Halaman Muka | Kontak Kami | Tentang Kami | Iklan  | Arsip  Edisi Kamis, 24 April 2014  
Politik dan Keamanan
Ekonomi dan Keuangan
Metropolitan
Opini
Agama dan Pendidikan
Nusantara
Olah Raga
Luar Negeri
Assalamu'alaikum
Derap TNI-POLRI
Hallo Bogor
 
   
 
Login
 
      
 
Password
 
 
 
   
Dunia Tasawuf
Forum Berbangsa dan Bernegara
Swadaya Mandiri
Forum Mahasiswa
Lingkaran Hidup
Pemahaman Keagamaan
Otonomi Daerah
Lemb Anak Indonesia
Parlementaria
Budaya
Kesehatan
Pariwisata
Hiburan
Pelita Hati
..
..
NILAI TUKAR RUPIAH
Source : www.klikbca.com
 JualBeli
USD 9200.00  9100.00  
SGD 6325.65  6236.65  
HKD 1187.90  1173.10  
CHF 7874.45  7769.45  
GBP 18868.05  18609.05  
AUD 8331.10  8203.10  
JPY 80.82  79.36  
SEK 1437.75  1407.65  
DKK 1776.20  1737.00  
CAD 9530.55  9376.55  
EUR 13145.74  12975.74  
SAR 2466.00  2426.00  
25-Okt-2007 / 15:41 WIB
 
 
 
Pengadaan Senjata Api Satpol PP
[Politik dan Keamanan]

DPR Telusuri Unsur Bisnis
Pengadaan Senjata Api Satpol PP

Jakarta, Pelita
DPR mengultimatum Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi mencabut Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) No 26/2010 tentang Penggunaan Senjata Api bagi Satpol PP.
Selain itu DPR juga akan segera menelusuri kemungkinan adanya unsur bisnis senjata api dibalik Kepmendagri tersebut, kata Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan Jakarta, Kamis (8/7).
Dia menjelaskan dilihat dari penerbitan Kepmendagri yang begitu cepat pada Januari 2010, dan keputusan pengadaan senjata api untuk Satpol PP pada Maret 2010, maka sangat dimungkinkan adanya unsur bisnis dalam persoalan tersebut.
Hal itu perlu dicermati dan diteropong, kata Priyo sambil menjelaskan, DPR akan menelusurinya karena ada sejumlah motif dibalik pengadaan senjata api untuk Satpol PP. DPR dan masyarakat tidak setuju Satpol PP dipersenjatai dengan senjata api, karena akan semakin menjadikan Satpol PP bertindak keras terhadap masyarakat.
Selaku Koordinator Politik Hukum dan Keamanan di DPR, kata Priyo, pihaknya akan memanggil Mendagri Gamawan Fauzi minggu depan untuk meminta penjelasan tentang Permendagri No 26/2010 yang dianggap sangat berbahaya itu.
Kami akan panggil Mendagri agar Permendagri itu dicabut, kata dia seraya menambahkan jangan sampai Kepmendagri ini seperti pengadaan kendaraan pemadam kebakaran yang kemudian ditangani KPK.
Ditegaskan dia, dalam penertiban masyarakat harus mengutamakan pendekatan persuasif, bukan dengan kekerasan. Untuk menghindari terulangnya kasus kendaraan pemadam kebakaran, Priyo menyatakan, yang paling aman adalah mencabut Permendagri tentang pengunaan senjata api itu.
Kalaupun Permendagri itu tidak dicabut, kata Priyo, sebaiknya satu pasal yang mengatur pengadaan senjata api untuk Satpol PP saja yang dicabut.
Bukan peluru tajam
Sementara itu, Direktur Ketenteraman dan Ketertiban serta Perlindungan Masyarakat, Kemendagri Nata Irawan dalam siaran persnya, kemarin menegaskan bahwa Permendagri No 26/2010 justru lebih baik dari aturan sebelumnya. Pihak Kemendagri pun meminta agar tidak sembarang mengecam aturan baru ini.
Jenis senjata api bagi anggota Satpol PP itu hanya terdiri dari senjata peluru gas, semprotan gas, dan alat kejut listrik. Tidak ada yang menggunakan peluru tajam, kata Nata Irawan.
Dia menjelaskan, bahkan untuk menggunakannya pun harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari Polri.
Klasifikasi senjata api yang boleh digunakan oleh Satpol PP mengalami degradasi dari Permendagri No 35/2005. Kalau dalam Permendagri No 35/2005 di Pasal 41 (a) disebutkan bahwa senjata api yang digunakan oleh Polisi Pamong Praja adalah jenis revolver atau sejenisnya dengan menggunakan peluru tajam, peluru karet, dan peluru hampa dengan kaliber 32, terangnya.
Dengan dasar itulah, Nata meminta semua pihak untuk tidak mendramatisir dan membesar-besar persoalan yang ada. Kalau memang hal itu menimbulkan persoalan di masyarakat, pemerintah tentu akan memperhatikan aspirasi yang berkembang tersebut.
Dalam keterangan terpisah, Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo menilai kebijakan mempersenjatai Satpol PP tidak melanggar UU, dan tidak ada anggaran APBD untuk membeli senjata yang tidak sesuai ketentuan.
Soal itu, saya sudah menyampaikan bahwa apa yang akan dilakukan Satpol PP kalau dia diberi senjata tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang ada, katanya.
Menurut dia, tidak ada anggaran di dalam APBD untuk membeli senjata yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Timur Pradopo menambahkan Satpol PP dipersenjatai baru sebatas rencana. Kita belum bisa berbicara detail, katanya.
Ketika ditanya jenis senjata apa yang akan digunakan Satpol PP, Timur juga belum dapat memastikannya. Jenis senjata masih dalam kajian, jawab dia. (kh)


 
Baca Komentar Beri Komentar
Kirimkan Artikel Cetak Artikel
 
 
Presiden: Tangkap Segera Penyerang Aktivis ICW
Ormas AMPERA Ajak Masyarakat Kembangkan Semangat Nasionalisme
Hadar Sayangkan Pernyataan MK yang Bosan Kasus Pilkada
FRAKSI Ultimatum Bolog Tindaklanjuti Penyimpanghan Raskin
FASPPED Adopsi Rencana Aksi Jakarta