Halaman Muka | Kontak Kami | Tentang Kami | Iklan  | Arsip  Edisi Selasa, 21 Oktober 2014  
Politik dan Keamanan
Ekonomi dan Keuangan
Metropolitan
Opini
Agama dan Pendidikan
Nusantara
Olah Raga
Luar Negeri
Assalamu'alaikum
Derap TNI-POLRI
Hallo Bogor
 
   
 
Login
 
      
 
Password
 
 
 
   
Dunia Tasawuf
Forum Berbangsa dan Bernegara
Swadaya Mandiri
Forum Mahasiswa
Lingkaran Hidup
Pemahaman Keagamaan
Otonomi Daerah
Lemb Anak Indonesia
Parlementaria
Budaya
Kesehatan
Pariwisata
Hiburan
Pelita Hati
..
..
NILAI TUKAR RUPIAH
Source : www.klikbca.com
 JualBeli
USD 9200.00  9100.00  
SGD 6325.65  6236.65  
HKD 1187.90  1173.10  
CHF 7874.45  7769.45  
GBP 18868.05  18609.05  
AUD 8331.10  8203.10  
JPY 80.82  79.36  
SEK 1437.75  1407.65  
DKK 1776.20  1737.00  
CAD 9530.55  9376.55  
EUR 13145.74  12975.74  
SAR 2466.00  2426.00  
25-Okt-2007 / 15:41 WIB
 
 
 
Peredaran Pupuk Subsidi Tanpa RDKK Ilegal
[Nusantara]

Kadis Perindag Banten:
Peredaran Pupuk Subsidi Tanpa RDKK Ilegal

Banten, Pelita
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten H Hudaya menilai pendistri busian pupuk bersubsidi tanpa Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) adalah menyimpang dan ilegal.
Bila pada pendistribusian dan peredaran tanpa RDKK serta dilakukan secara tertutup di Banten, maka pihaknya tidak segan-segan akan membawa persoalan itu ke pihak yang berwajib.
Kami tidak akan mentolerir lagi bila ada kasus peredaran pupuk subsidi tanpa RDKK di lapangan kami laporkan ke polisi, katanya Senin (6/4) di Serang.
Ia menyebutkan pupuk subsidi yang beredar harus berdasarkan RDKK karena sesuai dengan Permendag No 07/M-DAG/PER/2/2009, yang merupakan Perubahan atas Permendag No 21/M-DAG/PER/6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian, dimana disebutkan pendistribusian harus berdasarkan RDKK.
Menurutnya selaku pengawas pendistribusian hingga saat ini masih belum menerima RDKK. RDKK juga tidak dimiliki, baik oleh PT Pusri PPD Banten-Jakarta selaku produsen, maupun Dinas Pertanian dan Peternakan Pemprov Banten.
Ia juga mempertanyakan adanya surat jaminan soal pendistribusian pupuk dilakukan berdasarkan jaminan dari Bupati/ walikota setempat. Sebab Hudaya, klausul di Permendag itu tidak mengatur tentang jaminan Bupati/Walikota) itu.
Apakah unsur-unsur yang disyaratkannya memenuhi? Kalau tidak berarti perlu dipertanyakan, ujarnya.
PT Pusri PPD Banten-Jakarta saat dikonfirmasi terlihat tidak kooperatif dan terkesan saling melemparkan kewenangan soal penjelasan distribusi pupuk di Banten. Pak Khairul (manager) tidak berkenan dikonfirmasi, silakan menunggu dari Supervisor saja, kata salah seorang stafnya. (roy)

 
Baca Komentar Beri Komentar
Kirimkan Artikel Cetak Artikel
 
 
Barut Peringati HUT ke-49 Linmas
Persiapan Penggunaan Gedung Baru Sudah 90 Persen
Pengajar MI akan Mengikuti Program Peningkatan Mutu Guru
Pembagian Bibit Padi dan Ikan Mendukung Ketahanan Pangan
Penderita DBD Bergelimpangan di RSUD Palabuhanratu