Halaman Muka | Kontak Kami | Tentang Kami | Iklan  | Arsip  Edisi Jum'at, 21 Nopember 2014  
Politik dan Keamanan
Ekonomi dan Keuangan
Metropolitan
Opini
Agama dan Pendidikan
Nusantara
Olah Raga
Luar Negeri
Assalamu'alaikum
Derap TNI-POLRI
Hallo Bogor
 
   
 
Login
 
      
 
Password
 
 
 
   
Dunia Tasawuf
Forum Berbangsa dan Bernegara
Swadaya Mandiri
Forum Mahasiswa
Lingkaran Hidup
Pemahaman Keagamaan
Otonomi Daerah
Lemb Anak Indonesia
Parlementaria
Budaya
Kesehatan
Pariwisata
Hiburan
Pelita Hati
..
..
NILAI TUKAR RUPIAH
Source : www.klikbca.com
 JualBeli
USD 9200.00  9100.00  
SGD 6325.65  6236.65  
HKD 1187.90  1173.10  
CHF 7874.45  7769.45  
GBP 18868.05  18609.05  
AUD 8331.10  8203.10  
JPY 80.82  79.36  
SEK 1437.75  1407.65  
DKK 1776.20  1737.00  
CAD 9530.55  9376.55  
EUR 13145.74  12975.74  
SAR 2466.00  2426.00  
25-Okt-2007 / 15:41 WIB
 
 
 
Semua Anggota P2T Pemkot Jaktim Seharusnya Dijadikan Tersangka
[Politik dan Keamanan]

Semua Anggota P2T Pemkot Jaktim Seharusnya Dijadikan Tersangka
Jakarta, Pelita
Jaksa penuntut umum dituding bersikap diskriminatif karena tidak menjadikan seluruh anggota Panitia Pengadaan Tanah (P2T) di Pemkot Jakarta Timur yang diketuai Walikota Jaktim Koesnan Halim sebagai tersangka pembebasan lahan perluasan Waduk Rawabambon.
Padahal, kata terdakwa Iwan Saali mantan Camat Ciracas dalam eksepsinya, Senin (15/9) di Pengadilan Negeri Jakarta Timur bahwa jika ada kesalahan membayar ganti rugi di dalam pembebasan lahan, maka semua anggota P2T harus dijadikan tersangka.
Tetapi kenapa jaksa tidak menjadikan semua anggota P2T jadi tersangka, kata terdakwa melalui pengacaranya di hadapan majelis hakim diketuai Sarpin Rijaldi.
Iwan menyebutkan kesalahan bayar terjadi karena P2T membayar ganti rugi Rp6,5 miliar kepada Soethajono/Ir Sarjono untuk tanah seluas 6.320 meter berdasarkan peta bidang dan daftar inventaris yang dibuat P2T.
Padahal berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jaktim, bahwa tanah tersebut milik Balok bin Singke. Oleh karena itu, kata Iwan jika ada kesalahan bayar maka itu kesalahan semua anggota panitia pengadaan tanah.
Terdakwa juga menyatakan bahwa sebenarnya tidak unsur tindak pidana yang dilakukannya karena dia hanya menjalankan perintah atasan yang menugaskannya yaitu Walikota.
Oleh karena itu sesuai pasal 51 ayat 1 KUHP, tutur terdakwa, maka sebagai bawahan yang menjalankan perintah dari atasan, dia tidak bisa dipidana.
Mantan Camat Ciracas ini sebelumnya didakwa jaksa bersama-Kasudin Tata Air Pemkot Jaktim,Ir Agus Karsono Dawoed, Wilson Daniel (Pimpro) dan Sunaryono (mantan Lurah Kelapa Dua Wetan) melakukan korupsi dalam pembebasan lahan untuk Waduk Rawabambon.
Perbuatan itu dilakukan dengan secara melawan hukum serta dengan menyalahgunakan kewenangan dengan maksud untuk memperkaya diri sendiri, orang atau korporasi yang merugikan keuangan negara Rp17,9 miliar.(did)

 
Baca Komentar Beri Komentar
Kirimkan Artikel Cetak Artikel
 
 
Simon Santoso dan Devin/Lita Juara Taiwan Terbuka
Inter Diuntungkan Gol Bunuh Diri, Liverpool Kalahkan MU
Anggaran KPU Daerah Pengaruhi Tahapan DPS
KPK Bisa Memulai Pemeriksaan dari Pemberi Cek Perjalanan
Lima WN Australia Masuk Indonesia Tanpa Visa