APBA hingga pekan kedua Desember 2007 dilaporkan masih di bawah 40 persen, dan ini sangat berpengaruh terhadap proses pertumbuhan ekonomi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Pernyataan itu disampaikan berkaitan dengan keterangan tentang kecilnya realisasi APBA Provinsi NAD 2007, yakni sekitar 35,36 persen dari pagu Rp4 triliun lebih yang disetujui legislatif awal Juni 2007. Diperkirakan sulit bagi aparatur memanfaatkan anggaran, karena terlambat pengesahan.
Kecilnya realisasi APBA 2007, menurut saya karena lemahnya koordinasi eksekutif. Koordinasi dalam upaya mendorong Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) sejatinya dilakukan secara sinergi untuk mempercepat proses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di daerah ini, kata Ali Amin.
Selain itu, pengawasan yang dilakukan legislatif sebagai mitra Pemerintah seharusnya dimulai sejak dini sebagai preventif dan bukan ketika anggaran sulit terserap.
Koordinasi yang dilakukan Sekda Provinsi dan pengawasan oleh legislatif, hendaknya sejalan dengan tujuan mempercepat proses pertumbuhan ekonomi rakyat, katanya.
Langsung atau tidak langsung, realisasi APBA menjadi salah satu indikator di sektor pertumbuhan ekonomi, karena langsung atau tidak langsung anggaran itu sendiri sebagai instrumen bagi peningkatan pendapatan masyarakat, kata Ali Amin menambahkan.
SKPD harus dipacu
Dalam situasi yang sudah terlambat ini, lanjutnya, Sekda sebagai koordinator sejatinya terus mendorong aparatur SKPD untuk mempercepat realisasi anggaran, tanpa harus mengabaikan kualitas yang dihasilkan. SKPD harus terus dipacu, disamping juga diberi toleransi maksimal 28 Desember 2007.
Menuruti dia, realisasi anggaran yang belum mencapai 40 persen itu berdampak pada pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan, karena dalam setiap pengeluaran pemerintah memberi pengaruh signifikan terhadap aktivitas perekonomian dan memacu peningkatan pendapatan ekonomi masyarakat.
Kalau setiap pengeluaran pemerintah dapat memacu pendapatan ekonomi masyarakat, maka proses pertumbuhan ekonomi tidak signifikan manakala realisasi APBA jauh dari yang diharapkan, kata Ali Amin seraya menyatakan, pesimistis serapan APBA 2007 lebih 60 persen akhir 2007.
Oleh karena itu, langkah yang seyogyanya dilakukan adalah mendorong semua SKPD melalui manajemen koordinasi sinergi antara eksekutif dan legislatif.
Ini penting, dalam upaya memaksimalkan realisasi anggaran untuk mempercepat proses pertumbuhan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Ini tentunya, jika realisasi APBA 2007 yang belum mencapai 40 persen ini dijadikan pelajaran berharga bagi pemerintah di masa mendatang, kata Ali Amin yang kini juga menjabat sebagai salah seorang konsultan publik di ibukota provinsi ujung paling barat di Indonesia ini. (jon)
|