Cetak sekarang!

UU Amanatkan BPH Migas Lakukan Lelang Hak Khusus

Laporan:

 Badan Pengatur Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menyatakan kewenangannya melakukan lelang hak khusus merupakan amanat UU No.22 Tahun 2001 tentang Migas.
UU Amanatkan BPH Migas Lakukan Lelang Hak Khusus Jakarta, Pelita Badan Pengatur Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menyatakan kewenangannya melakukan lelang hak khusus merupakan amanat UU No.22 Tahun 2001 tentang Migas. Kepala BPH Migas, Tubagus Haryono, di Jakarta, Minggu (19/8), mengatakan sesuai Pasal 46 Ayat 3 Huruf f UU No 22 Tahun 2001, maka BPH Migas adalah instansi yang ditugaskan membuat regulasi usaha gas melalui pipa. Salah satu bentuk regulasinya adalah melakukan lelang hak khusus pipa ruas transmisi dan wilayah jaringan distribusi kepada badan usaha, katanya. Sebelumnya, Dirjen Migas Departemen ESDM, Luluk Sumiarso, mengatakan pihaknya akan mengambilalih kewenangan tender hak khusus yang selama ini dipegang BPH Migas. Pengambilalihan wewenang tersebut, menurut dia, sesuai ketentuan yang diatur dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yang saat ini sedang disusun dan merupakan revisi PP No.36 Tahun 2004 mengenai Hilir Migas. Luluk mengatakan pengalihan tersebut juga untuk menghindari terjadinya konflik kepentingan di BPH Migas karena juga berperan sebagai badan pengatur. Namun menurut Tubagus, dalam pelaksanaan lelang hak khusus, harus dibedakan antara tugas pemerintah yakni Ditjen Migas Departemen ESDM sebagai pembuat kebijakan dengan BPH Migas sebagai regulator usaha. Sebagai pembuat kebijakan, lanjutnya, Ditjen Migas bertugas menyusun kebijakan pengembangan infrastruktur pipa gas sesuai Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional (RIJTDGBN) setelah mendapat masukan berbagai pihak. Rencana Induk itu kemudian ditawarkan kepada badan usaha yang berminat melalui mekanisme regulasi usaha gas lewat pipa. Sesuai UU 22/2001, BPH Migas yang bertugas membuat regulasi usahanya yang salah satunya adalah melakukan lelang hak khusus, katanya. Tubagus menambahkan tujuan didirikannya BPH Migas dan juga Badan Pelaksana Hulu Minyak dan Gas (BP Migas) adalah agar pemerintah bisa berkonsentrasi pada kebijakannya saja. Sehingga kalau ada perselisihan, maka bukan pemerintah yang sibuk, melainkan BPH Migas dan BP Migas yang akan menanggung risikonya, ujarnya. Ia juga mengungkapkan berbeda dengan wilayah kerja di hulu migas yang melelang pengelolaan penambangan aset milik negara di wilayah Indonesia, sehingga pelaksanaannya harus dilakukan pemerintah selaku pemegang kuasa pertambangan sekaligus regulator hulu. Dalam hak khusus, lanjut Tubagus, hanya merupakan lelang membangun dan mengoperasikan pipa di wilayah Indonesia, sehingga asetnya dimiliki badan usaha pemenang lelang dan bukan milik negara. Dengan demikian, lelang hak khusus bukan merupakan kebijakan, tapi regulasi usaha yang sesuai UU adalah tugas BPH Migas.(ant)


Sumber: http://116.213.48.92//artikel/35518.shtml