Halaman Muka | Kontak Kami | Tentang Kami | Iklan  | Arsip  Edisi Kamis, 18 Desember 2014  
Politik dan Keamanan
Ekonomi dan Keuangan
Metropolitan
Opini
Agama dan Pendidikan
Nusantara
Olah Raga
Luar Negeri
Assalamu'alaikum
Derap TNI-POLRI
Hallo Bogor
 
   
 
Login
 
      
 
Password
 
 
 
   
Dunia Tasawuf
Forum Berbangsa dan Bernegara
Swadaya Mandiri
Forum Mahasiswa
Lingkaran Hidup
Pemahaman Keagamaan
Otonomi Daerah
Lemb Anak Indonesia
Parlementaria
Budaya
Kesehatan
Pariwisata
Hiburan
Pelita Hati
..
..
NILAI TUKAR RUPIAH
Source : www.klikbca.com
 JualBeli
USD 9200.00  9100.00  
SGD 6325.65  6236.65  
HKD 1187.90  1173.10  
CHF 7874.45  7769.45  
GBP 18868.05  18609.05  
AUD 8331.10  8203.10  
JPY 80.82  79.36  
SEK 1437.75  1407.65  
DKK 1776.20  1737.00  
CAD 9530.55  9376.55  
EUR 13145.74  12975.74  
SAR 2466.00  2426.00  
25-Okt-2007 / 15:41 WIB
 
 
 
Komisi IX DPR Desak BKKBN Menyiapkan Perpres dan PP
[Politik dan Keamanan]

UU KEPENDUDUKAN
Komisi IX DPR Desak BKKBN Menyiapkan Perpres dan PP

Jakarta, Pelita
Komisi IX DPR RI mendesak Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) segera merealisasikan amanat dari UU No 52/2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
Hal ini terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi IX DPR RI dengan Kepala BKKBN dan jajarannya di Gedung DPR, Jakarta, Senin (30/11).
Dikatakan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Sumarjati Arjoso, beberapa hal yang mendesak segera direalisasikan adalah menyiapkan Peraturan Presiden tentang perubahan Organisasi BKKBN dan menyiapkan peraturan pemerintah (PP) sebagai penjabaran dari UU No 52/2009.
Masalah kependudukan sudah emergency. Karena itu, harus segera terbentuk payung hukum penjabaran dari UU itu agar masalah tersebut segera bisa diatasi. Pemerintah harus mendukung BKKBN, dan Depdagri harus ikhlas memberikan program kependudukan ini pada BKKBN, ungkap politisi asal Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) ini.
Pada masa akhir sidang DPR periode sebelumnya, DPR mensahkan UU No 52 tahun 2009, salah satu poin penting dari UU ini adalah perubahan organisasi BKKBN. Jika sebelumnya BKKBN hanya mengurusi masalah Keluarga Berencana (KB) secara nasional, dengan disahkannya UU itu BKKBN bertanggung jawab juga dalam mengurusi masalah kependudukan nasional.
Sebelumnya, masalah kependudukan nasional merupakan tanggung jawab dari Direktorat Jenderal (Dirjen) Administrasi kependudukan (Adminduk) Departemen Dalam Negeri (Depdagri).
Kepala BKKBN Sugiri Syarif mengatakan hal itu merupakan bagian dari program 100 hari BKKBN.
Prioritas BKKBN pada program 100 hari adalah penataan kelembagaan BKKBN, melalui Perpres dan PP yang menjadi jabaran dari UU No 52/2009, kata dia.
Karena itu, dikatakan Sugiri, sekarang ini BKKBN sudah membentuk tim untuk menyusun tindak lanjut dari UU itu. Beberapa langkah yang tengah disusun itu antara lain menyiapkan Perpres dan PP terkait amanat dari UU itu.
Kita sudah membentuk tim. Tim ini akan membahas persoalan itu lintas sektor terkait, antara lain depdagri, depnakertrans, kemneg PAN, dan kemneg PPA. 20 PP termasuk Perpres tengah digodok, tahun 2010 diharapkan semuanya bisa selesai, ujar dia. (cr-14)

 
Baca Komentar Beri Komentar
Kirimkan Artikel Cetak Artikel
 
 
Mantan Wapemred Pelita HM Said Budairy Wafat
Hari Ini, SKPP Kasus Bibit-Chandra Keluar
Susno: Saya Menemui Anggoro Atas Perintah...
Perlu Konsistensi Pelaksaan Permendagri No63/2007
Belum Ada Kepastian Hengkangnya Surya Paloh