Halaman Muka | Kontak Kami | Tentang Kami | Iklan  | Arsip  Edisi Sabtu, 01 Nopember 2014  
Politik dan Keamanan
Ekonomi dan Keuangan
Metropolitan
Opini
Agama dan Pendidikan
Nusantara
Olah Raga
Luar Negeri
Assalamu'alaikum
Derap TNI-POLRI
Hallo Bogor
 
   
 
Login
 
      
 
Password
 
 
 
   
Dunia Tasawuf
Forum Berbangsa dan Bernegara
Swadaya Mandiri
Forum Mahasiswa
Lingkaran Hidup
Pemahaman Keagamaan
Otonomi Daerah
Lemb Anak Indonesia
Parlementaria
Budaya
Kesehatan
Pariwisata
Hiburan
Pelita Hati
..
..
NILAI TUKAR RUPIAH
Source : www.klikbca.com
 JualBeli
USD 9200.00  9100.00  
SGD 6325.65  6236.65  
HKD 1187.90  1173.10  
CHF 7874.45  7769.45  
GBP 18868.05  18609.05  
AUD 8331.10  8203.10  
JPY 80.82  79.36  
SEK 1437.75  1407.65  
DKK 1776.20  1737.00  
CAD 9530.55  9376.55  
EUR 13145.74  12975.74  
SAR 2466.00  2426.00  
25-Okt-2007 / 15:41 WIB
 
 
 
Hakim: Anwar sebagai Pelaku Bersama
[Politik dan Keamanan]

