Halaman Muka | Kontak Kami | Tentang Kami | Iklan  | Arsip  Edisi Jum'at, 24 Oktober 2014  
Politik dan Keamanan
Ekonomi dan Keuangan
Metropolitan
Opini
Agama dan Pendidikan
Nusantara
Olah Raga
Luar Negeri
Assalamu'alaikum
Derap TNI-POLRI
Hallo Bogor
 
   
 
Login
 
      
 
Password
 
 
 
   
Dunia Tasawuf
Forum Berbangsa dan Bernegara
Swadaya Mandiri
Forum Mahasiswa
Lingkaran Hidup
Pemahaman Keagamaan
Otonomi Daerah
Lemb Anak Indonesia
Parlementaria
Budaya
Kesehatan
Pariwisata
Hiburan
Pelita Hati
..
..
NILAI TUKAR RUPIAH
Source : www.klikbca.com
 JualBeli
USD 9200.00  9100.00  
SGD 6325.65  6236.65  
HKD 1187.90  1173.10  
CHF 7874.45  7769.45  
GBP 18868.05  18609.05  
AUD 8331.10  8203.10  
JPY 80.82  79.36  
SEK 1437.75  1407.65  
DKK 1776.20  1737.00  
CAD 9530.55  9376.55  
EUR 13145.74  12975.74  
SAR 2466.00  2426.00  
25-Okt-2007 / 15:41 WIB
 
 
 
Eksploitasi Tambang Emas PT IMK Tanpa IPPKH Dephut
[Nusantara]

Eksploitasi Tambang Emas PT IMK Tanpa IPPKH Dephut

Puruk Cahu, Pelita
Perusahaan Tambang emas PT Indo Moru Kencana (IMK) beroperasi berdasarkan kontrak karya generasi ketiga yang disepakati serta ditandatangi oleh PT IMK dan pemerintah Indonesia pada tahun 1985. Tapi sejak tahun 2002-2003 terjadi peralihan kepemilikan IMK dari Aurora Gold ke Staits.
Selanjutnya dari tahun 2005 IMK Straits meneruskan kegiatan hingga melangkah ke tahapan produksi II dengan wilayah operasional kegiatan di dua kecamatan yaitu Tanah Siang dan Permata Intan, Kabupaten Murung Raya, Kalteng.
Khadiran perusahaan tambang emas raksasa IMK di bumi Tanah Malai Tolung Lingu, khususnya dalam melakukan aktivitas penambangan di lokasi Tasat, Juking Sopan, Kecamatan Permata Intan, sangat disayangkan. Soalnya, ternyata sampai sekarang perusahaan belum mengantongi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) yang diterbitkan Departemen Kehutanan (Dephut).
Kepala Bidang (Kabid) Tata Guna Hutan dan Kebun (TGHK), Ir Benny Hernowo, kepada Pelita di ruang kerjanya pada Kantor Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Mura di Puruk Cahu, memebenarkan hal itu saat dihubungi Kamis (10/4/2008).
Menurut Benny, PT IMK memang telah mengajukan surat kepada Bupati Mura pada tahun 2006 lalu yaitu soal IPPKH dan selanjutnya Dishutbun setempat memberikan pertimbangan teknis, kemudian surat itu disampaikan kembali kepada Bupati, kemudian Bupati membuat rekomendasi untuk lanjutkan kepada Gubernur Kalteng.
Selanjutnya Gubernur Kalteng meminta pertimbangan teknis lagi ke Dishutbun Kalteng. Kemudian Dishutbun Kalteng mengembalikan lagi surat itu kepada Gubernur yang selanjutnya Gubernur membuat surat rekomendasi untuk disampaikan ke Departemen Kehutanan di Jakarta. Dengan harapan agar permohonan yang disampaikan Gubernur terkait IPKH dapat disetujui Menteri Kehutanan.
Yang kita ketahui sampai saat PT IMK dalam menjalankan aktivitas penambangan emas di lokasi Tasat Desa Juking Sopan, Kecamatan Permata Intan, Mura, belum mengantongi IPPKH yang diterbitkan Dephut Jakarta. Walaupun IMK belum mengantongi IPKH yang telah diatur oleh prosedur yang ditetapkan dan informasi mengenai kegiatan tambang tetap dilakukan perusahaan, saat ini kami kesulitan mencegah atau menghentikan aktivitas penambangan yang tengah dilakukan perusahaan tersebut kata Benny.
Tidak mau komentar
Sementara Kepala Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Mura, Ir Yulian Taruna yang dikonfirmasi melalui Plt Kabid Pertambangan Umum, Alexander, menyatakan tidak bersedia memberi keterangan kepada pers ihwa kegiatan tambang PT IMK.
Silakan Anda konfirmasikan kepada Kadistamben, namun saat ini beliau sedang tugas luar, imbuhnya.
Sedangkan Direktur Lembaga Pemangku Persekutuan Adat Siang Murung dan Bakumpai (LP2A Simbak), Acar I Pambuk menyatakan jika aktivitas penambangan PT IMK dan nantinya terbukti tidak mengikuti prosedur dan aturan baku yang telah ditetapkan oleh pemerintah, dirinya meminta kepada aparat berwenang pusat dan daerah agar menindak tegas kasus pelanggaran tersebut.
Selain itu menurut Acar kegiatan tambang IMK dilokasi Tasat telah dimulai sejak Januari 2008 hingga sekarang dan kegiatan perusahaan telah mengorbankan dirinya serta keluarga, karena lahan miliknya bersama keluarga, sebagian kena kegiatan tambang. Ironisnya sampai sekarang belum ada pembebasan serta tidak ada kompensasi ganti rugi oleh pihak perusahaan IMK, ujarnya.
Sedangkan Yudhi Purwandi yang mewakili Humas PT IMK, belum dapat menepati janji memberi jawaban atas pertanyaan tujuh wartawan yang sudah disampaikan sebelumnya, terkait soal perizinan penambangan tersebut. (uzi)

 
Baca Komentar Beri Komentar
Kirimkan Artikel Cetak Artikel
 
 
Data Pemilih Pilgub Jabar di Cianjur Tidak Klop
Masyarakat Harus Berperan Aktif Berantas Maksiat
Pada Kampanye Pilgub dan Wagub Jabar
Yance Sampaikan Materi Kuliah Umum
13 SKPD Belum Kumpulkan SPP dan SPM