Halaman Muka | Kontak Kami | Tentang Kami | Iklan  | Arsip  Edisi Kamis, 21 Agustus 2014  
Politik dan Keamanan
Ekonomi dan Keuangan
Metropolitan
Opini
Agama dan Pendidikan
Nusantara
Olah Raga
Luar Negeri
Assalamu'alaikum
Derap TNI-POLRI
Hallo Bogor
 
   
 
Login
 
      
 
Password
 
 
 
   
Dunia Tasawuf
Forum Berbangsa dan Bernegara
Swadaya Mandiri
Forum Mahasiswa
Lingkaran Hidup
Pemahaman Keagamaan
Otonomi Daerah
Lemb Anak Indonesia
Parlementaria
Budaya
Kesehatan
Pariwisata
Hiburan
Pelita Hati
..
..
NILAI TUKAR RUPIAH
Source : www.klikbca.com
 JualBeli
USD 9200.00  9100.00  
SGD 6325.65  6236.65  
HKD 1187.90  1173.10  
CHF 7874.45  7769.45  
GBP 18868.05  18609.05  
AUD 8331.10  8203.10  
JPY 80.82  79.36  
SEK 1437.75  1407.65  
DKK 1776.20  1737.00  
CAD 9530.55  9376.55  
EUR 13145.74  12975.74  
SAR 2466.00  2426.00  
25-Okt-2007 / 15:41 WIB
 
 
 
Bupati Mura Ingatkan PNS
[Nusantara]

Bupati Mura Ingatkan PNS

Puruk Cahu, Pelita
Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang melaksanakan tugas sebagai abdi negara dan abdi masyarakat hendaknya tetap pada kapasitas netral dan tidak terlibat politik praktis serta memberikan dukungannya terhadap calon Bupati-wakil Bupati Murung Raya (Mura) yang bakal maju merebutkan kursi nomor satu periode 2008-2013 di bumi Tana Malai Tolung Lingu 8 Mei 2008 mendatang.
Dilarangnya para PNS terlibat politik praktis apalagi melakukan tindakan secara langsung mendukung salah satu kandidat calon Bupati tertentu yang bakal digelar didaerah ini, imbauan agar PNS tidak terlibat dukung mendukung disampaikan Plt Sekda Mura, Drs Lukman Setiawan kepada Pelita (24/3) di ruang kerjanya.
Kita sebagai ketua des Pilkada Mura dan pembina PNS didaerah ini tidak akan mentolelir bagi PNS yang terbukti terlibat politik praktis apalagi terlibat dalam tim sukses untuk memenangkan kandidat calon Bupati dari kalangan tertentu, jika terbukti akan dijatuhkan sangsi berdasarkan PP 30/1980, tegasnya.
Disebutkan, Sesuai surat Mendagri, H.Mardiyanto nomor 270/2525/SJ tertanggal 29 Oktober 2007 yang ditujukan kepada Gubernur, Bupati dan walikota seluruh Indonesia, dalam rangka mendukung Pilkada agar bisa berjalan secara demokratis dibutuhkan antara lain, PNS harus netral, sesuai pasal 79 ayat (3) hurup a dan ayat (4) serta pasal 80 UU nomor 32/2004 tentang pemerintahan daerah Jo pasal 61 ayat (3) dan ayat (4) serta serta pasal 62 PP nomor 62 PP nomor 6/2005 tentang pemilihan.
Pengesahan, pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah, pejabat negara dan PNS tidak boleh menggunakan fasilitas jabatannya dan membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon dalam pelaksanaan Pilkada.
Selain itu para PNS dilarang mempengaruhi KPUD guna menguntungkan salah satu pasangan calon serta dilarang mempengaruhi para birokrat yang menjalankan birokrasi untuk menguntungkan pasangan calon dan PNS dilarang mengajak dan mengarahkan masyarakat untuk memilih salah satu pasangan kandidat calon Bupati tertentu.
Jika PNS di Mura nantinya terbukti melakukan pelanggaran terhadap surat Mendagri tersebut akan dikenakan sanksi sesuai PP 30/1980 tentang disiplin PNS. (uzi)

 
Baca Komentar Beri Komentar
Kirimkan Artikel Cetak Artikel
 
 
Serangan Hama OPT Ancam Stok Pangan
K3S Kedokanbunder Adakan Pelatihan Kepsek dan Guru
DPR DIY dan Gerakan Kawulo Mataram
Di Bogor Listrik Padam Selama 16 Jam
H Dada Berikan Kadeudeuh Rp400 Juta untuk Pelaku BLA