Krisis

JIKA diibaratkan manusia, Indonesia saat ini mungkin seperti orang yang sudah tua renta. Segala macam penyakit diidapnya. Padahal usianya baru sekitar 65 tahun. Pada usia seperti saat ini, Indonesia seharusnya berdiri tegak, kokoh, gagah, tegar, sehat, dan sukses. Tapi apa yang terjadi?
Berbagai persoalan silih-berganti muncul. Di bidang keamanan, penembakan oleh orang tak dikenal seakan bergilir di Papua dan Nanggroe Aceh Darussalam. Sasarannya orang asing. Kenapa? Seperti ada pihak-pihak tertentu yang sengaja memancing reaksi internasional agar memberi tanggapan, bahkan protes.
Pada masalah yang menyangkut Narkoba, beberapa pekan terakhir ini banyak warga negara Iran yang tertangkap basah berusaha menyelundupkan beberapa jenis Narkoba. Mereka menggunakan berbagai modus operandi untuk memasukkan barang haram itu ke Indonesia. Bahkan para pelakunya ada yang perempuan. Kenapa? Mungkin mereka tahu bahwa hukum di Indonesia bisa dilakukan tawar-menawar melalui makelar kasus (Markus). Akibatnya mereka tak lagi takut dihukum.
Juga terkait masalah hukum. Sudah bukan rahasia lagi, dengan mencuatnya masalah yang melibatkan pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan pihak Polri serta pihak Kejaksaan Agung, banyak pihak menilai bahwa di Indonesia tidak ada penegakan hukum yang pasti. Terkesan, siapa yang kuat dan siapa yang memiliki dana; dialah yang menang; meski menurut hukum sebenarnya bersalah. Padahal sebenarnya hukum itu masih tetap ada dan berlaku, tapi diselewengkan oleh oknum-oknumnya.
Selain persoalan-persoalan di atas, kini masyarakat juga meributkan krisis listrik PLN yang mengakibatkan beberapa kota, termasuk Jakarta mengalami situasi dan kondisi byar-pet. Tak hanya kalangan industri --yang selama ini mengandalkan proses produksinya dari listrik PLN-- yang mengeluh, para ibu rumahtangga pun juga mengeluh. Kenapa? Banyak dampak negatif dari giliran pemadaman listrik tersebut. Disamping ketidaknyamanan, juga banyak bahan makanan yang selama ini disimpan di lemari pendingin menjadi rusak, peralatan listrik rusak, anak-anak terganggu waktu belajarnya, dan terjadi pemborosan.
Masyarakat yang tempat tinggalnya mengalami pemadaman listrik harus menyediakan lilin, lampu penerangan dengan bahan bakar minyak tanah, atau menyiapkan lampu-lampu darurat. Akibat yang ditimbulkan, tidak jarang lampu-lampu penerangan seperti lilin dan lampu yang menggunakan bahan bakar minyak tanah jadi penyebab terjadinya kebakaran.
Ironisnya lagi, PT PLN menyatakan bahwa untuk memperbaiki travo yang terbakar di Gardu Induk Cawang, harus dilakukan pemesanan terlebih dahulu. Ini aneh, tapi nyata. Satu perusahaan besar milik negara yang melayani kebutuhan listrik untuk seluruh masyarakat Indonesia, tapi tidak membuat sistem cadangan untuk sukucadang atau komponen vital, termasuk travo. Karena itu banyak pihak geleng-geleng kepala mengetahui manajemen PT PLN seperti itu.
Karena itu alangkah memalukannya, jika gara-gara krisis listrik, kita harus mengemis listrik dari negara tetangga, seperti Malaysia. Kita semua tahu, bagaimana negara tetangga itu memperlakukan kita selama ini?
Mudah-mudahan persoalan yang membelit negara kita seperti contoh-contoh di atas, sudah masuk dalam agenda dan rencana kerja 100 hari para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II. Yang penting, seluruh rencana itu diimplementasikan di lapangan.