Halaman Muka | Kontak Kami | Tentang Kami | Iklan  | Arsip  Edisi Kamis, 30 Oktober 2014  
Politik dan Keamanan
Ekonomi dan Keuangan
Metropolitan
Opini
Agama dan Pendidikan
Nusantara
Olah Raga
Luar Negeri
Assalamu'alaikum
Derap TNI-POLRI
Hallo Bogor
 
   
 
Login
 
      
 
Password
 
 
 
   
Dunia Tasawuf
Forum Berbangsa dan Bernegara
Swadaya Mandiri
Forum Mahasiswa
Lingkaran Hidup
Pemahaman Keagamaan
Otonomi Daerah
Lemb Anak Indonesia
Parlementaria
Budaya
Kesehatan
Pariwisata
Hiburan
Pelita Hati
..
..
NILAI TUKAR RUPIAH
Source : www.klikbca.com
 JualBeli
USD 9200.00  9100.00  
SGD 6325.65  6236.65  
HKD 1187.90  1173.10  
CHF 7874.45  7769.45  
GBP 18868.05  18609.05  
AUD 8331.10  8203.10  
JPY 80.82  79.36  
SEK 1437.75  1407.65  
DKK 1776.20  1737.00  
CAD 9530.55  9376.55  
EUR 13145.74  12975.74  
SAR 2466.00  2426.00  
25-Okt-2007 / 15:41 WIB
 
 
 
Habibie : Kasus Timtim Karena PBB
[Politik dan Keamanan]

Jakarta, Pelita



Kerusuhan di wilayah Timor Timur (Timtim) pasca jajak pendapat terjadi karena PBB tidak memberikan waktu kepada Pemerintah Indonesia untuk mempersiapkan keamanan, akibat pengajuan pengumuman hasil jajak pendapat pada 4 September 1999.


"Kerusuhan atau 'class' itu terjadi karena tak diberikan waktu pada kita untuk mempersiapkan langkah-langkah preventif untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak dikehendaki," tegas mantan Presiden BJ Habibie dalam kesaksiannya di pengadilan HAM ad Hoc Timtim di PN Jakarta Pusat, Kamis (20/3).


Mantan Presiden RI itu dihadirkan sebagai saksi tambahan dalam kasus pelanggaran HAM berat Timtim dengan terdakwa mantan Danrem 164/Wira Dharma Dili Brigjen TNI Tono Suratman.


Keterangan Habibie diperlukan untuk dikonfrontasi terhadap keterangan tiga saksi sebelumnya yakni mantan Menko Polkam Feisal Tandjung, mantan Menhan/Pangab Wiranto, dan mantan Menlu Ali Alatas.


Habibie, seperti dilansir Antara, menjelaskan pada 4 September 1999 ia memang mendapat telepon dari Sekjen PBB Koffi Anan yang menyampaikan hasil jajak pendapat.


Waktu itu saksi merasa terkejut kalau sudah ada hasilnya, karena dalam perjanjian hasil jajak pendapat baru akan diumumkan pada 7 September 1999.


Dalam telepon waktu itu tidak dijelaskan kalau pengumuman hasil jajak pendapat dilakukan pada hari itu juga. Oleh karenanya saksi menegaskan pihak aparat keamanan RI belum bisa mempersiapkan dengan maksimal pengamanan di wilayah tersebut.


"Andaikata sesuai kesepakatan pengumuman pada 7 September 1999, Insya-Allah bisa diatasi," tegas Habibie yang hadir bersama beberapa kerabat dekatnya antara lain seperti mantan Menhub Haryanto Danutirto, mantan Menkeh Muladi, mantan Mentambem Ir Zuhal, dan Fanny Habibie.


Sementara itu ketika ditanya mengapa pengamanan jajak pendapat dilakukan oleh TNI, Habibie menjelaskan hal itu karena alasan kedaulatan atas wilayah.


"Berdasarkan undang-undang tak dibenarkan mendatangkan Angkatan Bersenjata ke negara Indonesia tanpa izin DPR. Jadi berdasarkan kedaulatan atas wilayah," tegas saksi.


Perintah


Sementara dalam kesaksian lainnya Habibie juga dengan tegas menolak anggapan dirinya telah memerintahkan terjadinya tindakan sistematis di wilayah Timor Timur.


"Tak ada kebijakan saya untuk melakukan pelanggaran HAM secara sistematis, karena kebijakan itu melanggar nilai-nilai hak asasi manusia universal," katanya.


Ia juga menjelaskan bahwa dirinya sangat menghormati nilai-nilai HAM dan demokratisasi.


Dikemukakan contoh bahwa dirinyalah yang menyatakan keluar dari Partai Golkar saat menjabat sebagai Presiden RI. Habibie juga mengakui bahwa kebijakan mengenai Otonomi Daerah dilakukan dirinya untuk memberikan hak secara penuh kepada rakyat.


Mengenai keputusan lepasnya wilayah Timtim dari NKRI, Habibie menolak hal itu dilakukan oleh dirinya. Berkali-kali saksi menegaskan bahwa dirinya tidak punya kewenangan untuk memerdekakan Timtim.


"Saya tak pernah putuskan referendum karena itu bukan wewenang Presiden, itu MPR. Yang kami lakukan hanyalah memberikan kebebasan kepada rakyat Timtim untuk memilih," tegasnya.


Dalam keterangan lainnya dengan tegas dikatakan bahwa yang memerdekakan Timtim adalah PBB, bukan Indonesia.


Dijelaskan bahwa yang dimaksud memberikan kebebasan rakyat Timtim untuk memilih adalah dalam hal tetap memilih integrasi dengan RI, atau kembali seperti sebelum 1975.


"Idenya, bagi saya, yang berlaku juga bagi seluruh bangsa Indonesia adalah untuk memberikan kebebasan rakyat untuk memilih, dan itu berlaku untuk seluruhnya. Begitu juga untuk rakyat Timtim tidak dibeda-bedakan," katanya. (jon)

 
Baca Komentar Beri Komentar
Kirimkan Artikel Cetak Artikel
 
 
Presiden Megawati Kecam Keras Serangan AS
Depkeu Keluarkan SKO Dana Pemilu Rp526,5 M, Untuk Perumahan Dinas KPU Rp649 M Belum Cair
KATA HATI
Menko Polkam Pertanyakan Ide Penarikan Kedubes RI di AS
Hamzah: Langkah Pertama Rekonsiliasi adalah Rakyat