Hakim: Anwar sebagai Pelaku Bersama
Aulia Pohan Divonis 4,5 Tahun Penjara

Jakarta, Pelita
Mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Aulia Tantawi Pohan divonis empat tahun enam bulan penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam kasus dugaan penyelewengan dana Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI) sebesar Rp100 miliar pada 2003.
Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, kata Ketua Majelis Hakim Kresna Menon ketika membacakan putusan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Rabu (17/6).
Majelis hakim juga menjatuhkan denda sebesar Rp200 juta subsider enam bulan kurungan.
Aulia disidang bersama tiga mantan Deputi Gubernur BI yang lain, yaitu Maman H Somantri, Bunbunan Hutapea, dan Aslim Tadjuddin.
Maman H Somantri mendapat hukuman yang sama dengan Aulia. Sementara, Bunbunan dan Aslim dihukum empat tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider enam bulan kurungan.
Majelis menjatuhkan hukuman berbeda karena menganggap peran Aulia dan Maman lebih besar daripada peran dua terdakwa lainnya. Putusan terhadap Aulia Pohan lebih berat daripada tuntutan tim Penuntut Umum yang menuntut keempat mantan pejabat BI itu empat tahun penjara.
Keempat mantan pejabat BI itu terjerat dugaan penyelewengan dana Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI) sebesar Rp100 miliar pada 2003.
Dana itu diduga digunakan untuk bantuan hukum para mantan pejabat BI, yaitu para mantan Direksi BI, Hendro Budianto, Paul Sutopo, dan Heru Supraptomo. Mereka menerima bantuan masing-masing sebesar Rp10 miliar.
Selain itu, para terdakwa juga menyetujui memberikan dana Rp25 miliar kepada mantan Gubernur BI Sudradjad Djiwandono dan Rp13,5 miliar kepada mantan Deputi Gubernur BI Iwan R Prawiranata.
Selain itu, dana sebesar Rp31,5 miliar YPPI diduga digunakan untuk pembahasan masalah Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dan revisi UU BI di DPR.
Keempat terdakwa menyatakan banding atas putusan majelis hakim. Otto Cornelis Kaligis, penasihat hukum Aulia, menyatakan majelis hakim tidak mempertimbangkan fakta persidangan secara menyeluruh.
Kaligis menegaskan, kesaksian ahli keuangan yayasan yang dia ajukan di persidangan tidak dipertimbangkan dalam putusan majelis hakim.
Menurut dia, pasal 41 PP nomor 63 tahun 2008 menyatakan kekayaan yayasan yang diterima dari negara sebelum penerbitan PP tersebut merupakan hak yayasan. Oleh karena itu, kata Kaligis, uang YPPI bukanlah uang negara.
Jadi klien kami tidak bisa dinyatakan telah merugikan negara, katanya.
Aulia Pohan tidak banyak memberikan keterangan kepada wartawan. Dia langsung meninggalkan ruang sidang dengan dikawal oleh sejumlah petugas KPK.
Sementara itu, Bunbunan Hutapea dan Aslim Tadjuddin merasa tidak bersalah, sehingga berniat mengajukan banding.
Seharusnya tak setujui
Hakim Hendra Yospin menyatakan, keempat terdakwa menyetujui penggunaan dana YPPI melalui mekanisme Rapat Dewan Gubernur (RDG) pada 3 Juni 2003 dan 22 Juli 2003.
Hendra Yospin menilai, seharusnya para terdakwa tidak menyetujui pemberian kepada para mantan pejabat BI. Apalagi pemberian itu hanya merupakan penggantian dari pengeluaran para mantan pejabat, jadi bukan sesuatu yang mendesak, katanya.
Hendra juga menyatakan, seharusnya para terdakwa tidak menyetujui pemberian uang kepada anggota DPR untuk pembahasan masalah BLBI dan revisi UU BI.
Penyelenggara negara, menurut Hendra, harus menghentikan kebiasaan memberikan uang untuk menyelesaikan permasalahan. Praktik seperti itu harus dihentikan, katanya menambahkan.
Sementara itu, hakim Slamet Subagyo menyatakan perbuatan Aulia dan terdakwa lainnya telah merugikan negara.
Slamet menjelaskan, modal YPPI berasal dari Bank Indonesia. Berdasarkan UU BI, dana BI adalah kekayaan negara yang dipisahkan. Dengan demikian, dana BI yang berada di YPPI juga merupakan uang negara.
Maka unsur merugikan keuangan negara sudah terpenuhi, kata Slamet.
Atas perbuatannya, Aulia dan terdakwa lainnya dijerat dengan pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-satu KUHP.
Hakim Ketua Kresna Menon menyatakan pendapat berbeda. Kresna menyatakan, para terdakwa harus dijerat dengan pasal 3 jo pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) KUHP.
Kresna berpendapat, pasal tersebut lebih tepat untuk menjerat penyelenggara negara yang menyalahgunakan kewenangan, sehingga merugikan negara.
Soal Anwar Nasution
Pada bagian lain, majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menyatakan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Anwar Nasution sebagai pelaku bersama dalam kasus dugaan penyelewengan dana Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia sebesar Rp100 miliar.
Hakim menyatakan, aliran dana YPPI sebesar Rp100 miliar ke para mantan pejabat BI dan sejumlah anggota DPR diputuskan dalam RDG BI pada 3 Juni 2003 dan 22 Juli 2003.
Menurut hakim, Anwar Nasution yang saat itu menjadi Deputi Gubernur Senior BI, ikut hadir dalam RDG 22 Juli 2003.
RDG itu memutuskan pembentukan Panitia Pengembangan Sosial Kemasyarakatan (PPSK). Panitia tersebut bertugas menarik dan menyebarkan dana YPPI.
Menurut hakim, semua yang hadir dan menyetujui hasil RDG 22 Juli 2003, termasuk Anwar Nasution, memiliki peran yang sama dalam dugaan penyelewengan dana YPPI. Mereka adalah pelaku bersama, seperti diatur dalam pasal 55 ayat (1) kesatu KHUP, kata hakim Anwar.
Putusan majelis hakim itu sama dengan keterangan sejumlah saksi yang menyatakan Anwar Nasution turut menyetujui hasil RDG 22 Juli 2003.
Dalam beberapa kesempatan, Anwar Nasution membantah menyetujui aliran dana YPPI.
Anwar Nasution menjelaskan, dirinya justru setuju dengan keputusan rapat tentang pengembalian dana YPPI yang telah digunakan oleh BI.(cr-7/ant/jon)

 
Baca Komentar Beri Komentar
Kirimkan Artikel Cetak Artikel
 
 
Kultus Individu Bukan Lagi Pilihan Utama
Capres dan Utang
Polri Hentikan Penyelidikan Soal Tim SBY-Boediono
Mohammad Iqbal Divonis 4,5 Tahun Penjara
Pembahasan RUU Kerahasiaan Negara akan Dikebut