Halaman Muka | Kontak Kami | Tentang Kami | Iklan  | Arsip  Edisi Kamis, 24 April 2014  
Politik dan Keamanan
Ekonomi dan Keuangan
Metropolitan
Opini
Agama dan Pendidikan
Nusantara
Olah Raga
Luar Negeri
Assalamu'alaikum
Derap TNI-POLRI
Hallo Bogor
 
   
 
Login
 
      
 
Password
 
 
 
   
Dunia Tasawuf
Forum Berbangsa dan Bernegara
Swadaya Mandiri
Forum Mahasiswa
Lingkaran Hidup
Pemahaman Keagamaan
Otonomi Daerah
Lemb Anak Indonesia
Parlementaria
Budaya
Kesehatan
Pariwisata
Hiburan
Pelita Hati
..
..
NILAI TUKAR RUPIAH
Source : www.klikbca.com
 JualBeli
USD 9200.00  9100.00  
SGD 6325.65  6236.65  
HKD 1187.90  1173.10  
CHF 7874.45  7769.45  
GBP 18868.05  18609.05  
AUD 8331.10  8203.10  
JPY 80.82  79.36  
SEK 1437.75  1407.65  
DKK 1776.20  1737.00  
CAD 9530.55  9376.55  
EUR 13145.74  12975.74  
SAR 2466.00  2426.00  
25-Okt-2007 / 15:41 WIB
 
 
 
Ribuan Guru Bantu dan Diniyah di DKI
[Agama dan Pendidikan]

Ribuan Guru Bantu dan Diniyah di DKI
Terancam Tidak Mendapatkan Uang Kesra

Jakarta, Pelita
Uang Kesra bagi guru bantu dan guru diniyah di DKI Jakarta belum ada kejelasan. Hingga Oktober 2008 ini belum ada kejelasan soal cairnya uang Kesra tahun 2008. Bahkan sebanyak 6.852 guru bantu dan 1.500 guru diniyah terancam tidak mendapat uang Kesra pada tahun 2009.
Hal itu terungkap disela-sela rapat antara Komisi E DPRD dan Dinas Pendidikan Dasar (Dikdas) DKI Jakarta, kemarin. Dalam Permendagri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, salah satu klausulnya menyebutkan bahwa pemberian yang sifatnya bantuan tidak boleh dilakukan secara terus menerus atau berkelanjutan.
Dalam rapat koordinasi dengan Komisi E DPRD DKI Jakarta, Dinas Pendidikan Dasar DKI Jakarta meminta saran kepada anggota dewan tentang adanya klausul tersebut.
Berdasarkan saran dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), apabila Pemprov DKI Jakarta bermaksud akan melanjutkan bantuan uang Kesra kepada guru bantu dan guru diniyah, Gubernur DKI Jakarta harus terlebih dahulu mengirimkan surat kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Mendagri) untuk mengubah klausul tersebut.
Soal uang Kesra ini saya telah mendapatkan saran dari BPK agar Gubernur DKI Jakarta segera bersurat ke Mendagri untuk mengubah aturan tersebut. Secara lisan saya sudah melaporkan hal tersebut kepada Askesmas, dan saat ini kita meminta dukungan dari kalangan dewan, kata Sukesti Martono, Kepala Dinas Pendidikan Dasar DKI Jakarta di ruang Komisi E DPRD DKI Jakarta, kemarin.
Diharapkan, bantuan uang Kesra yang diberikan terhadap guru bantu dan diniyah tidak terputus pada tahun anggaran 2009. Sebab, bantuan uang Kesra tersebut sudah berjalan dengan baik dan dapat membatu para guru bantu dan diniyah di DKI Jakarta.
Guru bantu mendapatkan bantuan uang Kesra sudah memasuki tahun kedua, sedangkan untuk guru diniyah, bantuannya sudah lebih dari dua tahun berjalan, katanya.
Sementara menanggapi soal belum cairnya bantuan uang Kesra guru bantu dan diniyah tahun 2008, Sukesti Martono menuturkan, bantuan uang Kesra itu diperkirakan akan cair pada akhir Oktober atau awal November tahun ini. Proses pencairanya sendiri tinggal menunggu Surat Keputusan (SK) dari Gubernur DKI Jakarta. Sedangkan soal pos anggaran, Sukesti menjelaskan, pos anggaran bantuan uang Kesra guru bantu dan guru diniyah terdapat di pos anggaran Sekda. Sedangkan, Dinas Dikdas hanya bertugas mengkoordinasikan saja.
Jadi dinas sifatnya hanya sebagai koordinator. Sebab, pos anggaran untuk Kesra guru bantu dan guru diniyah ada di pos anggaran Sekda. Demikian juga soal tanggung jawab dan akurasi data serta penyalurannya. Untuk guru bantu ada di LPMP (Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan) Departemen Pendidikan Nasional. Sedangkan guru diniyah, penanggungjawabnya oleh Kanwil Depag, katanya.
Belum cairnya batuan uang Kesra guru bantu dan diniyah di DKI Jakarta ini ternyata terus mengusik anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta. Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Ahmad Husein Alaydrus minta agar Pemprov DKI Jakarta segera mencarikan anggaran yang mestinya sudah dibayarkan pada bulan Januari tersebut.
Guru bantu itu telah bekerja dan ingin mendapatkan haknya, demikian guru-guru diniyah, yang telah bekerja keras mengajar, ini harus segera dibayar. Itu kan tapi hak mereka yang harus diterima, meski terlambat, katanya.
Alaydrus mengimbau kepada jajaran Dinas Dikdas agar segera menyelesaikan persoalan tersebut. Setidaknya, Kesra guru bantu yang belum terbayar dari Januari hingga saat ini, harus segera dicairkan.
Sebelumnya, Sekretaris Daerah Pemprov DKI Jakarta, Muhayat, mengaku sudah menandatanagni SK tersebut dan saat ini tinggal menunggu tandatangan dari Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo. Diharapkan dalam sepekan SK gubernur tersebut sudah ditandatangani. Setelah ditandatangani, maka akan ke luar SPD (Surat Penyediaan Dana) dan setelah itu ada SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) yang kemudian akan dicairkan oleh Dinas Dikdas DKI Jakarta. (kim)

 
Baca Komentar Beri Komentar
Kirimkan Artikel Cetak Artikel
 
 
Menag: Sampai Kini Belum Ada Pesantren Negeri
Penyeleweng Dana BOS dan BOP
Universitas Negeri Jakarta Wisuda 2.027 Lulusan
Unesco Imbau Negara Donor
Calhaj Kloter Pertama Masuk Asrama 4 November