Halaman Muka | Kontak Kami | Tentang Kami | Iklan  | Arsip  Edisi Senin, 20 Oktober 2014  
Politik dan Keamanan
Ekonomi dan Keuangan
Metropolitan
Opini
Agama dan Pendidikan
Nusantara
Olah Raga
Luar Negeri
Assalamu'alaikum
Derap TNI-POLRI
Hallo Bogor
 
   
 
Login
 
      
 
Password
 
 
 
   
Dunia Tasawuf
Forum Berbangsa dan Bernegara
Swadaya Mandiri
Forum Mahasiswa
Lingkaran Hidup
Pemahaman Keagamaan
Otonomi Daerah
Lemb Anak Indonesia
Parlementaria
Budaya
Kesehatan
Pariwisata
Hiburan
Pelita Hati
..
..
NILAI TUKAR RUPIAH
Source : www.klikbca.com
 JualBeli
USD 9200.00  9100.00  
SGD 6325.65  6236.65  
HKD 1187.90  1173.10  
CHF 7874.45  7769.45  
GBP 18868.05  18609.05  
AUD 8331.10  8203.10  
JPY 80.82  79.36  
SEK 1437.75  1407.65  
DKK 1776.20  1737.00  
CAD 9530.55  9376.55  
EUR 13145.74  12975.74  
SAR 2466.00  2426.00  
25-Okt-2007 / 15:41 WIB
 
 
 
Ribuan Bangunan Tak Berizin Berdiri di Puncak, Akan Diapakan, Didiamkan Atau Dibongkar?
[Otonomi Daerah]






CIANJUR-Kerusakan lingkungan di kawasan Puncak, Cianjur, Jabar, tak ada henti-hentinya menjadi sorotan banyak pihak. Siapa yang patut disalahkan, masyarakat pengembangkah atau Pemkab?


Sebuah bangunan yang cukup megah, berdiri kokoh di atas DAS (Daerah Aliran Sungai) Ciputri, Sukaresmi, Puncak, Jabar. Konon bangunan yang bentuknya mirip rumah ibadah itu, sebagai sarana peristirahatan wisata. Hebatnya lagi, bangunan yang hampir rampung tersebut belum mengantongi izin dari Pemkab Cianjur.


Sedangkan Perda (Peraturan daerah) tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) mengisyaratkan, setiap mendirikan bangunan sebelum memiliki IMB tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan pembangunan fisik. Lantas apa jadinya jika ada kegiatan pembangunan yang tidak mengantongi perizinan?


Kondisi seperti itu banyak terjadi dalam pembangunan berbagai akomodasi wisata di kawasan Puncak, yang sudah berlangsung cukup lama. Hingga kini pun terus berlanjut dan entah sampai kapan para pengembang atau masyarakat taat aturan main.


Berbagai pelanggaran pun tidak sebatas masalah pelanggaran IMB, tetapi masih banyak jenis pelangaran peruntukan tanah (lahan). Akibatnya, banyak lahan yang tidak boleh dibangun seperti kawasan hutan lindung dan areal lahan yang terdapat irigasi teknis, disulap menjadi tanaman besi beton bertulang.


Sebut saja, di kawasan Desa Sukanagalih, Kecamatan Sukaresmi yang terdapat irigasi teknis, toh kenyataannya di kawasan tersebut banyak berdiri pembangunan real estate atau perumahan mewah antara lain komplek real estate Kota Bunga (Sinar Mas Group).


Akibat berbagai pelanggaran Peraturan, kondisi lingkungan mengalami kerusakan. Tebing-tebing bukit, sempadan sungai yang sangat curam dipenuhi bangunan rumah makan, rumah tinggal, vila perorangan, komplek real estate milik orang berpunya.


Terjadinya berbagai pelanggaran di kawasan wisata Puncak, memang banyak faktor. Bisa saja karena lemahnya pengawasan aparat, belum adanya kesadaran pengembang, lemahnya aturan, dan tidak tertutup kemungkinan terjadinya berbagai permainan antara oknum-oknum Pemkab Cianjur dengan kalangan pengembang.


Lemahnya Pengawasan


Peristiwa banjir besar yang sempat menenggelamkan Jakarta beberapa waktu lalu, yang disebut-sebut salah satu penyebab nya karena rusaknya lingkungan di kawasan Bopuncur (Bogor - Puncak - Cianjur) telah mendorong Pemkab Cianjur untuk melakukan penertiban bangunan di kawasan Puncak. Untuk itu, Bupati Cianjur menerbitkan SK (Surat Keputusan) pembentukan Tim Terpadu Pemantau dan pengendali Pembangunan di Kawasan Puncak (TP3KP) Kabupaten Cianjur, diketuai Drs H Tjejep Muchtar Soleh, MM Ketua Bappeda Kabupaten Cianjur.


