Halaman Muka | Kontak Kami | Tentang Kami | Iklan  | Arsip  Edisi Senin, 01 September 2014  
Politik dan Keamanan
Ekonomi dan Keuangan
Metropolitan
Opini
Agama dan Pendidikan
Nusantara
Olah Raga
Luar Negeri
Assalamu'alaikum
Derap TNI-POLRI
Hallo Bogor
 
   
 
Login
 
      
 
Password
 
 
 
   
Dunia Tasawuf
Forum Berbangsa dan Bernegara
Swadaya Mandiri
Forum Mahasiswa
Lingkaran Hidup
Pemahaman Keagamaan
Otonomi Daerah
Lemb Anak Indonesia
Parlementaria
Budaya
Kesehatan
Pariwisata
Hiburan
Pelita Hati
..
..
NILAI TUKAR RUPIAH
Source : www.klikbca.com
 JualBeli
USD 9200.00  9100.00  
SGD 6325.65  6236.65  
HKD 1187.90  1173.10  
CHF 7874.45  7769.45  
GBP 18868.05  18609.05  
AUD 8331.10  8203.10  
JPY 80.82  79.36  
SEK 1437.75  1407.65  
DKK 1776.20  1737.00  
CAD 9530.55  9376.55  
EUR 13145.74  12975.74  
SAR 2466.00  2426.00  
25-Okt-2007 / 15:41 WIB
 
 
 
Pemilu Ala Pilkades
[Opini]

