Halaman Muka | Kontak Kami | Tentang Kami | Iklan  | Arsip  Edisi Sabtu, 20 September 2014  
Politik dan Keamanan
Ekonomi dan Keuangan
Metropolitan
Opini
Agama dan Pendidikan
Nusantara
Olah Raga
Luar Negeri
Assalamu'alaikum
Derap TNI-POLRI
Hallo Bogor
 
   
 
Login
 
      
 
Password
 
 
 
   
Dunia Tasawuf
Forum Berbangsa dan Bernegara
Swadaya Mandiri
Forum Mahasiswa
Lingkaran Hidup
Pemahaman Keagamaan
Otonomi Daerah
Lemb Anak Indonesia
Parlementaria
Budaya
Kesehatan
Pariwisata
Hiburan
Pelita Hati
..
..
NILAI TUKAR RUPIAH
Source : www.klikbca.com
 JualBeli
USD 9200.00  9100.00  
SGD 6325.65  6236.65  
HKD 1187.90  1173.10  
CHF 7874.45  7769.45  
GBP 18868.05  18609.05  
AUD 8331.10  8203.10  
JPY 80.82  79.36  
SEK 1437.75  1407.65  
DKK 1776.20  1737.00  
CAD 9530.55  9376.55  
EUR 13145.74  12975.74  
SAR 2466.00  2426.00  
25-Okt-2007 / 15:41 WIB
 
 
 
Peluang Korupsi dalam Penyelenggaraan..
[Nusantara]

Peluang Korupsi dalam Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan

Pengantar Redaksi:
SALAH satu program Kabinet Indonesia Bersatu yang sangat
dirasakan manfaatnya adalah pemberian Jaminan Kesehatan bagi
masyarakat miskin yang dikenal dengan Program Askeskin atau
Jamkesmas. Pesertanya terus meningkat, dari sekitar 36 juta di
tahun 2005, menjadi 76,4 di tahun 2008. Dapat dipahami, kalau
anggarannya juga harus meningkat. Apalagi, kalau terjadi
penyimpangan bahkan penyalahgunaan sampai korupsi. Untuk itu,
redaksi meminta Sdr dr Sulastomo, MPH, yang pernah menjabat
Direktur Operasional Askes, seberapa jauh sebenarnya peluang
korupsi dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan, termasuk dalam
penyelenggaraan program semacam Askeskin atau Jamkesmas. Semoga
bermanfaat.
-----

