Halaman Muka | Kontak Kami | Tentang Kami | Iklan  | Arsip  Edisi Senin, 20 Februari 2017  
Politik dan Keamanan
Ekonomi dan Keuangan
Metropolitan
Opini
Agama dan Pendidikan
Nusantara
Olah Raga
Luar Negeri
Assalamu'alaikum
Derap TNI-POLRI
Hallo Bogor
 
   
 
Login
 
      
 
Password
 
 
 
   
Dunia Tasawuf
Forum Berbangsa dan Bernegara
Swadaya Mandiri
Forum Mahasiswa
Lingkaran Hidup
Pemahaman Keagamaan
Otonomi Daerah
Lemb Anak Indonesia
Parlementaria
Budaya
Kesehatan
Pariwisata
Hiburan
Pelita Hati
..
..
NILAI TUKAR RUPIAH
Source : www.klikbca.com
 JualBeli
USD 9200.00  9100.00  
SGD 6325.65  6236.65  
HKD 1187.90  1173.10  
CHF 7874.45  7769.45  
GBP 18868.05  18609.05  
AUD 8331.10  8203.10  
JPY 80.82  79.36  
SEK 1437.75  1407.65  
DKK 1776.20  1737.00  
CAD 9530.55  9376.55  
EUR 13145.74  12975.74  
SAR 2466.00  2426.00  
25-Okt-2007 / 15:41 WIB
 
 
 
Untuk Hindari Pemankiran, Mekanisme Rapat DPR Harus Ditata
[Politik dan Keamanan]

Untuk Hindari Pemankiran, Mekanisme Rapat DPR Harus Ditata

Jakarta, Pelita
Ketua DPR Marzuki Alie Kembali mengeluhkan dan bahkan menyatakan bingung, karena masih banyak anggota dewan yang mankir pada rapat-rapat komisi, dan terutama dalam rapat pengambilan keputusan di paripurna.
Sidang paripurna Senin (26/7) hanya diikuti sekitar 400 anggota dewan dari jumlah 560 orang. Instruksi agar pimpinan fraksi menegur anggotanya yang pembolos pun seperti mubadzir, kata Marzuki usai sidang paripurna kemarin.
Marzuki mengatakan bahwa untuk memberikan efek jera kepada anggota pembolos itu, kedepan sistem rapat dan kira kode etik anggota DPR harus dipertajam dan dipertegas. Sanksi yang ada saat ini hanya administrative.
Saya akan mengusulkan aturan potong gaji. Kalau terlambat lebih dari sepuluh menit tidak dibayar. Tetapi saya khawatir, nanti ribut lagi tidak banyak yang tidak setuju, tandas.
Tentang sistem absensi dengan finger print agar kelihatan siapa anggota yang keluar masuk pakai cap jempol, Marzuki belum memberikan reaksi. Kecuali itu, berharap keikhlasan anggota DPR untuk melaksanakan tugas sebagai wakil rakyat.
Keluhan Marzuki itu ditanggpi berbagai pendapat pimpinan fraksi DPR. Ketua F-PDIP Tjahjo Kumolo misalnya. Dia mengatakan ketidakhadiran anggota dewan hendaknya tidak dipolitisir, karena anggota dewan juga memiliki kegiatan di luar gedung.
Dia menyarankan, untuk membangkitkan kehadiran anggota dewan untuk hadir, sistem dan mekanisme rapat harus diperbaiki agar lebih berkualitas dan pimpinan DPR tidak selalu sibuk dengan urusan absensi procedural rapat saja.
Anggota sudah dewasa. Tugas Ketua DPR bukan soal absensi saja, banyak tugasnya yang lain. Sebaiknya diumumkan saja siapa yang bolos dan tanpa izin. Jangan mempolitisir kasus ini, kata Tjahjo Kumolo.
Menurut dia, perbaikan sistem yang dimaksud adalah dengan mengubah mekanisme rapat paripurna yang masih memperdengarkan pandangan fraksi setiap kali pengambilan keputusan tingkat II.
Mestinya paripurna hanya untuk pengambilan keputusan dan membicarakan soal kenegaraan saja. Pandangan fraksi cukup di Panja saja, kata dia.
Selain itu, penjadualan agenda kerja anggota juga harus ditata. Hari kegiatan pansus, diisi hari komisi. Hari paripurna berbenturan dengan kunjungan ke luar negeri. Jadi, perbaikan mekanisme rapat itu yang harus ditata melalui perubahan Tata Tertib anggota, kata dia menyarankan.
Sementara Sekjen Partai Golkar Idrus Marham mengatakan tidak sepakat atas sanksi itu. Apalagi jika sanksi berupa pemotongan gaji. Kita ini sudah besar, jangan pakai pendekatan anak kecil, tetapi harus pakai kualitatif. Mereka ini orang kaya, pengusaha-pengusaha jadi tidak akan mempan, kata Idrus Marham.
Dikatakan dia, kalau sanksi gaji dikurangi pun tidak akan efektif. Sedangkan mengenai alat pemindai sidik jari, dia juga tidak setuju. Tingkat kehadiran harus diatur sedemikian rupa sehingga lebih bermakna. Kontribusinya seperti apa sehingga kehadiran anggota bisa efektif, tidak sekedar hadir mengikuti persidangan tanpa ada kontribusi pikiran apapun.
Untuk apa hadir kalau tidak bicara apa-apa. Makanya kita bicara substansi bukan prosedural, kata Idrus lagi. Sedangkan untuk sanksi kada dia, lebih baik diserahkan kepada masing- masing fraksi. Karena fraksilah yang memberikan penugasan.
Sangat prihatin
Koordinator Advokasi dan Investigasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Uchok Khadafi kecewa pada kinerja DPR, Setiap tahun anggota DPR menerima gaji bersih Rp 900 jutaan. Ironisnya, gaji sebesar itu tidak diimbangi dengan kerja memadai.
Kami sangat prihatin dengan kinerja anggota DPR yang hanya menonjolkan 3P, yaitu pemboros anggaran, pembolos rapat, dan provokator publik ketimbang merancang UU. DPR baru menyelesaikan lima UU dari 70 yang direncakan tahun ini, kata dia.
Fitra menghitung gaji bersih setiap anggota DPR sebesar Rp913 juta pertahun, sebesar Rp929 juta untuk posisi wakil ketua badan, dan Rp937 juta pertahun untuk ketua badan. Fitra memperkirakan Rp511 miliar uang rakyat habis untuk gaji 560 anggota DPR. (kh)


 
Baca Komentar Beri Komentar
Kirimkan Artikel Cetak Artikel
 
 
Pemerintah Keluarkan Perpres Badan Anti-Teroris
Koruptor Harus Dihukum Berat
Eggi Sujana Protes Keras Jika Kejagung Tidak Tahan Hartono
Dadang Kafrawi Kembali Ajukan Penangguhan Penahanan
PT DKI Jakarta Bantah Putus Bebas Kasus Korupsi Nursyaf Effendi