Halaman Muka | Kontak Kami | Tentang Kami | Iklan  | Arsip  Edisi Selasa, 30 September 2014  
Politik dan Keamanan
Ekonomi dan Keuangan
Metropolitan
Opini
Agama dan Pendidikan
Nusantara
Olah Raga
Luar Negeri
Assalamu'alaikum
Derap TNI-POLRI
Hallo Bogor
 
   
 
Login
 
      
 
Password
 
 
 
   
Dunia Tasawuf
Forum Berbangsa dan Bernegara
Swadaya Mandiri
Forum Mahasiswa
Lingkaran Hidup
Pemahaman Keagamaan
Otonomi Daerah
Lemb Anak Indonesia
Parlementaria
Budaya
Kesehatan
Pariwisata
Hiburan
Pelita Hati
..
..
NILAI TUKAR RUPIAH
Source : www.klikbca.com
 JualBeli
USD 9200.00  9100.00  
SGD 6325.65  6236.65  
HKD 1187.90  1173.10  
CHF 7874.45  7769.45  
GBP 18868.05  18609.05  
AUD 8331.10  8203.10  
JPY 80.82  79.36  
SEK 1437.75  1407.65  
DKK 1776.20  1737.00  
CAD 9530.55  9376.55  
EUR 13145.74  12975.74  
SAR 2466.00  2426.00  
25-Okt-2007 / 15:41 WIB
 
 
 
Korpri Terganggu Politisasi Birokrasi Jelang Pilkada
[Politik dan Keamanan]

Korpri Terganggu Politisasi Birokrasi Jelang Pilkada

Jakarta, Pelita
Sejak didirikan pada 29 Nopember 1971 lalu, Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) sebagai satu-satunya wadah tempat berhimpunnya para pegawai negeri sipil (PNS) ternyata masih menyimpan masalah yang secara tidak langsung mengganggu keberhasilan program kerja organisasi tersebut. Salah satunya, Korpri masih mendapatkan politisasi birokrasi.
Banyak keberhasilan program kerja yang telah dicapai Korpri. Namun dibalik itu juga masih ada masalah yang kita hadapi, salah satunya masih terdapat politisasi birokrasi, terutama di daerah yang akan menghadapi Pilkada, ungkap Ketua Umum Korpri Progo Nurdjaman, di sela-sela acara Munas VII Korpri, di Hotel Mercure-Ancol, Jakarta, Selasa (17/11).
Progo menegaskan, dampak dari politisasi birokrasi di setiap daerah yang akan menghadapi Pilkada tersebut sangat berdampak bagi pelaksanaan program dan kinerja Korpri dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman.
Sebagai wadah berhimpun para PNS, menurutnya, Korpri telah berkomitmen untuk melaksanakan paradigma barunya yaitu Profesional, Netral, dan Sejahterah. Paradigma baru itu sendiri telah diamanatkan di dalam Munas V Korpri tahun 1999 lalu.
Mengenai netralitas, Korpri juga telah menunjukkan komitmen yang tinggi dalam Pemilu legislatif maupun Pilpres yang lalu, tambahnya.
Sementara itu, berkaitan dengan Munas VII Korpri yang berlangsung pada 17-19 November akan menggagendakan pemilihan Ketua Umum Korpri periode 2009-2014.
Selanjutnya, dalam pelaksanaan Munas yang dihadiri Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Menneg PAN) EE Mangindaan juga mengagendakan penyusunan program kerja Korpri tahun 2009-2014 dan penyusunan langkah-langkah strategis organisasi Korpri untuk lima tahun ke depan. (ay)

 
Baca Komentar Beri Komentar
Kirimkan Artikel Cetak Artikel
 
 
Rekomendasi Final Tim Delapan
Presiden Tunggu Proses Internal
Sebanyak 30 Ormas Dukung Kasus Bank Century
Kurnia Utama Kembali Pimpin Golkar Bengkulu
Komisi II DPR Nilai Kinerja Depdagri Lemah