ADA berita, telah terjadi korupsi dalam penyelenggaraan
Program Askeskin, Siapa yang korupsi? Karena itu, program
tersebut dilepas dari PT Askes (Persero). Apakah dengan demikian
korupsi akan hilang? Korupsi, dalam pengertian yang luas,
sebenarnya (memang) sering terjadi dalam penyelenggaraan
pelayanan kesehatan. Sebab, adanya unnecessary utilization , over
utilization , ataupun abuse bukanlah hal yang baru dalam pelayanan
kesehatan. Sebab, semuanya itu sulit dihindari. Siapa yang
diuntungkan, siapa yang menjadi kaya karena kenyataan itu?
Bukankah hal ini bisa dimasukkan dalam kategori korupsi?
Kenyataan seperti itu, sebenarnya sejalan dengan sifat
pelayanan kesehatan sendiri. Salah satu sifat pelayanan
kesehatan, memang terjadinya unnecessary dan over utilization of
care . Pemanfaatan pelayanan kesehatan yang tidak perlu atau
bahkan berlebih. Dalam bentuk yang berlebih, menjadi abuse .
Inilah yang menjadi salah satu sebab, mengapa biaya pelayanan
kesehatan naik dengan drastis, melampaui angka inflasi dan
kenaikan barang dan jasa yang lain, tanpa berharap meningkatnya
kualitas pelayanan dan status kesehatan masyarakat. Bagaimana
mencegah semua itu?
Managed Healthcare Concept
SALAH satu upaya mencegah unnecessary/over utilization
ataupun abuse adalah dengan mengubah sistem pelayanan kesehatan
yang selama ini dikenal, fee for services, reimbusrsement
system dengan managed healthcare concept .
Didalam sistem fee for services , pasien membayar sesuai
dengan jumlah pemeriksaan, kunjungan ataupun pelayanan kesehatan
yang diberikan kepadanya. Dalam hubungan pasien-dokter, kondisi
pasien (konsumen) yang ignorance (tidak tahu) membuat hubungan
dokter-pasien tidak seimbang. Pasien sebagai konsumen pelayanan
kesehatan, dalam kedudukan yang lemah menghadapi dokter
(produsen/provider) pelayanan kesehatan. Pasien, biasanya hanya
mengikuti saja apa yang diberikan kepadanya dan kemudian membayar
apa yang dinikmatinya itu. Dapat dipahami, kalau terjadinya
unnecessary, over utilization bahkan abuse adalah suatu hal yang
tidak terhindarkan, mengingat tidak jarang pasien dihadapkan
pada pilihan yang tidak mudah. Hal ini disebabkan, karena yang
dipertaruhkan adalah kesehatannya, bahkan hidupnya. Sedangkan
bagi dokter, panggilan kemanusiaannya juga selalu berusaha
memberikan yang terbaik, tanpa peduli dengan biaya yang harus
dibayar pasien. Dalam batas tertentu, semuanya adalah wajar.
Wujudnya, adalah kunjungan ke dokter, pemeriksaan
diagnostik/laboratorium, perawatan rumah sakit, penggunaan obat-
obatan yang mahal dan berlebih. Peluang terjadinya korupsi
terbuka lebar, melalui apa yang dikenal sebagai unnecessary,
overutilization . Managed healthcare concept , akan mencegah
terjadinyaa semua itu, sehingga terselenggara pelayanan kesehatan
yang efisien.
Pelayanan kesehatan, dengan demikian harus dimenej, sehingga
tidak boleh dibiarkan semata-mata diserahkan pada hubungan
pasien-dokter atau mekanisme pasar untuk mewujudkan keseimbangan
hak dan kewajiban pasien (konsumen) dan dokter/rumah sakit
(produsen/provider) pelayanan kesehatan. Hal ini dapat dilakukan
dengan cara mengubah pola hubungan segitiga ( tripartite model )
menjadi hubungan dua pihak, disertai introduksi penyelenggaraan
pelayanan kesehatan yang terstruktur dan sistem pembiayaan pra
bayar ( prospective payment system ) serta standar dan harga obat
dalam pelayanan. Dengan demikian akan terjadi kendali mutu dan
kendali biaya pelayanan kesehatan, sebagaimana dikenal dalam
konsep managed healthcare .
Pertama, pelayanan kesehatan yang bebas diubah menjadi
terstruktur. Pasien diwajibkan memiliki dokter keluarga untuk
pelayanan kesehatan tingkat pertama. Pelayanan kesehatan tingkat
kedua (spesialitis) diberikan dengan melalui rujukan oleh dokter
keluarga. Demikian juga pemeriksaan diagnostik dan perawatan di
rumah sakit, selain dalam hal-hal yang sifatnya mendadak.
Kedua, mengubah sistem pembayaran , dari fee for services
menjadi prabayaran dalam bentuk tarif capitation (kapitasi)
package tariff (tariff paket) baik sebagian maupun total, seluruh
biaya pelayanan kesehatan. Perubahan ini akan mengubah orientasi
pelayanan, dari treatment oriented (orientasi sakit, pengobatan)
menjadi preventive oriented (orientasi pecegahan penyakit). Hal
ini disebabkan, oleh karena dokter/provider, juga memikul risiko
biaya sakit dan sebaliknya, bisa menarik manfaat keuangan,
apabila pasiennya sedikit yang sakit serta membatasi pemeriksaan
diagnostik dan pengobatan yang benar-benar diperlukan, sehingga
terjadinya unnecessary dan over utilization dapat ditekan atau
bahkan dihilangkan. Peluang korupsi, menjadi sangat kecil atau
