Halaman Muka | Kontak Kami | Tentang Kami | Iklan  | Arsip  Edisi Sabtu, 19 April 2014  
Politik dan Keamanan
Ekonomi dan Keuangan
Metropolitan
Opini
Agama dan Pendidikan
Nusantara
Olah Raga
Luar Negeri
Assalamu'alaikum
Derap TNI-POLRI
Hallo Bogor
 
   
 
Login
 
      
 
Password
 
 
 
   
Dunia Tasawuf
Forum Berbangsa dan Bernegara
Swadaya Mandiri
Forum Mahasiswa
Lingkaran Hidup
Pemahaman Keagamaan
Otonomi Daerah
Lemb Anak Indonesia
Parlementaria
Budaya
Kesehatan
Pariwisata
Hiburan
Pelita Hati
..
..
NILAI TUKAR RUPIAH
Source : www.klikbca.com
 JualBeli
USD 9200.00  9100.00  
SGD 6325.65  6236.65  
HKD 1187.90  1173.10  
CHF 7874.45  7769.45  
GBP 18868.05  18609.05  
AUD 8331.10  8203.10  
JPY 80.82  79.36  
SEK 1437.75  1407.65  
DKK 1776.20  1737.00  
CAD 9530.55  9376.55  
EUR 13145.74  12975.74  
SAR 2466.00  2426.00  
25-Okt-2007 / 15:41 WIB
 
 
 
Penentuan Kursi Caleg melalui Suara Terbanyak
[Opini]

