Halaman Muka | Kontak Kami | Tentang Kami | Iklan  | Arsip  Edisi Minggu, 21 September 2014  
Politik dan Keamanan
Ekonomi dan Keuangan
Metropolitan
Opini
Agama dan Pendidikan
Nusantara
Olah Raga
Luar Negeri
Assalamu'alaikum
Derap TNI-POLRI
Hallo Bogor
 
   
 
Login
 
      
 
Password
 
 
 
   
Dunia Tasawuf
Forum Berbangsa dan Bernegara
Swadaya Mandiri
Forum Mahasiswa
Lingkaran Hidup
Pemahaman Keagamaan
Otonomi Daerah
Lemb Anak Indonesia
Parlementaria
Budaya
Kesehatan
Pariwisata
Hiburan
Pelita Hati
..
..
NILAI TUKAR RUPIAH
Source : www.klikbca.com
 JualBeli
USD 9200.00  9100.00  
SGD 6325.65  6236.65  
HKD 1187.90  1173.10  
CHF 7874.45  7769.45  
GBP 18868.05  18609.05  
AUD 8331.10  8203.10  
JPY 80.82  79.36  
SEK 1437.75  1407.65  
DKK 1776.20  1737.00  
CAD 9530.55  9376.55  
EUR 13145.74  12975.74  
SAR 2466.00  2426.00  
25-Okt-2007 / 15:41 WIB
 
 
 
Mengelola Tambang Pasir Laut yang Integratif dan Solutif
[Opini]

