Mustafa: Dirut PLN Belum Perlu Diganti

Jakarta, Pelita
Menteri Negara BUMN Mustafa Abubakar mengatakan belum berencana mengganti Dirut PLN, karena sedang menyiapkan analisis manajemen secara menyeluruh.
Belum kepada penggantian, kita sedang menyiapkan analisis manajemen secara menyeluruh sebagai bagian dari analisis-analisis yang lain, jelas BUMN Mustafa Abubakar, di Jakarta, Jumat (20/11).
Pemerintah sudah membentuk tim antar-departemen yaitu Departemen Keuangan, Departemen Energi Sumberdaya Mineral, dan Kementerian BUMN; untuk menilai dan mengevaluasi kinerja Direksi PT PLN.
Tim tersebut selain mengevaluasi direksi, menggodok konsep menyeluruh peraturan yang diperlukan untuk memperlancar kesulitan listrik, dan skema pembiayaan.
Terkait PLN yang menjadi penanggung jawab kelistrikan nasional, pemerintah disebut-sebut bakal mengganti jabatan Dirut PLN Fahmi Mochtar.
Informasi beredar, dua nama sudah masuk ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menggantikan posisi Fahmi Mochtar. Satu di antaranya dan sudah dipanggil Presiden yaitu, Dahlan Iskan pemilik atau CEO Jawa Pos Group, sedangkan satu nama merupakan usulan dari DPR.
Namun, nama Dahlan Iskan santer disebut-sebut berpeluang besar menjadi pemimpin di perusahaan setrum milik negara itu. Menanggapi rumor tersebut, Mustafa menyatakan belum bisa mengkonfirmasi.
Kita lihat hasil analisis tim apakah memerlukan penyempurnaan manajemen, kita terbuka. Nanti pada saatnya akan saya sampaikan, sementara ini yang kami utamakan saat ini adalah pergantian Dirut Perum Bulog, dan sejumlah pejabat di PT Pertamina, tegas Mustafa.
Ketua Serikat Pekerja PLN Achmad Daryoko berharap pemerintah tidak menganggap PLN sebagai komoditas politik.
Kalaupun ada pergantian seharusnya diambil dari dalam perusahaan, yang mumpuni di bidang kelistrikan, sehingga tidak menimbulkan conflict of interest, ujar Daryoko.
Pihaknya akan menolak karena yang bersangkutan tidak punya kapasitas memimpin perusahaan sebesar PLN. Jika pemerintah tetap berkeras menempatkan dia (Dahlan Iskan), maka dipastikan akan terjadi gonjang-ganjing di internal perusahaan, tegasnya.
Bukan salah PLN saja
Sementara Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Darwin Zahedy Saleh mengungkapkan, krisis listrik yang terjadi sekarang ini bukan hanya kesalahan PT PLN (Persero) saja.
(Krisis listrik) ini permasalahan kita semua, katanya menanggapi rumor pergantian Direksi PLN menyusul krisis listrik yang terjadi di sejumlah daerah termasuk Jakarta.
Ia mengatakan, pergantian Direksi PLN merupakan kewenangan Menneg BUMN. Saya hanya memberikan pendapat, katanya.
Namun sampai saat ini pihaknya belum dimintai pendapat soal perombakan Direksi PLN tersebut. Sampai saat ini, ia selaku anggota Tim Penilai Akhir (TPA), belum melakukan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap calon direksi baru PLN.
TPA diketuai Presiden, wakil ketua adalah Wakil Presiden, dengan anggota antara lain Menneg BUMN, Menteri ESDM, dan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN).
Ia mengelak ketika ditanya mengenai figur CEO Jawa Pos Group, Dahlan Iskan, yang disebut-sebut akan menjadi Dirut PLN menggantikan Fahmi Mochtar. Saya belum ketemu (Dahlan), katanya.
Sementara itu, pengamat energi dan tambang, Pri Agung Rakhmanto baru-baru ini menilai, pemerintah belum perlu mengganti Direksi PT PLN (Persero) menyusul pemadaman listrik bergilir yang terjadi di sejumlah wilayah.
Paling penting sekarang ini adalah mempercepat penggantian trafo untuk mengatasi pemadaman bergilir di Jakarta dan sekitarnya, dan bukan mengganti direksi PLN, katanya.
Menurut dia, kalau Direksi PLN diganti, sementara anggaran ketenagalistrikan yang dialokasikan tetap minim, direksi baru juga akan menghadapi permasalahan yang sama.
Pri Agung, yang juga Direktur ReforMiner Institute itu juga mengingatkan, janganlah mencari kambing hitam atas pemadaman listrik yang terjadi sekarang ini. Pemadaman listrik ini merupakan kesalahan kolektif mulai dari PLN, pemerintah, hingga DPR, katanya. (ant/iz)