Halaman Muka | Kontak Kami | Tentang Kami | Iklan  | Arsip  Edisi Selasa, 07 September 2010  
Politik dan Keamanan
Ekonomi dan Keuangan
Metropolitan
Opini
Agama dan Pendidikan
Nusantara
Olah Raga
Luar Negeri
Assalamu'alaikum
Derap TNI-POLRI
Hallo Bogor
 
   
 
Login
 
      
 
Password
 
 
 
   
Dunia Tasawuf
Forum Berbangsa dan Bernegara
Swadaya Mandiri
Forum Mahasiswa
Lingkaran Hidup
Pemahaman Keagamaan
Otonomi Daerah
Lemb Anak Indonesia
Parlementaria
Budaya
Kesehatan
Pariwisata
Hiburan
Pelita Hati
..
..
NILAI TUKAR RUPIAH
Source : www.klikbca.com
 JualBeli
USD 9200.00  9100.00  
SGD 6325.65  6236.65  
HKD 1187.90  1173.10  
CHF 7874.45  7769.45  
GBP 18868.05  18609.05  
AUD 8331.10  8203.10  
JPY 80.82  79.36  
SEK 1437.75  1407.65  
DKK 1776.20  1737.00  
CAD 9530.55  9376.55  
EUR 13145.74  12975.74  
SAR 2466.00  2426.00  
25-Okt-2007 / 15:41 WIB
 
 
 
Mencari Jalan Keluar
[Politik dan Keamanan]

Mencari Jalan Keluar

SEMULA kita berharap, kita bisa menyongsong 2009-2014 dengan penuh optimisme. Ada pemerintahan yang kuat, program yang jelas, dan kondisi lingkungan yang kondusif. Demikian juga kalangan LN, berharap begitu besar. Majalah The Economist menyebut tahun 2009-2014 itu sebagai a golden chance, kesempatan emas bagi Indonesia. Namun, entah karena apa, pertemuan Antasari Azhar dengan Anggoro Widjojo di Singapura itu telah menyedot perhatian kita semua, mengabaikan masalah yang lain. Meskipun tidak diyakini kebenarannya oleh Antasari sendiri, dugaan mengalirnya sejumlah uang ke Pimpinan KPK telah menyulut timbulnya kasus hukum Bibit-Chandra. Hal ini diawali dengan testimoni Antasari yang dikatakan oleh Antasari sebagai testimoninya Anggoro Widjojo. Apalagi dengan peran Anggodo Widjojo yang memperkuat dugaan itu.
Sulitkah mencari kebenaran fakta dan kemudian proses hukumnya, sehingga Presiden membuat Perppu KPK, mengganti Pimpinan KPK dan kemudian membentuk Tim Delapan? Dapat dipahami, bahwa krisis semakin meluas. Kepolisian dan Kejaksaan, ternyata telah berjalan begitu jauh. Tim Delapan ternyata menilai lemah, fakta dan proses hukum yang dilakukan kedua aparat penegak hukum kita itu. Masalahnya, tidak saja sekedar perbedaan pendapat, tetapi sudah menjadi pertaruhan kehormatan. Tidakkah suatu hal yang mengherankan, bisa terjadi perbedaan yang begitu mencolok antara lembaga di sekitar Presiden? Meskipun Tim Delapan bukan sebuah lembaga negara, Tim Delapan itu dilahirkan melalui sebuah Keppres, sehingga (tentunya) bisa melahirkan jalan keluar krisis Bibit-Chandra. Ternyata rekomendasinya tidak mengikat, baik bagi Kepolisian, Kejaksaan, dan bahkan bagi Presiden sendiri. Bibit-bibit konflik antar-lembaga negara dan bahkan konflik horisontalpun merebak. Bagaimana komentar kalangan MK, DPR, dan demo di akar bawah dan facebook. Bahkan antara KPI dan Dewan Pers pun terlibat polemik pembatasan penyiaran proses hukum. Semuanya, menunggu hari Senin lusa, ketika Presiden menjanjikan akan menyampaikan kebijakannya.
Tidak berlebih, kalau semua masalah telah mengerucut pada Presiden. Kalau lembaga di bawah Presiden tidak mampu mencari jalan keluar yang elegan, maka pertaruhan itu beralih menjadi pertaruhan kehormatan Presiden. Inikah risiko sebuah Kabinet Presidensial?
Ada falsafah kepemimpinan yang mungkin bisa menjadi arah mencari jalan keluar. Tidak ada prajurit yang jelek. Artinya, hanya komandan yang jelek. Sebaliknya, tugas prajurit adalah agar komandannya sukses/berhasil. Apa artinya? Kalau semuanya menyadari kedudukannya, maka ( insya-Allah) akan ada jalan keluar yang elegan. Siapa prajurit dan siapa komandan dalam kasus Bibit-Chandra? Meskipun waktu semakin dekat, bisa saja dalam dua hari ini masih ada pikiran sehat untuk menemukan jalan keluar krisis yang sedang kita hadapi. Kalau tidak, kita tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi.
Semoga Allah SWT selalu memberi petunjuk jalan yang benar, jalan yang lurus bagi kita semuanya. Amien.

 
Baca Komentar Beri Komentar
Kirimkan Artikel Cetak Artikel
 
 
Menko Kesra Bawa Pesan Presiden SBY
Julian Pasha Mulai Tugas Jubir Presiden
KPK Didesak Tindaklanjuti Kasus Century
Golkar: Hak Angket Century Realitas Politik
Diah Anggraeni Ketum Korpri 2009-2014