TP3KP di lapangan menemukan sejumlah kasus pelanggaran antara lain proyek pembangunan Perumahan Villa Cherry II (PT Puri Daya Cipta Lestari) di Desa Cikanyere, Kecamatan Sukaresmi. Perumahan Vila Intan Permai (PT Bumi Intan Bangunan Persada) di Desa Cibadak, Kecamatan Sukaresmi. Perumahan Vila Permata (PT Grya Permana Nusa Persada) di Cikanyere, Kecamatan Sukaresmi.


PT Vila Delsol Agro Tourism, PT Ripina Elok, PT Mitra Muda Perkasa dan PT Inter Usaha Sukses Mandiri di Pakuon, Kecamatan Sukaresmi. Vila milik Dick Sudikman di Cijedil, Kecamatan Cugenang. Perumahan Kota Bunga di Batulawang, Kecamatan Pacet. Tempat rekreasi Tapal Kuda di Cijedil, Kecamatan Cugenang.


Bangunan Vila dan tempat ibadah milik Dora Kansil di Desa Batulawang, Kecamatan Pacet. Peternakan Ayam H Kosim di Cijedil, Kecamatan Cugenang. Bangunan serba guna dan tempat Ibadah di Desa Cikanyere, Kecamatan Sukaresmi. Mini Market di Desa Ciputri, Kecamatan Pacet. Pemukiman penduduk Kampung Gegerbenteng, Ciloto, Kecamatan Pacet.


Ribuah vila mewah


Di kawasan Puncak, Cianjur, sekarang ini sedikitnya terdapat 67 pengembang real estate menengah sampai mewah yang berharga miliaran rupiah, 45 buah hotel/restoran, dan 8.448 buah vila.


Diakui oleh Tjejep, pelanggaran yang terjadi di lapangan selama ini, salah satunya diakibatkan lemahnya pengawasan dari dinas /instansi terkait. Disamping masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang ketentuan perizinan.


"Sedangkan banyaknya bangunan, yang berdiri di kawasan lindung, baik bangunan yang berizin diakibatkan masih lemahnya koordinasi antara dinas/instansi terkait dalam proses perizinan," tuturnya.


Disamping itu, belum dimilikinya aturan tata ruang yang lebih detil dan teknis, menyebabkan banykanya ketidaksesuaian antara arahan tata ruang Keppres 114 Tahun 1999. Selain itu, tambah Tjejep, belum adanya petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknisnya.


Dilematis


Drs Djamaludin anggota TP3KP, ketika menjawab pertanyaan Pelita tentang langkah yang akan diambil terhadap para pelaku pelanggaran pembangunan di kawasan Puncak, menyatakan, posisi Pekab Cianjur sangat dilematis, misalnya saja jika Pemda melakukan pembongkaran, bisa-bisa digugat oleh masyarakat, karena Pemda Cianjur belum memiliki Perda (Peraturan daerah) tentang sanksi para pelanggar peraturan pembangunan.


Perda yang ada pun bukan Perda tentang IMB, melainkan Perda Retribusi IMB, dan tidak memuat adanya sanksi bagi mereka yang mendirikan bangunan tanpa IMB. Jadi sebelum melakukan tindakan pembongkaran terhadap bangunan yang melanggar peraturan, terlebih dahulu harus dibuat Perda-nya.


Kecuali, kata Djamaludin yang juga Kabag Sekretaris PPSA (Pusat Pelayanan Satu Atap) Pemkab Cianjur, dengan melakukan pendekatan kesepakan perjanjian antara Pemkab Cianjur dengan para pelaku pelanggaran perizinan pembangunan.


Artinya dalam kesepakatan tersebut para pelanggar perijinan membuat pernyatan menyanggupi membongkar bangunan miliknya, jika dalam batas yang telah ditentukan tidak dilakukan, Pemkab bisa membongkar dengan pendekatan hukum melalui pengadilan.


Seusai TP3KP melakukan pendataan lapangan, nampaknya belum ada action tindak lanjut. Apakah TP3KP terbentur aturan yang lemah sehingga berkesan tim ini baru berfungsi sebagai pengumpul data. (Man Suparman)



BANGUNAN MEWAH- Sebuah bangunan mewah pemukiman wisata dan ibadah di Sukaresmi, Puncak yang tidak memiliki izin, dibangun di DAS Ciputri. Hendak diapakan. Dibongkar atau dibiarkan. man

 
Baca Komentar Beri Komentar
Kirimkan Artikel Cetak Artikel
 
 
Otda, Wakil Bupati, dan Sekda