Cetak sekarang!

Mabes Polri Sidik Beberapa Lokasi Tambang Ilegal di Barut

Laporan:

 Sekitar 12 orang tim Bareskrim Markas Besar (Mabes) Polri yang diwakili Direktur Tindak Pidana Tertentu (Tipiter) yang dipimpin Kanit V Kombes Drs Suparwoto
Mabes Polri Sidik Beberapa Lokasi Tambang Ilegal di Barut Muara Teweh, Pelita Sekitar 12 orang tim Bareskrim Markas Besar (Mabes) Polri yang diwakili Direktur Tindak Pidana Tertentu (Tipiter) yang dipimpin Kanit V Kombes Drs Suparwoto, melakukan penyidikan (sidik) terkait penambangan di kawasan hutan tanpa izin di Kab Barito Utara (Barut), Kalimantan Tengah (Kalteng). Informasi yang berhasil dihimpun, dugaan penambangan ilegal yang masuk dalam kawasan hutan produksi itu yakni, PT Unirich Mega Persada (UMP) yang mengantongi izin Kuasa Pertambangan (KP) batu bara eksploitasi dengan nomor izin 188.45/310/2008 tertanggal 28 April 2008, dengan luas 3.920 hektar di wilayah Desa Hajak, Kecamatan Teweh Tengah, Barut. Masa berlaku 20 tahun. Pihak Dir Tipiter yang berjumlah 12 orang mulai berpangkat Kompol hingga Kombes, melakukan penyidikan beberapa hari terkait dugaan pelanggaran tersebut. Pada, Minggu (24/5) pihak Bareskrim Mabes Polri itu langsung menghentikan kegiatan eksploitasi pertambangan batu bara dan memberi garis polisi lokasi tambang juga puluhan alat berat yang digunakan untuk penambangan. Tim dari Mabes Polri enggan memberi keterangan terkait pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan tersebut yang mulai April 2009 lalu melakukan penambangan batu bara. Pihak Polres Barut dan Pemerintah Daerah setempat tidak mengetahui kedatangan dari Mabes Polri ini. Ketika wartawan hendak mengkonfirmasi kepada salah seorang dari tim, di halaman Satuan Reskrim Polres Barut, Rabu (27/5), tidak mau memberikan keterangan. Saya tidak mau memberikan keterangan pers, dan mau salah atau tidak itu terserah saja kalian menanggapi kami. Kalian mengejar berita ini hanya bikin capek kalian saja, ujarnya. Sejumlah wartawan lainnya yang menunggu dari pagi hingga siang hari di Polres Barut, tidak berhasil mendapatkan informasi detail terkait pemeriksaan sejumlah petinggi perusahaan tersebut. Terkait kasus itu, hanya beberapa orang perusahaan diperiksa dari legal officer hingga kepala teknik tambang (KTT), termasuk Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Barut Ir Iwan Fikri dan Kabid Kehutanan Rumsyah Bagan. Sedangkan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Barut H Asran dan Kabid Pertambangan Ir Daud Danda, belum dimintai keterangan, karena dinas luar kota. Informasi yang diterima, hingga sore hari belum ada satupun dari pihak perusahaan dan dari pejabat berwenang Barut yang ditetapkan sebagai tersangka. Sepengetahuan saya karena pemeriksaan belum rampung, belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka terkait dugaan pelanggaran izin pinjam pakai kawasan hutan tersebut, ujar salah satu anggota polisi yang enggan menyebutkan namanya. Sementara itu, Kapolres Barut, AKBP Wahjoe Witjaksono, ketika hendak ditemui para wartawan enggan memberikan keterangan, ajudannya mengatakan, Bapak belum bersedia memberi konfirmasi. Pihak PT UMP yang diwakili Legal Officer, Bonaventura Tau Sigar SH, melalui rilis, mengatakan, berdasakan fakta lapangan dan fakta hukum atas pertambangan PT UMP, diketahui masuk dalam wilayah kawasan KPPL sesuai dengan rencana tata ruang wilayah provinsi (RTRWP) Kalteng 2003. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Barut, H Asran ketika dihubungi via ponsel, menyatakan dugaan penambangan di kawasan hutan produksi itu, hanya salah dalam pengunaan peta saja. Menurut Asran, pihaknya dalam menerbitkan izin sudah sesuai izin formal dan berdasarkan peta RTRWP 2003 dan peta Bakosortanal dan itu masih diakui dimata hukum. Sementara Pihak Mabes Polri menggunakan dasar hukum dengan peta TGHK 1982, jadi tidak ketemu penggunaan dasar hukumnya. Kalau memang TGHK itu diberlakukan, semua tambang maupun izin lainnya akan berhenti operasi, sebab semua izin kita keluarkan berpatokan dengan RTRWP 2003, yang saat ini belum dilakukan revisi, jelas Asran. (arf)


Sumber: http://116.213.48.92//artikel/71832.shtml