Halaman Muka | Kontak Kami | Tentang Kami | Iklan  | Arsip  Edisi Selasa, 21 Oktober 2014  
Politik dan Keamanan
Ekonomi dan Keuangan
Metropolitan
Opini
Agama dan Pendidikan
Nusantara
Olah Raga
Luar Negeri
Assalamu'alaikum
Derap TNI-POLRI
Hallo Bogor
 
   
 
Login
 
      
 
Password
 
 
 
   
Dunia Tasawuf
Forum Berbangsa dan Bernegara
Swadaya Mandiri
Forum Mahasiswa
Lingkaran Hidup
Pemahaman Keagamaan
Otonomi Daerah
Lemb Anak Indonesia
Parlementaria
Budaya
Kesehatan
Pariwisata
Hiburan
Pelita Hati
..
..
NILAI TUKAR RUPIAH
Source : www.klikbca.com
 JualBeli
USD 9200.00  9100.00  
SGD 6325.65  6236.65  
HKD 1187.90  1173.10  
CHF 7874.45  7769.45  
GBP 18868.05  18609.05  
AUD 8331.10  8203.10  
JPY 80.82  79.36  
SEK 1437.75  1407.65  
DKK 1776.20  1737.00  
CAD 9530.55  9376.55  
EUR 13145.74  12975.74  
SAR 2466.00  2426.00  
25-Okt-2007 / 15:41 WIB
 
 
 
Korem 121/Abw Sosialisasikan Tentang Pemahaman Batas Negara
[Derap TNI-POLRI]

Korem 121/Abw Sosialisasikan Tentang Pemahaman Batas Negara

Pontianak, Pelita
Korem 121/Alambhana Wanawwai Kodam VI/Tanjungpura melaksanakan sosialisasi Pemahaman Batas Negara Ditinjau dari Aspek Historis Yuridis yang disampaikan oleh Kapenrem 121/Abw Kapten Inf Drs Umar Affandi, MH dan Pasilat Korem 121/Abw Kapten Inf Daniel Lumban Raja; bertempat di Gedung SDN-I Puring Kencana Kecamatan Puring Kencana, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalbar, pekan lalu.
Turut hadir segenap unsur Muspika, Dantim Libas Yonif 643/Wns, perangkat desa, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, pemuka agama, dan masyarakat setempat yang berjumlah 150 orang.
Dalam paparannya Kapenrem 121/Abw menyampaikan bahwa problematika kajian garis batas negara menjadi multi disipliner sehingga pemahamannya juga harus dilihat dari berbagai sisi pandang. Salah satu sisi pandang yaitu dari segi historis yuridis. Ketika kita berbicara garis batas suatu negara dilihat dari sisi historis yuridis maka di dalamnya tidak hanya menyangkut satu dimensi yuridis saja, akan tetapi tentu banyak menyangkut berbagai dimensi, yaitu hukum tatanegara dan hukum internasional, katanya.
Dari sisi hukum tatanegara juga menyangkut aspek hukum publik dari kedua negara yang berbatasan satu dengan yang lainnya, tetapi jika hal ini menyangkut antar daerah otonom maka perlu adanya prosedur hukum yang tepat, karena ketidakpastian hukum dapat menimbulkan perpecahan antar-daerah otonom. Tetapi jika menyangkut antar-negara, maka perlu adanya komitmen bersama yang melibatkan berbagai institusi di masing-masing negara, karena hal ini bukan ranah (wilayah) otonomi daerah, akan tetapi merupakan sentralistik karena penentuan garis batas antar-negara tersebut juga menyentuh hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan daerah otonom suatu provinsi dan kabupaten yang wilayahnya dilalui garis batas negara.
Dengan demikian persoalan garis batas suatu negara bukan hanya bergesernya patok batas negara, tetapi juga menyangkut bagaimana cara menentukan garis batas negara. Pada sisi inilah perlu adanya pemahaman sebuah disiplin ilmu yang disoroti dari berbagai sisi. Untuk memudahkan pemahaman yang holistik tidak parsial, maka persoalan garis batas dan patok pilar perbatasan negara yang merupakan bentuk fisik alat bantu batas suatu negara dapat diajukan satu pertanyaan yang mendasar, Apa yang dimaksud dengan Garis Batas dan Pilar Perbatasan Negara? katanya.(be)

 
Baca Komentar Beri Komentar
Kirimkan Artikel Cetak Artikel
 
 
Masa Penahanannya Diperpanjang Antasari Azhar Ajukan Keberatan
Mahfud Tegaskan Independensi MK
Dua Unsur Kolinlamil Angkut Pamtas Daerah Rawan
AL Singapura Berkunjung ke AAL
Prajurit Paskhas Siaga Amankan Setiap Lanud