Penentuan Kursi Caleg melalui Suara Terbanyak

Oleh:
G Goris Seran
Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada Selasa 23 Desember 2008 menghapuskan ketentuan minimal 30 persen dan nomor urut dalam penetapan Caleg terpilih sebagaimana tertera dalam Pasal 214 UU No. 10/2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD. MK hanya memutuskan pemberlakuan sistem suara terbanyak dalam penetapan Caleg terpilih. Dalam hal ini perlu ditegaskan bahwa MK tidak menggantikan sistem pemilu legislatif yang ada, yaitu sistem proporsional terbuka (Pasal 5 ayat 1 UU No. 10/2008).
Dengan demikian, pasca Keputusan MK tersebut, Pemilu Legislatif 2009 masih tetap mempergunakan sistem proporsional terbuka, hanya saja lebih mengutamakan stelsel daftar terbuka, dalam arti penetapan Caleg terpilih berdasarkan suara terbanyak. Pertanyaannya ialah bagaimana memahami konsep alokasi/penentuan kursi Caleg dalam perspektif sistem proporsional terbuka berdasarkan suara terbanyak pada tingkat kabupaten/kota.
Sistem pemilu dimaknai sebagai cara dimana pemilih memilih wakilnya yang kemudian pilihannya berupa (jumlah) suara ditransfer ke dalam (jumlah) kursi. Dalam Pemilu Legislatif 2009, sistem pemilu yang dianut ialah sistem proporsional (proportional representation) dengan varian daftar terbuka (open list), sementara alokasi/penentuan kursi memakai metode pemeringkatan suara terbanyak (the largest vote rank). Artinya, sistem proporsional terbuka berdasarkan suara terbanyak inilah yang dipakai untuk mentransfer jumlah suara pemilih ke dalam jumlah kursi.
Dalam konteks sistem pemilu tersebut, maka electoral formula yang perlu diperhatikan ialah: Pertama, karena sistem pemilu bersifat proporsional, maka proporsi suara yang diperoleh Parpol dan Caleg berbanding seimbang dengan proporsi kursi yang dimenangkan Parpol dan Caleg di daerah pemilihannya. Dalam konteks demikian, sesedikit apapun suara yang diperoleh Parpol dan Caleg tetap diikutsertakan dalam perhitungan penentuan kursi untuk Parpol dan Caleg di daerah pemilihannya. Hal ini ditentukan melalui perhitungan Bilangan Pembagi Pemilihan (BPP), dimana satu kursi mewakili jumlah suara pemilih tertentu di daerah pemilihannya.
Kedua, karena varian sistem pemilu bersifat terbuka, maka pemilih tidak hanya memilih Parpol tetapi juga memilih Caleg yang dikehendakinya. Pemilih, di samping mencontreng tanda gambar Parpol, juga mencontreng gambar/nama Caleg yang dikehendakinya. Pemilih, bukan pemimpin Parpol, lebih menentukan Caleg mana yang dikehendaki dan Caleg mana yang ditolak.
Ketiga, seiring dengan varian sistem terbuka dimana kedaulatan pemilih lebih diutamakan dalam menentukan pilihannya, maka alokasi kursi Caleg terpilih sudah sepatutnya berdasarkan suara terbanyak dengan cara memeringkatkan (ranking) perolehan suara masing-masing Caleg, mulai dari suara terbanyak kesatu, kedua, dan seterusnya. Semakin banyak suara yang diperoleh Caleg cenderung semakin besar peluang Caleg yang bersangkutan untuk memperoleh kursi.
***
Pertanyaannya kemudian ialah bagaimana caranya menerapkan electoral formula tersebut dalam Pemilu Legislatif 2009, khususnya dalam hal mengalokasikan kursi kepada Caleg terpilih berdasarkan suara terbanyak. Dalam Pemilu Legislatif 2009 dapat diterapkan electoral formula menyangkut alokasi kursi pada tingkat kabupaten/kota sebagai berikut:
Pertama, penentuan Bilangan Pembagi Pemilihan bagi DPRD (BPP DPRD). BPP DPRD adalah bilangan yang diperoleh dari pembagian jumlah suara sah dengan jumlah kursi di suatu daerah pemilihan (Dapil) untuk menentukan jumlah perolehan kursi Partai Politik (Parpol) Peserta Pemilu dan terpilihnya anggota DPRD kabupaten (Pasal 1 ayat 28 dan Pasal 212 ayat 1 dan 2 UU No. 10/2008). Dalam konteks ini, yang penting diperhatikan ialah jumlah suara sah Parpol dan Caleg, besaran Dapil (district magnitude) berupa jumlah kursi yang diperebutkan Parpol dan Caleg di Dapil, dan pengalokasian kursi berdasarkan BPP.
Kedua, hasil pemilu legislatif berupa perolehan suara Parpol dan perolehan suara Caleg. Pasal 199 ayat 1 UU No. 10/2008 menetapkan bahwa hasil Pemilu anggota .... DPRD kabupaten/kota terdiri atas perolehan suara partai politik serta perolehan suara calon anggota .... DPRD kabupaten/kota. Hasil pemilu legislatif berupa suara sah yang diperoleh Parpol dan suara sah yang diperoleh Caleg kemudian dikalkulasi secara keseluruhan untuk masing-masing Parpol sebagai dasar untuk mengalokasikan jumlah kursi bagi masing-masing Parpol.
