|
| 181. |
DPR Tambah 10 Staf Ahli Untuk Badan Legislasi
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berencana menambah 10 tenaga ahli di Badan Legislasi (Baleg) untuk membantu tugas-tugas badan tersebut dalam pembahasan rancangan dan revisi undang-undang (UU). .... |
| 182. |
DPR Dorong Presiden Lakukan Terobosan Pembebasan Lahan Jalan Tol
Komisi V DPR mendorong agar pemerintah, baik presiden maupun menteri terkait untuk membuat terobosan penyelesaian lahan yang akan dijadikan jalan tol. Komisi V DPR pun telah memastikan akan melakukan revisi UU jalan, terutama terkait dengan persoalan pengadaan lahan. .... |
| 183. |
Gugat Tempo, Polri Dinilai Reaktif
Langkah reaktif Mabes Polri menyikapi pemberitaan rekening gendut perwira polisi mengundang keprihatinan berbagai kalangan. Pasalnya, sikap reaktif yang menggugat itu justru menimbulkan kesan bahwa Polri tidak siap transparan. .... |
| 184. |
Pemerintah Dinilai Tidak Pro Rakyat
Kebijakan pemerintah menaikkan Tarif Dasar Listrik (TDL) mengundang penolakan dari berbagai elemen masyarakat, termasuk elemen mahasiswa dari berbagai kampus di Jakarta. .... |
| 185. |
Partai Golkar merasa di Atas Angin Soal Dana Aspirasi
PARTAI Golkar menyatakan mendapat dukungan dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD) atas gagasannya tentang dana aspirasi Rp1 miliar per-desa. Karena itu Golkar merasa yakin gagasan dana aspirasi itu akan diterima pemerintah. .... |
| 186. |
Saksi: Pemilik Berterima Kasih Tanahnya Dibebaskan
Saksi Andi Wahab mantan pegawai Biro Perlengkapan Provinsi DKI Jakarta menegaskan, pemilik tanah yang dibebaskan untuk taman dan makam mengucapkan terima-kasih kepadanya karena tanah mereka dibebaskan dan mendapat uang ganti rugi dari Pemprov DKI. .... |
| 187. |
Presdir PT Masaro Radiokom Ditahan KPK
Setelah menjalani pemeriksaan beberapa kali akhirnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Presiden Direktur PT Masaro Radiokom Putranefo Prayugo. Dia diduga melakukan korupsi proyek sistem komunikasi radio terpadu (SKRT). .... |
| 188. |
PAN Tetap Tolak Dana Aspirasi
Sekjen Partai Amanat Nasional (PAN) Taufik Kurniawan mengatakan fraksinya tetap menolak usulan dana aspirasi daerah, dana desa atau dana program percepatan dan pembangunan daerah (P4D) yang diusulkan fraksi Partai Golkar di DPR maupun DPD. .... |
| 189. |
Pembahasan BPIH Setelah Reses
Jakarta - Pembahasan Biaya Penyelengaraan Ibadah Haji (BPIH) akan dilanjutkan setelah masa persidangan keempat dimulai, karena anggota Komisi VIII DPR harus melaksanakan tugas menemui konstituen. .... |
| 190. |
Yusril Tuding Hendarman Jaksa Agung Ilegal
Mantan Menteri Hukum dan HAM Yusril Ihza Mahendra menuding Jaksa Agung Hendarman Supandji sebagai Jaksa Agung ilegal. Karena itu Yusril menolak diperiksa sebagai tersangka berkaitan dengan kasus korupsi biaya akses fee Sisminbakum. .... |
| 191. |
Satgas Mafia Hukum Diminta Tindak Mafia Tanah
Satuan Tugas (Satgas) Mafia Hukum didesak melakukan penyelidikan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI untuk memerangi aksi mafia tanah yang semakin merajalela. .... |
| 192. |
Komisi VIII DPR akan Gunakan Semua Haknya untuk Merespon Kemenang
Komisi VIII DPR akan menggunakan semua hak yang dimilikinya untuk menghadapi pelecehan yang dilakukan Kementerian Agama (Kemenag), terkait atas ketidakhadirannya dalam rapat kerja pengambilan keputusan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH), Rabu (30/6). .... |
| 193. |
RRI Kerjasama Penyiaran dengan Radio China
Radio Republik Indonesia (RRI) menjalin kerjasama di bidang penyiaran radio dengan China Radio International (CRI). Kerjasama tersebut merupakan tindaklanjut kerjasama kedua negara yang dituangkan dalam deklarasi bersama antara RRI dan CRI. .... |
| 194. |
Akhirnya DK KPU Berhentikan Andi Nurpati
DEWAN Kehormatan Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan anggota Andi Nurpati terbukti melanggar kode etik penyelenggara pemilu. .... |
| 195. |
Front Pembela Islam Dinilai Tidak Bermanfaat
Wakil Ketua DPR Pramono Anung menegaskan, tindakan Front Pembela Islam (FPI) telah melampaui fungsi dan kewenangannya sebagai organisasi kemasyaratan (ormas). .... |
| 196. |
Komisi V DPR dan Pemerintah Tuntas Sosialisasikan UU 22/2009
Anggota Komisi V DPR dari F-PDIP Mangara M Siahaan mengatakan bahwa pemerintah bersama-sama Komisi V DPR RI sudah menyelesaikan sosialisasi UU No 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di 33 provinsi. .... |
| 197. |
Sama Seperti DPR, DPD Juga Minta Dana Aspirasi
Usulan dana aspirasi sejumlah fraksi di DPR yang berjalan mulus kini membuat Dewan Perwakilan Daerah (DPD) ikut-ikutan. Meski tak sebesar usulan DPR, DPD mengusulkan dana aspirasi sebesar Rp1 miliar untuk setiap desa. .... |
| 198. |
Rumah Jabatan Anggota DPR Siap Huni Maret 2011
Rumah jabatan anggota DPR RI (RJA) di Kalibata diperkirakan sudah bisa diisi para wakil rakyat Maret 2011. Pemugaran komplek rumah jabatan itu sendiri baru selesai September tahun ini seperti yang dijanjikan kontraktor utama PT Adhi Karya. .... |
| 199. |
Marzuki: Jafar Hafsyah Sosok yang Tepat Pimpin HKTI
Setelah mendapat sinyal dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Ketua DPP Partai Demokrat (PD) Jafar Hafsah mendeklarasikan dirinya untuk menghadapi Prabowo Subiyanto dalam perebutan Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) periode 2010-2015. .... |
| 200. |
Ali Wongso: Tidak Tertutup Kemungkian Nasdem Menjadi Parpol
Ketua DPP Partai Golkar Ali Wongso Sinaga mengatakan, tidak tertutup kemungkinan Organisasi Masyarakat (Ormas) Nasional Demokrat (Nasdem) yang dipimpin mantan Penasihat Partai Golkar Surya Paloh itu menjadi partai politik (parpol). .... |
|