Mengelola Tambang Pasir Laut yang Integratif dan Solutif

Oleh Siti Nuryati
Wilayah pesisir dan lautan merupakan salah satu wilayah yang dianugerahi berbagai sumberdaya alam, baik sumberdaya alam dapat pulih (seperti sumberdaya perikanan) maupun sumberdaya alam tak dapat pulih (seperti bahan tambang). Selama lebih dari satu dasawarsa terakhir, wilayah pesisir dan lautan telah menjadi perhatian khusus, tak hanya karena peranannya sebagai wilayah yang memiliki potensi sumberdaya alam, tetapi sekaligus pula karena semakin menurunnya daya dukung wilayah ini akibat tingkat eksploitasi yang semakin meningkat dan tidak terkendali. Wilayah pesisir dan lautan telah menjadi wilayah yang memiliki dimensi yang sangat kompleks, baik dimensi politis, ekonomi, sosial maupun ekologis.
Salah satu sumberdaya alam yang terdapat di wilayah pesisir dan lautan adalah pasir laut. Pasir laut adalah salah satu sumberdaya alam yang bersifat tak dapat pulih (non renewable resource) yang telah lama dimanfaatkan dan akhir-akhir ini menjadi isu penting baik pada skala nasional maupun daerah. Selama bertahun-tahun sejak masa Orde Baru hingga kini pasir laut ditambang secara besar-besaran dengan kapal-kapal pengeruk, baik secara legal maupun illegal. Pasir itu dijual ke Singapura dan digunakan oleh negara tersebut untuk mereklamasi pantainya sehingga negara pulau tersebut bertambah luas.
Ada sebuah dilema yang harus dihadapi dalam konteks penambangan pasir laut ini. Di satu sisi penambangan pasir laut merupakan potensi ekonomi yang cukup tinggi dimana ada kekuatan pasar (demand) pasir laut yang tinggi sehingga aktivitas ini dipandang sebagai sumber devisa bagi daerah. Hal ini menjadi isu strategis dalam era otonomi daerah. Studi yang dilakukan di Serang, Banten (2005) menyebutkan bahwa dampak pelarangan ekstraksi pasir laut menyebabkan kerugian ekonomi sekitar Rp 78 milyar yang meliputi pula hilangnya rente ekonomi (pajak) yang semestinya diperoleh sebesar Rp 2,1 milyar. Jumlah kerugian total yang dialami akibat pelarangan penambangan pasir laut diperkirakan sebesar Rp 156 milyar/tahun.
Namun di sisi lain penambangan pasir laut telah menimbulkan berbagai dampak, baik dampak lingkungan, dampak ekonomi, maupun dampak sosial. Kegiatan penambangan, pengerukan, pengangkutan, dan perdagangan pasir laut yang berlangsung tidak terkendali telah menyebabkan kerusakan ekosistem pesisir dan laut. Penambangan pasir laut mengakibatkan perairan laut menjadi keruh sehingga ikan-ikan bermigrasi dan akhirnya nelayan mengalami penurunan hasil tangkapan. Kerusakan tambak udang di beberapa wilayah penambangan pasir laut pun telah mengakibatkan penurunan pendapatan petani tambak pada tingkat yang sangat rendah. Selain itu terjadinya kerusakan sarana produksi nelayan (alat-alat tengkap) yang semua itu bermuara pada menurunnya kesejahteraan nelayan.
Penambangan pasir laut juga telah memunculkan dampak sosial berupa terjadinya konflik baik antara masyarakat dengan pemda, masyarakat dengan pengusaha penambangan pasir laut maupun konflik internal dalam masyarakat itu sendiri. Konflik antara masyarakat dengan pemerintah berujung pada demonstrasi yang menuntut dihentikannya penambangan pasir laut. Konflik internal yang terjadi di masyarakat ditandai dengan adanya ketidakpercayaan antar anggota masyarakat. Masyarakat tersegmentasi menjadi kelompok yang pro dan kelompok yang kontra terhadap penambangan pasir laut. Konflik sebenarnya juga terjadi antara pemda dan perusahaan penambang. Perusahaan harus membayar pajak sesuai dengan data laporan yang didasari transported volume, sedangkan perusahaan menerima harga pasir laut berdasarkan produksi yang didasari oleh pengukuran topografi di darat. Kondisi ini jelas rawan manipulasi.
Implikasi Kebijakan
Menghadapi dilema tersebut, maka implikasi kebijakan yang muncul semestinya adalah bagaimana penambangan pasir laut memberikan manfaat optimal serta terjadi alokasi manfaat yg dirasakan lebih adil diantara stakeholder terutama masyarakat nelayan serta meminimalkan berbagai dampak, baik lingkungan, ekonomi maupun sosial.