Pemilu Ala Pilkades

Oleh: Mohammad Nasih
Indonesia telah menjadikan demokrasi sebagai konsensus. Mekanisme demokrasi untuk memilih pemimpin eksekutif di segala level, saat ini telah diselenggarakan secara langsung. Mekanisme ini, pada level kabupaten/kota ke atas, diadopsi dari penyelenggaraan demokrasi langsung yang sudah lama di kenal di tingkat desa, yakni pemilihan kepala desa (pilkades). Fakta inilah yang meyakinkan para pengambil kebijakan bahwa masyarakat Indonesia telah siap untuk memilih secara langsung. Dan pada tanggal 9 April lalu, Indonesia telah menyelenggarakan Pemilu legislatif.
Demokrasi langsung pada mulanya dipandang dapat menjadi sarana untuk benar-benar mewujudkan kedaulatan rakyat. Di samping itu, pelaksanaan demokrasi langsung dimaksudkan untuk meminimalisir praktik politik-uang yang marak terjadi di lembaga legislatif pada saat pemilihan pemimpin eksekutif. Sudah menjadi rahasia umum bahwa, terutama pada setiap pemilihan kepala daerah, terjadi praktik politik-uang yang dilakukan oleh para calon kepala daerah dengan cara menyuap para anggota lembaga legislatif agar menjatuhkan pilihan kepadanya.
Pemilihan langsung pada mulanya diimajinasikan dapat menghilangkan praktik politik haram ini. Mekanisme ini diharapkan dapat melahirkan pemimpin eksekutif yang benar-benar memiliki kapasitas dan kapabilitas memadai, serta komitmen untuk memperbaiki kehidupan rakyat, bukan karena uang. Sebab, untuk menjalankan roda pemerintahan, uang pribadi bisa dikatakan tidak diperlukan.
Yang digunakan untuk itu adalah uang negara yang berasal dari APBD maupun APBN. Dengan kata lain, untuk mengurus negara, yang diperlukan sesungguhnya bukanlah orang-orang yang kaya raya, tetapi orang-orang yang memiliki kapasitas, kapabilitas, dan komitmen untuk mengabdi kepada negara. Kriteria-kriteria itulah yang akan dapat menggerakkan struktur-struktur negara dalam rangka mewujudkan kebaikan bersama (common goods).
Seperti Pilkades
Namun, yang terjadi ternyata malenceng jauh dari harapan. Pemilihan secara langsung bukan menekan terjadinya praktik politik-uang, tetapi sebaliknya justru malah membuatnya semakin menjadi-jadi. Praktik politik-uang yang terjadi dalam banyak pilkada, saat ini melahirkan paradigma dan budaya baru dalam sebagian besar masyarakat bahwa dalam setiap pemilihan pemimpin atau wakil rakyat, pembagian uang menjadi sebuah keniscayaan.
Paradigma tersebut nampaknya telah menguat dalam masyarakat. Karena itulah, Pemilu legislatif pada 9 April lalu tidak jauh berbeda dengan yang terjadi dalam pemilihan kepala desa (Pilkades). Uang menjadi alat untuk mempengaruhi pilihan politik rakyat, walaupun agama dan Undang-Undang secara jelas melarangan praktik politik-uang.
Perilaku sebagian besar pemilih yang lebih cenderung kepada uang sekarang merupakan jalan lempang bagi calon-calon yang memiliki modal uang dengan jumlah besar untuk menguasai lembaga legislatif. Untuk memperhalus praktik politik-uang, praktik haram tersebut diberi berbagai nama, termasuk nama-nama yang bernuansa agama; seperti sadaqah, infak, atau nama-nama lainnya yang mengemas politik-uang, sehingga seolah-olah bukan politik-uang. Atau tidak menggunakan nama-nama penghalus atau pembungkus tersebut, tetapi menggunakan teknik yang sistemik dan sistematik, sehingga tak bisa dibuktikan secara hukum. Politik-uang menjadi seperti angin; bisa dirasakan dan dilihat indikasinya, tapi tidak bisa dipegang. Karena itulah pelanggaran dalam Pemilu dalam bentuk praktik politik-uang dalam banyak kasus sangat sulit dibuktikan.
Praktik politik-uang membuat mekanisme demokrasi prosedural tidak berseiring sejalan capaian demokrasi substansial (hakikat demokrasi). Seharusnya demokrasi prosedural melahirkan wakil-wakil rakyat yang dapat mewakili mereka. Inilah yang dimaksudkan dengan capaikan hakikat demokrasi. Namun, karena praktik haram tersebut masih terjadi dan bahkan menjadi semakin massif, maka yang akan tercapai bukanlah hakikat demokrasi, melainkan plutokrasi, yakni berkuasanya para pemilik modal atau uang dalam jumlah besar yang ikut berkompetisi dalam mekanisme demokrasi prosedural (baca: Pemilu). Sungguh sangat naif, jika demokrasi prosedural hanya menjadi jalan bagi para plutokrat untuk berdaulat.
Meritokrasi
Sistem-sistem politik memiliki sarana penunjang yang harus seiring sejalan. Aristokrasi (kerajaan) berlaku atas dasar garis keturunan atau hubungan darah. Plutokrasi hidup, tumbuh, dan berkembang di atas sokongan harta kekayaan. Sedangkan demokrasi seharusnya hidup di atas topangan meritokrasi (capaian prestasi). Namun, melihat kenyataan di lapangan sekarang, mekanisme demokrasi prosedural akan lebih banyak menghasilkan wakil-wakil rakyat yang sesungguhnya tidak memiliki prestasi yang dibuktikan dengan rekam jejak (track record) aktivitas keseharian dalam masyarakat sebelumnya. Asal para calon memiliki uang dalam jumlah besar, maka mereka akan dapat mempengaruhi pilihan politik sebagian besar pemilih yang berpegang pada prinsip bahwa harus ada imbalan secara langsung untuk pilihan politik mereka.
Tentu saja, praktik politik-uang yang terjadi selama ini, jika terus dibiarkan akan merusak kedaulatan rakyat. Sayangnya, berkaca dari Pemilu yang baru saja usai, penegak hukum masih belum sigap untuk menindak tegas segala bentuk pelanggaran dalam Pemilu, termasuk praktik politik-uang.
Karena itu, kalangan masyarakat pro-demokrasi perlu berbenah agar mekanisme demokrasi prosedural di masa yang akan datang menghasilkan wakil-wakil rakyat yang benar-benar berkualitas, sehingga akan mampu memperjuangkan kepentingan dan kebutuhan rakyat. Para pegiat demokrasi harus lebih giat dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar di masa yang akan datang para politisi yang hanya bermodal kekayaan, tetapi tidak memiliki rekam jejak yang menunjukkan kapasitas, kapabilitas, dan komitmennya untuk menciptakan kebaikan negara. Semua ini demi mencapai demokrasi substansial yang berarti sangat penting untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Wallahu a\'lam.
Penulis adalah Ketua Pengurus Pusat MASIKA ICMI dan Kandidat Doktor Ilmu Politik UI

 
Baca Komentar Beri Komentar
Kirimkan Artikel Cetak Artikel
 
 
Pilihan Pasangan Capres yang Menarik
Kebobrokan Pemilu 2009
Kapan Jakarta Bebas Banjir?
Wong Jawa Sing Islami
Indonesia Pelopor KB dan Kependudukan Dunia