Ketiga, alokasi kursi untuk Parpol dan alokasi kursi untuk Caleg terpilih berdasarkan suara terbanyak. Sehubungan dengan alokasi kursi untuk Parpol dapat diterapkan dua tahap berikut: Tahap 1: Alokasi kursi untuk Parpol berdasarkan BPP, yaitu Parpol yang memperoleh suara sama dengan atau lebih dari BPP langsung mendapat kursi (Pasal 1 ayat 28 dan Pasal 212 ayat 1 dan 2 UU No. 10/2008). Tahap 2: Penerapan suara sisa terbanyak, yaitu dalam hal masih terdapat sisa kursi setelah dialokasikan berdasarkan BPP, maka perolehan kursi Parpol peserta pemilu dilakukan dengan cara membagi sisa kursi berdasarkan perolehan suara terbanyak satu persatu sampai habis (Pasal 212 ayat 3 UU No. 10/2008).
Sementara itu, alokasi kursi untuk Caleg dari masing-masing Parpol berdasarkan suara terbanyak dilakukan dengan tiga tahap: Tahap 1: Membuat peringkat/ranking, mulai dari peringkat kesatu, kedua, dan seterusnya terhadap jumlah suara yang diperoleh Caleg dari masing-masing Parpol. Pemeringkatan dilakukan terhadap seluruh Caleg dari masing-masing Parpol peserta pemilu. Hal ini dimaksudkan agar masing-masing Caleg secara langsung dapat mengetahui posisinya menyangkut hasil pemilu untuk kepentingan tiga hal, yaitu alokasi kursi, pergantian antar waktu (PAW), dan manajemen konflik. Indikator pemeringkatan berdasarkan banyaknya perolehan suara oleh Caleg, yang berbanding lurus dengan peluang perolehan kursi. Dengan demikian, semakin banyak jumlah suara yang diperoleh Caleg cenderung memposisikan Caleg pada peringkat teratas, dan semakin berpeluang Caleg yang bersangkutan untuk memperoleh kursi. Tahap 2: Menerapkan BPP, yaitu Caleg yang memperoleh suara sama dengan atau lebih dari BPP langsung mendapatkan kursi (Pasal 1 ayat 28 dan Pasal 212 ayat 1 dan 2 UU No. 10/2008). Tahap 3: Menerapkan suara sisa terbanyak (the largest remainder), yaitu terhadap Caleg yang perolehan suaranya di bawah BPP dapat diterapkan sistem suara sisa terbanyak kesatu, kedua, dan seterusnya hingga habis sisa kursi.
Di samping itu, terdapat dua realitas lain yang dapat mengemuka dari hasil pemilu legislatif, dan ini perlu diperjelas, yaitu: Pertama, apabila terdapat dua Caleg yang mempunyai jumlah suara yang sama sedangkan kursi yang tersedia hanya satu, maka penentuan Caleg terpilih berdasarkan metode sebaran, yaitu dengan melihat Caleg yang penyebaran suara dukungan pemilihnya lebih merata di hampir seluruh Dapil yang bersangkutan. Tentu saja, dengan metode sebaran tersebut, indikator alokasi kursinya adalah berdasarkan kemerataan keterwakilan dengan melihat sebaran suara pemilih masing-masing Caleg di Dapil yang bersangkutan. Dengan demikian, semakin merata sebaran suara dukungan pemilih kepada salah seorang Caleg cenderung semakin besar peluang untuk mengalokasikan kursi kepada Caleg yang bersangkutan.
Kedua, apabila terdapat suara yang hanya dialokasikan kepada Parpol tetapi tidak kepada Caleg, atau pemilih hanya mencontreng tanda gambar Parpol tetapi tidak mencontreng gambar/nama Caleg, dan dianggap sah, suara ini dikalkulasi hanya pada saat alokasi kursi masing-masing Parpol tetapi tidak diikutsertakan perhitungannya pada saat alokasi kursi kepada Caleg, maka alokasi suara (mengingat suara sah Parpol tersebut masih mengambang) dapat dilakukan dengan dua cara: (a) Suara tersebut dapat dialokasikan kepada Caleg berdasarkan nomor urut (mulai dari nomor urut kesatu dan seterusnya), mengingat sistem pemilu yang masih tetap kita anut adalah sistem proporsional yang tidak dibatalkan oleh MK. (b) Suara tersebut dapat diberikan kepada Caleg berdasarkan peringkat suara terbanyak (mulai dari peringkat kesatu dan seterusnya) sejalan dengan semangat Keputusan MK yang menetapkan Caleg berdasarkan suara terbanyak. Dalam konteks penerapan Keputusan MK, maka cara terakhir ini rasanya lebih relevan.
Demikian pemahaman terhadap konsep alokasi/penentuan kursi dalam perspektif sistem proporsional terbuka, khususnya dalam hal mengalokasikan kursi kepada Caleg terpilih berdasarkan suara terbanyak.
Penulis adalah Anggota KPU Kabupaten Bogor Periode 2008-2013)

 
Baca Komentar Beri Komentar
Kirimkan Artikel Cetak Artikel
 
 
Wakil Rakyat VS Aspirasi Rakyat
Korupsi, Mentalitas, dan Pendidikan Anak
Sulitnya Mencari Sekolah Ramah Anak
Ganjene Cerbon Momen Kebangkitan Pariwisata Cirebon ?
Demokrasi, Persatuan, atau Kekacauan