Halaman Muka | Kontak Kami | Tentang Kami | Iklan  | Arsip  Edisi Rabu, 17 Desember 2014  
Politik dan Keamanan
Ekonomi dan Keuangan
Metropolitan
Opini
Agama dan Pendidikan
Nusantara
Olah Raga
Luar Negeri
Assalamu'alaikum
Derap TNI-POLRI
Hallo Bogor
 
   
 
Login
 
      
 
Password
 
 
 
   
Dunia Tasawuf
Forum Berbangsa dan Bernegara
Swadaya Mandiri
Forum Mahasiswa
Lingkaran Hidup
Pemahaman Keagamaan
Otonomi Daerah
Lemb Anak Indonesia
Parlementaria
Budaya
Kesehatan
Pariwisata
Hiburan
Pelita Hati
..
..
NILAI TUKAR RUPIAH
Source : www.klikbca.com
 JualBeli
USD 9200.00  9100.00  
SGD 6325.65  6236.65  
HKD 1187.90  1173.10  
CHF 7874.45  7769.45  
GBP 18868.05  18609.05  
AUD 8331.10  8203.10  
JPY 80.82  79.36  
SEK 1437.75  1407.65  
DKK 1776.20  1737.00  
CAD 9530.55  9376.55  
EUR 13145.74  12975.74  
SAR 2466.00  2426.00  
25-Okt-2007 / 15:41 WIB
 
 
 
Demokrasi Spektakuler dan Peningkatan Kualitas
[Politik dan Keamanan]

Demokrasi Spektakuler dan Peningkatan Kualitas Parpol, DPR, dan DPD

PELAKSANAAN Pemilu di era reformasi ini diakui sebagai pesta demokrasi spektakuler. Konsekuensi logisnya semestinya adalah terciptanya kinerja pemerintahan dan lembaga perwakilan, baik itu DPR maupun DPD yang maksimal.
Tapi bagaimanakah kenyataan dalam Pemilu di Indonesia selama ini? Upaya apa yang seharusnya dilakukan untuk mengimbangi euphoria demokrasi itu memberikan hubungan langsung bagi peningkatan kualitas partai politik, anggota DPR maupun DPD, sehingga menyebabkan kondisi masyarakat tidak banyak berubah?
Pertanyaan itu menjadi pertanyaan menarik dalam workshop Sosialisasi UU No 10/2008 tentang Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD, di Padang, Sumbar, kemarin.
Menurut Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPUD Sumbar, M Mufti Syarfie, tidak begitu sulit melihat implikasi hubungan antara sistem politik dengan sistem pemerintahan. Sistem politik yang tidak memadai akan membuat sistem pemerintahan tidak maksimal.
Ia mengatakan sistem politik pada Pemilu 2004 bermula dari keberanian mengamandemen UUD 1945 hingga empat kali. Dari amandemen itu mengharuskan lahirnya paket UU bidang politik termasuk perangkat legalitas Pemilu 2004 dan sederet UU lainnya seperti UU No 24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi, tambahnya.
Sedangkan UU politik yang dilahirkan meliputi UU No 12/2002, UU No 31/2003, UU No 22/2003, dan UU No 23/2003. Empat UU tersebut menjadi acuan pelaksanaan Pemilu 2004 sekaligus mempengaruhi kinerja Pemilu itu sendiri.
Menurut dia, dengan acuan empat UU itu, maka Pemilu 2004 dinilai banyak pihak sebagai pesta demokrasi spektakuler, namun produk dihasilkannya seperti kinerja pemerintahan dan lembaga perwakilan justru hingga kini tidak maksimal.
Ia menyebutkan, kelemahan UU politik itu juga membuat sistem pemerintahan presidensial tidak maksimal. Hal ini terlihat dari realitas pasca Pemilu, yakni munculnya koalisi kebangsaan dan koalisi kerakyatan yang bergabung mendukung Presiden terpilih, katanya.
Dalam hal ini, pemenang Pemilu justru tidak memegang pemerintah, kecuali melalui koalisi, tambahnya seperti dikutip Antara.
Mufti mengatakan walaupun dalam sistem politik Indonesia tidak mengenal fraksi oposan di lembaga perwakilan, tapi tetap saja pemerintah menemui ganjalan dalam setiap melahirkan kebijakan.
Terkait dengan itu, KPU sejak April 2005 secara berjenjang melakukan evaluasi semua aspek penyelenggaraan Pemilu dan UU yang menjadi acuannya.
Evaluasi ini, setelah menyadari tidak maksimalnya hasil kinerja Pemilu tersebut (2004-Red), kata Mufti Syarfie.
***
BAGAIMANA dengan partai politik? Masih menurut Syarfie, lahirnya UU No 10/2008 tentang Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD membuat partai politik secepatnya mereposisi diri untuk bisa ambil bagian pada Pemilu 2009.
Reposisi itu dengan mengimplementasikan seluruh kewajiban yang terkandung dalam aturan keberadaan Parpol yang diatur UU No 2/2008 tentang Parpol.
Menurut dia, jika sebelumnya dalam UU No 31/2003 tidak begitu diatur tentang konstitusi Parpol, maka dalam UU No 10/2008 diatur AD/ART sudah harus menjadi konstitusi Parpol. Jadi, apapun bentuk kewenangan dan kewajiban berbagai pihak, baik antara sesama pengurus, maupun pengurus dengan anggota dan masyarakat sudah diatur sedemikian rupa, tambahnya.
Hubungan inilah yang kemudian mengharuskan Parpol menyesuaikan diri dengan perilaku barunya, kata Mufti.
Dalam hubungan ini, pengurus Parpol tidak bisa lagi seenaknya terhadap para anggota, apalagi asal main pecat, tegasnya. Hal itu karena penyelesaikan sengketa internal Parpol, jika tidak dapat diselesaikan di tingkat internal berdasarkan AD/ART, maka akan diambil-alih oleh pengadilan.
Bahkan penyelesaian melalui pengadilan itu bisa berujung pada pembubaran Parpol, tambahnya. Ia menyebutkan, dampak dari keputusan pengadilan itu, bagi pengurus Parpol yang kalah tidak dibenarkan lagi membentuk partai sempalan. (jon)

 
Baca Komentar Beri Komentar
Kirimkan Artikel Cetak Artikel
 
 
Peserta Pemilu, Parpol dan Perseorangan
Parpol dan Pemilu
Pengadilan Menangkan Gugatan Muhaimin
Kapolri: AKKBB tidak Patuhi Peringatan
Umat Islam Jangan Terpancing Adu-Domba