Halaman Muka | Kontak Kami | Tentang Kami | Iklan  | Arsip  Edisi Selasa, 29 Juli 2014  
Politik dan Keamanan
Ekonomi dan Keuangan
Metropolitan
Opini
Agama dan Pendidikan
Nusantara
Olah Raga
Luar Negeri
Assalamu'alaikum
Derap TNI-POLRI
Hallo Bogor
 
   
 
Login
 
      
 
Password
 
 
 
   
Dunia Tasawuf
Forum Berbangsa dan Bernegara
Swadaya Mandiri
Forum Mahasiswa
Lingkaran Hidup
Pemahaman Keagamaan
Otonomi Daerah
Lemb Anak Indonesia
Parlementaria
Budaya
Kesehatan
Pariwisata
Hiburan
Pelita Hati
..
..
NILAI TUKAR RUPIAH
Source : www.klikbca.com
 JualBeli
USD 9200.00  9100.00  
SGD 6325.65  6236.65  
HKD 1187.90  1173.10  
CHF 7874.45  7769.45  
GBP 18868.05  18609.05  
AUD 8331.10  8203.10  
JPY 80.82  79.36  
SEK 1437.75  1407.65  
DKK 1776.20  1737.00  
CAD 9530.55  9376.55  
EUR 13145.74  12975.74  
SAR 2466.00  2426.00  
25-Okt-2007 / 15:41 WIB
 
 
 
Kasus Galian C, BLHD Tangani Pasca Tambang
[Nusantara]

Kasus Galian C, BLHD Tangani Pasca Tambang

Kabupaten Cirebon, Pelita
Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Kabupaten Cirebon Iskukuh HS, secara tegas menyatakan, dalam penanganan kasus kerusakan lingkungan akibat galian C, pihak BLHD tidak bisa bertindak di luar koridor, namun sebatas pada penanganan pasca tambang.
Artinya, BLHD hanya menyarankan untuk reklamasi. Apabila ada pasca tambang kewajiban kita untuk memanggil yang bersangkutan (pengusaha galian C) untuk dilaksanakan reklamasi. Bagi saya, berizin atau tidak berizin, karena lingkungan sudah digali itu harus dikembalikan (reklamasi), tegasnya, menjawab pertanyaan Pelita di ruang kerjanya, Kamis (11/6).
Sedangkan pada saat tambang, kata dia, kewenangan pengawasan ada pada tanggungjawab Bidang Pertambangan di Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Pertambangan (PSDAP) Kabupaten Cirebon.
Soal kesalahan pertambangan, atau sesuai dengan aturan teknis pertambangan adanya disana (PSDAP). Dan kalau itu misalnya sangat merusak dan sebagainya kewajiban Sat Pol PP untuk menutup, tegasnya lagi.
PPNS sudah tidak aktif
Namun ketika ditanya mengenai sejauh mana efektifitas PPNS yang ada di BLHD terkait penanganan kasus kerusakan lingkungan galian C, Iskukuh menjawab bahwa PPNS yang ada di BLHD sudah tidak aktif. Sehingga, di BLHD kini tidak ada lagi PPNS. Kemarin juga Polres minta PPNS dari BLHD. Saya jawab ada, namun itu sudah tidak aktif sejak lama, karena yang bersangkutan menduduki jabatan struktural, jawab Iskukuh.
BLHD terus melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan reklamasi. Namun ketika ditanya mengenai komitmen para pengusaha galian C dalam mendepositkan dana reklamasi, Iskukuh malah menjawab tidak tahu persis. Justru saya tidak tahu, apakah setiap pengusaha ini harus menyimpan ke bank untuk dana talangan, saya tidak tahu, katanya.
Pasal 13 butir g Peraturan Daerah (Perda) Nomor 80 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Pertambangan jelas-jelas menegaskan, kewajiban pemegang izin untuk menyimpan atau mendepositkan dana reklamasi di salah satu Bank Pemerintah.
Namun begitu, seharusnya, Iskukuh menambahkan, pengusaha menyimpan uang reklamasi Rp200 juta atau Rp100 juta. Jangan sampai satu hektar ini pengusaha menyimpan uang reklamasi ke bank sebagai borgh (jaminan)nya hanya Rp20 juta, cobalah disimpan Rp200 juta atau Rp100 juta. Jadi kalau dia (pengusaha) lari, Pemda bisa menangani, tegasnya.
Saat ini, setelah bidang pertambangan sudah tidak lagi berada di bawah BLHD, pengurusan masalah dana reklamasi kewenangannya ada di Dinas PSDAP. Kalau reklamasi, jaminan Bank itu PSDAP yang ngurus. Kalau dulu memang disini, jelas Iskukuh. (ck-38)

 
Baca Komentar Beri Komentar
Kirimkan Artikel Cetak Artikel
 
 
LSM Antikorupsi Diskusi Penelitian Anggaran di NAD
Menyoal Jembatan Batanghari II
Amatiran
Satpol PP Depok Tutup Tiga TPS Liar di Limo
Petugas Cetak TNKB Samsat Depok Mengeluh