Bila dilihat nilai pajak pasir laut yang baru mencapai 1,17% dari harga pasir laut, suatu nilai yang relatif kecil, maka upaya yang dapat dilakukan adalah meningkatkan pajak pasir laut ini. Tentu saja hal ini harus diiringi dengan instrumen-instrumen yang bersifat mengikat seperti penetapan Perda misalnya. Agar keuntungan ini terdistribusi merata dan relatif lebih adil antara stakeholder maka manfaat yang diterima pemda dapat dialokasikan kembali untuk program-program pemberdayaan ekonomi masyarakat terutama masyarakat nelayan. Selain meningkatkan nilai pajak, upaya lain yang dapat ditempuh adalah menerapkan user fee. User fee merupakan instrumen ekonomi yang lebih baik karena penerapannya selain memperhitungkan faktor ekonomi juga memperhatikan resource yang ada. Dengan user fee, pemanfaat sumber daya (dalam hal ini pasir laut) akan membayar atas apa dan berapa yang mereka manfaatkan. Terkait dengan dampak lingkungan yang ditimbulkan dari penambangan pasir laut, maka upaya yang perlu dilakukan adalah melakukan pengendalian yang tepat untuk meminimalkan dampak-dampak yang ada. Pengendalian ini dilaksanakan mulai tahap perencanaan hingga pengawasan/monitoring.
Selama ini, minimnya sistem pengendalian telah mengakibatkan tidak diketahuinya apa yang sebenarnya terjadi dalam operasi penambangan pasir laut di lapangan. Untuk itu pengendalian penting dilakukan, baik pada aspek eksploitasi, biofisik maupun lingkungan. Pengendalian eksploitasi harus dilakukan mulai dari tahap pra penambangan, tahap penambangan, dan pasca penambangan sesuai dengan Kepmen Kelautan dan Perikanan No 01/K/P4L/VIII/2002. Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan pengusahaan pasir laut meliputi pengendalian administratif, operasional pengawasan serta pengamanan. Tahap pra penambangan meliputi persiapan, perijinan, studi eksplorasi, studi kelayakan dan AMDAL.. Pada tahap penambangan, pengendalian dilakukan terhadap penyediaan kapal keruk, pengendalian terhadap karyawan, jumlah kapal pengeruk yang beroperasi, jenis dan kapasitas kapal keruk, kelayakan dan perijinan berlayar dari kapal keruk, pergerakan kapal keruk, metode pengerukan, jalur pengerukan, volume waktu dan lama pengerukan, limbah yang dihasilkan serta transportasi ke tempat pendaratan pasir. Pasca penambangan, dilakukan pemantauan pada area yang telah ditambang.
Mengingat dampak lingkungan yang ditimbulkan dari penambangan pasir laut yang berdimensi jangka panjang maka diperlukan suatu pembatasan eksploitasi baik pembatasan produksi pasir laut maupun pembatasan hak (limited term right) pemanfaatan pasir laut, sehingga pihak pemanfaat pasir laut tidak terus menerus melakukan ekstraksi jangka panjang. Selain itu diperlukan sistem kuota untuk membatasi eksploitasi pasir laut yang berlebihan. Hal ini diperlukan agar pihak pemanfaat pasir laut melakukan aktivitas penambangan secara terkendali.
Pengendalian biofisik dilakukan untuk mencegah atau meminimalkan dampak fisik dari penambangan pasir laut yaitu abrasi. Upaya dilakukan dengan membuat tanggul-tanggul pemecah ombak, penanaman kembali tanaman bakau untuk meredam energi gelombang sebelum menghempas ke pantai, juga dapat dilakukan dengan membuat terumbu karang buatan.
Dampak lingkungan yang ditimbulkan dari penambangan pasir laut merupakan isu terbesar dalam pengelolaan pasir laut sehingga pengendalian dampak ini memberikan porsi yang besar. Upaya pengendalian dilakukan dengan pengaturan lokasi penambangan, pengaturan aktivitas penambangan, pengaturan kualitas air serta pengawasan. Hal ini perlu dilakukan karena seringkali penambangan dilakukan pada daerah-daerah tangkapan nelayan (fishing ground), sementara sebagian besar nelayan lokal hanya memiliki daya jelajah maksimal 2 mil, sehingga perlu diatur zona-zona penambangan yang tidak berbenturan dengan daerah-daerah tangkapan nelayan. Selain itu zona penambangan harus memperhatikan keberadaan pulau-pulau kecil karena merupakan daerah potensial untuk pengembangan perikanan maupun wisata bahari.
Semua upaya pengendalian harus diiringi dengan pengawasan yang intensif dan sungguh-sungguh, yang memiliki kekuatan hukum serta ditunjang oleh sumberdaya manusia yang berintegritas dan memiliki kemampuan teknis yang memadai. Pengelolaan pasir laut juga perlu diintegrasikan dengan pengelolaan wilayah pesisir secara lebih luas yakni dengan mengintegrasikan kebijakan penambangan pasir laut dengan kegiatan industri dan perikanan. Diperlukan upaya alternatif pemyelesaian untuk mengatasi konflik yg terjadi disertai dengan program-program community development yang lebih intensif dan terarah. Secara lebih luas pengelolaan pasir laut harus terintegrasi dengan pengelolaan wilayah pesisir sehingga diperlukan koordinasi dan integrasi kebijakan antara pemerintah kabupaten, propinsi dan pemerintah pusat. *

Penulis adalah Mahasiswa Pascasarjana Fakultas Ekologi Manusia IPB

 
Baca Komentar Beri Komentar
Kirimkan Artikel Cetak Artikel
 
 
Memberdayakan Ekonomi Kerakyatan
Benarkah Pemberitaan Pemilu tak Seimbang
Ketika Caleg Mengalami Gangguan Jiwa
Pemimpin dan Pendidikan
Mewaspadai Flu Babi