Halaman Muka | Kontak Kami | Tentang Kami | Iklan  | Arsip  Edisi Rabu, 29 Maret 2017  
Politik dan Keamanan
Ekonomi dan Keuangan
Metropolitan
Opini
Agama dan Pendidikan
Nusantara
Olah Raga
Luar Negeri
Assalamu'alaikum
Derap TNI-POLRI
Hallo Bogor
 
   
 
Login
 
      
 
Password
 
 
 
   
Dunia Tasawuf
Forum Berbangsa dan Bernegara
Swadaya Mandiri
Forum Mahasiswa
Lingkaran Hidup
Pemahaman Keagamaan
Otonomi Daerah
Lemb Anak Indonesia
Parlementaria
Budaya
Kesehatan
Pariwisata
Hiburan
Pelita Hati
..
..
NILAI TUKAR RUPIAH
Source : www.klikbca.com
 JualBeli
USD 9200.00  9100.00  
SGD 6325.65  6236.65  
HKD 1187.90  1173.10  
CHF 7874.45  7769.45  
GBP 18868.05  18609.05  
AUD 8331.10  8203.10  
JPY 80.82  79.36  
SEK 1437.75  1407.65  
DKK 1776.20  1737.00  
CAD 9530.55  9376.55  
EUR 13145.74  12975.74  
SAR 2466.00  2426.00  
25-Okt-2007 / 15:41 WIB
 
 
 
Marzuki: Pemprov DKI Jakarta Lecehkan Parlemen
[Politik dan Keamanan]

Marzuki: Pemprov DKI Jakarta Lecehkan Parlemen

KETUA DPR RI Marzuki Alie menegaskan, Pemprov DKI Jakarta telah melakukan pelecehan terhadap MPR, DPR dan DPD yang tetap membiarkan pembangunan mall dan pusat hiburan di kawasan Taman Ria Senayan Jakarta yang merupakan aset negara.
Demikian ditegaskan Marzuki di Gedung DPR Senayan Jakarta, Senin (26/7). Pemprov DKI Jakarta sudah melecehkan DPR, DPD dan MPR dalam kasus Senayan, dengan membiarkan proyek itu terus berjalan, tegas dia.
Marzuki menegaskan atas realitas itu patut dicurigai ada kolusi antara pengusaha dengan oknum birokrasi Pemprov DKI Jakarta dalam mengeluarkan izin. Saya minta mereka diperiksa karena telah melanggar undang-undang, ujar dia.
Politisi Demokrat itu menegaskan, dia sudah berbicara dengan pihak sekretaris negara (setneg) mengenai pengembalian fungsi Taman Ria Senayan itu dijadikan taman, dan setneg menegaskan tidak akan mengizinkan pembangunan di kawasan tersebut.
Marzuki juga melihat dengan pembiaran pembangunan Mall dan pusat hiburan dilokasi tersebut, ada upaya dari Pemda DKI untuk memfaith a comply DPR dengan Sekneg.
Sekarang persoalannya ada di Pemda. Jika Pemprov DKI berani mengeluarkan IMB dan Amdal tanpa ada izin lingkungan dan parlemen sebagai pemilik lingkungan, maka saya akan minta fraksi Partai Demokrat di DPRD untuk menindaklanjutinya, kata dia.
Mengenai adanya dukungan Golkar terhadap pelaksanaan proyek itu, karena pengusaha yang mengerjakan proyek itu adalah kader Golkar, Marzuki meminta pengertian Golkar, karena kasus ini bukanlah masalah kader atau partai, tapi masalah kelembagaan.
Sedangkan mengenai tidak bisa dibatalkannya pernjanjian yang telah ditandatangani seperti yang pernah diutarakan F-PG di DPR, Marzuki menjelaskan, perjanjian yang merugikan salah satu pihak bisa dibatalkan.
Apalagi kalau ada indikasi bahwa dibalik perjanjian itu ada kolusi, maka perjanjian itu batal dengan sendirinya, tegas Marzuki.
***
SIDANG Paripurna DPR, Senin (26/7) secara aklamasi meminta kawasan bekas Taman Ria Senayan menjadi kawasan hijau terbuka untuk umum dan DPR mendesak penghentian rencana pembangunan mall di kawasan tersebut.
Desakan ini menjadi bagian dari keputusan bersama rapat kita hari ini, kata Wakil Ketua DPR, Pramono Anung yang memimpin sidang paripurna tersebut.
Topik Taman Ria Senayan sebenarnya tidak ada dalam jadwal pembahasan sidang Paripurna DPR. Tetapi karena Wakil Ketua Komisi II DPR, Teguh Juwarno melakukan interupsi agar Paripurna membahas pembangunan mall, maka pembahasan itu dibicarakan.
Secara kongkret saya meng-appeal seluruh anggota DPR secara aklamasi meminta kawasan Taman Ria menjadi kawasan hijau terbuka, tegas Teguh.
Teguh menegaskan, rencana pembangunan mall itu menyalahi Keppres No 94/2004 tentang Pengelolaan Kompleks Olahraga Bung Karno. Dalam Keppres yang diterbitkan zaman Presiden Megawati, kawasan Taman Ria Senayan menjadi daerah yang ditetapkan sebagai warisan budaya nasional.
Teguh menegaskan akan berupaya menekan Pemrov DKI Jakarta dalam penyaluran APBN kepada daerah, jika kasus-kasus ini tidak bisa dibereskan oleh Gubernur DKI Jakarta.
Kita ini punya kewenangan menyusun APBN, kalau perilaku Pemrov DKI Jakarta terus seperti ini, kita juga bisa menekan dengan instrumen APBN, tandas Teguh. (kh/cr-14)

 
Baca Komentar Beri Komentar
Kirimkan Artikel Cetak Artikel
 
 
Untuk Hindari Pemankiran, Mekanisme Rapat DPR Harus Ditata
Pemerintah Keluarkan Perpres Badan Anti-Teroris
Koruptor Harus Dihukum Berat
Eggi Sujana Protes Keras Jika Kejagung Tidak Tahan Hartono
Dadang Kafrawi Kembali Ajukan Penangguhan Penahanan