rendah dan bahkan tertutup sama sekali.
Ketiga, pelayanan obat, yang merupakan bagian terbesar biaya
pelayanan kesehatan dilaksanakan dengan menciptakan jumlah obat
(standar) obat yang dapat memenuhi kebutuhan medik dan harga yang
wajar. Hal ini disebabkan karena banyaknya jenis obat, baik
generik maupun nama prabrik yang demikian banyak, sehingga perlu
dibatasi pada obat-obat yang mempunyai khasiat medik yang baik
dan harga yang wajar. Apalagi, variasi harga obat juga sangat
berselisih jauh.
Karena itu, perlu dibuat daftar obat dan harga plafon obat
(DPHO) dalam pelayanan kesehatan. Di tengah mekanisme pasar
perdagangan obat, DPHO ternyata merupakan instrumen untuk
memperoleh harga obat yang murah, oleh karena persaingan untuk
memperebutkan masuknya obat yang dipasarkan oleh produsen obat
hanya bisa dilakukan kalau bisa memberikan harga yang kompetitif
atau lebih rendah dibanding dengan obat lainnya.
Selain itu, masalah pengadaan dan distribusi obat juga
penting. Harus diupayakan, bahwa desentralisasi pengadaan obat
dapat dilakukan sampai ke tingkat serendah mungkin, bahkan sesuai
resep dokter. Dengan mekanisme seperti ini, penggunaan obat
yang berlebihan dapat dicegah. Apalagi, kalau dilakukan
legalisasi resep, yang sesungguhnya merupakan pengawasan praktik
profesi dokter, adanya penggunaan obat yang berlebihan akan dapat
ditekan serendah mungkin.
Kalau pelayanan kesehatan juga menerapkan konsep wilayah
pelayanan kesehatan, dimana pelayanan kesehatan tingkat pertama,
kedua, dan ketiga dapat diintegrasikan, anggaran kesehatan akan
semakin dapat diefisienkan, dalam konsep kapitasi total atau
global budget. Kualitas pelayanan kesehatan juga dapat
ditingkatkan, oleh karena adanya kebutuhan pemberi pelayanan
kesehatan ( healthcare providers ) untuk berhemat dan memperoleh
surplus anggaran sebagai insentif. Unnecessary atau over
utilization semakin kecil, sehingga terjadinya korupsi dapat
ditekan serendah mungkin atau dihilangkan.
Pengalaman Askes
PT Askes (Persero), sebagai lembaga yang bertanggungjawab
menyelenggarakan pelayanan kesehatan bagi pegawai negeri sipil
(PNS) dan para pensiunan (PP), secara bertahap telah menerapkan
managed healthcare concept sejak tahun 1984, ketika BPDPK (Badan
Penyelenggara Dana Pemeliharaan Kesehatan) berubah menjadi Perum
Husada Bhakti. Secara bertahap, Askes menerapkan konsep dokter
eluarga, konsep rujukan, pembayaran prabayar, tarif paket,
kapitasi dan kapitasi total serta konsep wilayah serta DPHO.
Dampaknya, efiseinsi anggaran dapat terwujud. Adanya unnecessary
atau over utilization , yang sebelumnya cukup besar, sehingga
membuka peluang korupsi, dapat ditekan atau bahkan hilang dengan
sendirinya. Melalui konsep Manage Healthcare sistem yang
diterapkan di PT Askes maka peluang terjadinya penyalahgunaan
dana/korupsi sangat kecil atau bahkan tertutup sama sekali. Hal
ini karena adanya kontrol dari berbagai pihak termasuk mitra
kerja. Hal ini dibuktikan dengan kecukupan anggaran yang sangat
terbatas itu (2 persen iuran gaji/pensiunan), yang sebelumnya selalu
defisit, menjadi surplus. Hal ini terlepas masih adanya riak-riak
kecil, berupa pemberian pelayanan yang berlebihan. Namun, semua
itu dengan cepat dapat dideteksi. Manajemen Healthcare Concept
dengan demikian merupakan instrumen untuk mencegah dan bahkan
menghapus peluang korupsi.
Selain itu, penyelenggaraan administrasi juga lebih
sederhana dan transparan, sehinga audit PT Askes selalu Wajar
Tanpa Pengecualian (WTP) sejak tahun pertama menjadi Perum tahun
1987 sampai ke perubahan sebagai Persero selama bertahun-tahun.
Perubahan Askeskin menjadi Jamkesmas, selayaknya perlu
dilihat dari upaya membangun sistem pelayanan dan pembiayaan yang
efisien. Kalau tidak, akan menjadi beban yang berat bagi negara.
Seandainya kejujuran semua orang sudah bisa ditegakkan,
barangkali tidak diperlukan konsep managed care .
Semua itu, sudah tentu merupakan pengalaman yang sangat
berharga didalam menyongsong pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial
Nasional, khususnya dalam penyelenggaraan program Jaminan
Kesehatan. Sebab, penyelenggraan pelayan kesehatan yang efisien
merupakan suatu keharusan dalam SJSN, untuk mencegah kenaikan
biaya pelayanan kesehatan yang sangat drastis, yang tentu saja
akan memberatkan anggaran SJSN.


 
Baca Komentar Beri Komentar
Kirimkan Artikel Cetak Artikel
 
 
GBS yang Lulus CPNS 2007 Pertanyakan Sisa Honor
Soal Kelangkaan LPG 3 Kg, Rakyat Kab Bandung Didzalimi
Peringatan Haornas 2008 di Jambi Sederhana
Pemkab Sukamara Lakukan Safari Ramadhan
Bupati Kobar Safari Ramadhan