LSM Harus Dilibatkan dalam Penyusunan Kebijakan Publik

Bogor, Pelita
Puluhan LSM se Kabupaten Bogor mendesak agar dilibatkan dalam penyusunan setiap kebijakan publik termasuk dalam penyusunan kerangka anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bogor. Hal ini mencuat dalam forum rembuk LSM se Kabupaten Bogor di Ruang Rapat Setda Pemkab Bogor, Selasa (27/7) kemarin.
Ketua Dewan Penasehat Forum Rakyat yang menggagas forum rembuk LSM ini, H Danang Donoroso mengatakan kegiatan ini merupakan upaya untuk menyatukan pemikiran visi dan misi dikalangan lembaga swadaya masyarakat dalam perannya melakukan kontrol dan menyikapi isu-isu strategis yang muncul akibat kebijakan yang dilaksanakan pemerintah daerah.
Sekarang saatnya kalangan LSM untuk berperan dalam penyusunan kebijakan publik termasuk pengalokasian anggaran yang bersumber dari APBD. Dan forum ini merupakan momentum awal untuk merumuskan visi bersama, ungkap H Danang Donoroso kemarin.
Danang menambahkan LSM harus senantiasa meningkatkan profesionalisme dan bersatu dalam satu visi dan tujuan sehingga pemerintah daerah akan lebih transparan sehingga kesejahteraan rakyat lebih terbuka.
Ketua Komite Nasional Pemuda Indinesia (KNPI) Kabupaten Bogor, Farid Maruf mengatakan jika bicara pembangunan, maka harus bicara proses. jika bicara proses maka kita bicara soal pihak-pihak yang melakukan pembangunan. dan pihak yang melakukan pembangunan lebih besar masyarakat dibandingkan pemerintah. salah satu fungsi pemerintah adalah menyediakan fasilitas dan fasilitas itu harus pada yang mengawasi.
Yang mengawasi itu bisa dari internal dan eksternal. jangan sampai terjadi kerugian yang tidak jelas. meskipun saya birokrat tapi saya tidak alergi dengan kritik. pembangunan harus seimbang. saya paham bahwa apbd jika dibandingkan jumlah penduduk dan luas wilayah sangat tidak seimbang. namun itu tidak menjadi alasan bagi pemda untuk tidak melakukan pembangunan, kata Farid
Ketua Lembaga Pemantau Pembangunan Bogor (LPPB) Ujang Wahyudin Khadafi menilai pembangunan di Kabupaten Bogor belum maksimal bahkan masih amburadul .menurutnya seharusnya pembangunan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP).
Saya melihat tidak adanya keserasian dalam menjalankan implementasi pembangunan dan sering terjadi benturan. contohnya soal dinas pertanian dan dinas kehutanan perkebunan. belum lagi soal macetnya revitalisasi pertanian padahal merupakan program bupati. harus ada lahan, bibit, penyuluh, pertanian. pembangunan harus terencana, tandasnya.
Sedangkan Ketua Komite Rakyat Untuk Keadilan (Kompak) Haris Maraden menyoroti soal kegagalan pemerintah daerah dalam melaksanakan program revitalisasi pertanian dia menilai pemerintah daerah tidak kreatif memanfaatkan potensi alam yang dimiliki Kabupaten Bogor dengan luas wilayah yang dimilikinya dan kesuburan lahannya.
Forum rembuk LSM ini akhirnya membuat beberapa butir kesepakatan yakni diskusi LSM ini akan dilaksanakan secara berkelajutan. (ugi)