Halaman Muka | Kontak Kami | Tentang Kami | Iklan  | Arsip  Edisi Sabtu, 30 Agustus 2014  
Politik dan Keamanan
Ekonomi dan Keuangan
Metropolitan
Opini
Agama dan Pendidikan
Nusantara
Olah Raga
Luar Negeri
Assalamu'alaikum
Derap TNI-POLRI
Hallo Bogor
 
   
 
Login
 
      
 
Password
 
 
 
   
Dunia Tasawuf
Forum Berbangsa dan Bernegara
Swadaya Mandiri
Forum Mahasiswa
Lingkaran Hidup
Pemahaman Keagamaan
Otonomi Daerah
Lemb Anak Indonesia
Parlementaria
Budaya
Kesehatan
Pariwisata
Hiburan
Pelita Hati
..
..
NILAI TUKAR RUPIAH
Source : www.klikbca.com
 JualBeli
USD 9200.00  9100.00  
SGD 6325.65  6236.65  
HKD 1187.90  1173.10  
CHF 7874.45  7769.45  
GBP 18868.05  18609.05  
AUD 8331.10  8203.10  
JPY 80.82  79.36  
SEK 1437.75  1407.65  
DKK 1776.20  1737.00  
CAD 9530.55  9376.55  
EUR 13145.74  12975.74  
SAR 2466.00  2426.00  
25-Okt-2007 / 15:41 WIB
 
 
 
RAPBS SMA/SMK Negeri di Jakarta
[Agama dan Pendidikan]

RAPBS SMA/SMK Negeri di Jakarta
Pusat Agar Didasarkan Kebutuhan

Jakarta, Pelita
Banyak sekolah yang menginginkan agar mutu pendidikan bisa lebih meningkat. Namun tak sedikit orangtua siswa yang mengeluh karena harus dibebani berbagai iuran tak wajib yang memberatkan peserta didik.
Agar tidak lagi ditemui permasalahan tersebut, Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Pusat (Sudin Dikmen Jakpus) mengingatkan agar dalam penyusunan rancangan anggaran pendapatan belanja sekolah (RAPBS) 2009 lebih berdasarkan kebutuhan bukan keinginan sekolah.
Terkait hal tersebut, rencananya jajaran Sudin Dikmen Jakpus akan menggelar rapat dengan jajaran komite sekolah pada pekan pertama Agustus 2009. Materinya, membahas masalah peningkatan mutu sekolah tanpa membebani orangtua siswa yang tak mampu. Pembahasan peningkatan mutu sekolah ini harus dianalisis berdasarkan skala prioritasnya, ujar Ratiyono, Kasudin Dikmen Jakpus kepada wartawan, kemarin.
Saat ini, kata Ratiyono, kegiatan pendidikan sumber pendanaannya diambil dari APBN dan APBD. Jika dari dua sumber itu masih kurang maka akan dicarikan solusi. Bisa saja dengan melibatkan peran serta masyarakat, komite, para alumni, dunia usaha, dan sebagainya.
Tentu partisipasi tersebut harus disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, katanya.
Prinsipnya adalah, RAPBS harus disusun berdasarkan analisis kebutuhan bukan keinginan. Kemudian harus melalui azas musyawarah mufakat. Selain itu harus ada subsidi silang dan dicarikan solusi bagi peserta didik yang tidak mampu. Yang tak kalah pentingnya adalah, sekolah dilarang mengeluarkan siswa hanya karena faktor keuangan atau yang bersangkutan dari keluarga tidak mampu.
Terkait hal tersebut, sejatinya pihak sekolah boleh meminta dukungan materi dari para orangtua murid. Akan tetapi sifatnya tidak memaksa. Ini untuk menunjang peningkatan mutu pendidikan dan subsidi bagi siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu. Mengenai besar kecilnya, tergantung dari kebutuhan sekolah masing-masing. Karena sekolah diberi kewenangan untuk menyusun RAPBS sesuai dengan manajemen yang berbasis sekolah.
Pihaknya berharap, karena saat ini perhatian pemerintah sudah semakin baik, maka hendaknya iuran bagi peserta didik baru (IPDB) seyogyanya semakin mengecil. Tentunya dengan tetap memperhatikan kualitas pelayanan pendidikan. Sebagai contoh, saat ini guru yang telah menerima tunjangan sertifikasi, harusnya diimbangi dengan peningkatan profesionalitas dalam mengajar.
Ini sebagai bentuk pertanggungjawaban moral atas perhatian pemerintah terhadap kesra guru, ujarnya.
Dalam rapat nanti, juga akan dibahas mengenai program berkesinambungan dari tahun sebelumnya. Misalnya membahas target kelulusan yang awalnya hanya 95 persen ditargetkan meningkat menjadi 100 persen. Atau misalnya yang diterima di Perguruan Tinggi semula hanya 65 persen ditargetkan naik menjadi 70 persen. Demikian halnya untuk SMK yang semula terserap di dunia kerja hanya 75 persen ditargetkan menjadi 90 persen. Pembahasan RAPBS ini juga akan terkait dengan masalah kegiatan ekstrakurikuler.
Saat ini diperkirakan jumlah siswa SMK di Jakarta Pusat mencapai 21.396 orang dan SMA 19.254 siswa. Mereka tersebar di 71 SMK dan 65 SMA baik swasta atau negeri. Meningkatnya jumlah penerima beasiswa ini karena perhatian Pemprov DKI semakin tinggi terhadap dunia pendidikan di Jakarta.
Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Ahmad Husein Alaydrus mengatakan kalaupun ada uang iuran bagi siswa SMA/SMK Negeri yang baru masuk jangan sampai memberatkan dan harus dilakukan musyawarah. (kim)

 
Baca Komentar Beri Komentar
Kirimkan Artikel Cetak Artikel
 
 
UI akan dirikan Center of Ageing and Development
Media Massa Harus Miliki Ahli Bahasa
136.654 Calhaj Lunasi BPIH
Pondok Pesantren tak Pernah Ajarkan Tindak Kekerasan
20 SD dan 22 SMP Ikuti Liga Pertama Sepak Takraw