Politik

Lembaga bantuan Hukum (LBH), Gratis atau Terjangkau?

Mungkin anda pernah mendengar keluhan seseorang yang sedang menghadapi masalah dengan hukum tetapi bingung harus kemana mencari bantuan, karena...

Written by Editorial · 1 min read >
pelayananan bantuan hukum tanpa biaya

Mungkin anda pernah mendengar keluhan seseorang yang sedang menghadapi masalah dengan hukum tetapi bingung harus kemana mencari bantuan, karena merasa tidak mampu secara ekonomi. Mungkin spontan kita menyarankan, “cari bantuan hukum murah saja”. Benarkah adakah bantuan hukum tanpa biaya seperti itu? simak ulasannya di tulisan berikut.

Definisi Bantuan Hukum Biaya Terjangkau

Definisi gratis adalah calon klien tidak dikenakan biaya honorarium bagi pihak yang memberikan bantuan hukum khusus untuk calon klien yang berasal dari kalangan tidak mampu dan bukan untuk kasus komersil.

Definisi “gratis” ini juga tidak berlaku apabila ada biaya-biaya resmi lain yang diminta oleh instansi lain selama biaya tersebut berhubungan dengan penangan kasus. Ini yang harus digarisbawahi. Apa saja yang ditanggung “gratis” tersebut? Sudah ada penjelasan detail, yaitu di dalam UU No. 11 Tentang Bantuan Hukum.

Karena definisinya adalah “tidak mampu”, maka calon clien harus dapat menunjukkan Surat Keterangan Tidak Mampun (SKTM) yang dikeluarkan Kepala Desa atau Lurah atau Kepala wilayah setingkat dengan itu. Atau mampu menunjukkan salah satu beberapa dokumen tunjang sosial lain, seperti:

  • Kartu Keluarga Miskin;
  • Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat;
  • Kartu Beras Miskin;
  • Kartu Program Keluarga Harapan;
  • Kartu Bantuan Langsung Tunai;
  • Kartu Kartu Perlindungan Sosial;
  • atau dokumen lain yang berkaitan dengan pelayanan penduduk miskin.

Selebihnya adalah persyaratan administratif sesuai alur anangan kasusnya. Informasi tersebut harus benar dan sesuai fakta yang ada.

Pihak yang Memberikan Pelayanan Hukum Biaya Murah

Kasus hukum apa saja yang dapat ditangani atau diajukan untuk mendapatkan bantuan hukum dengan harga murah? Pastinya yang benar-benar memiliki dasar hukum, berhubungan dengan kepentingan golongan masyarakat miskin, berpotensi melangar hak asasi manusia, berhubungan dengan kepentingan orang banyak atau mungkin memiliki dampak pada nilai-nilai keadilan.

Menurut UU bantuan hukum, ada 3 pihak yang dapat memberikan bantuan hukum murah bahkan gratis kepada masyarakat tidak mampu, yaitu:

Lembaga Bantuan Hukum

Merupakan lembaga yang didirikan khusus untuk memberikan bantuan hukum secara gratis kepada masyarakat yang membutuhkan. Lembaga tersebut berada dibawah koordinasi dan pengawasan Kementrian Hukum dan HAM, sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 3 Tahun 2013.

LBH sudah tersebar hampir di setiap propinsi hingga kabupaten. Calon klien tinggal menghubungi kantor LBH terdekat dan mengikuti prosedur di masing-masing LBH.

Pos Bantuan Hukum

Pos Bantuan Hukum lebih sering disingkat dengan Posbakum. Merupakan layanan bantuan hukum yang terdapat di setiap Pengadilan tingkat pertama. Sasaran adalah :

  • Orang/kelompok yang masuk kategori tidak mampu secara ekonomi;
  • Tidak tahu akses informasi mengenai hukum.

Bentuk layanan adalah: pemberian informasi dan konsultasi seputar masalah hukum serta pembuatan dokumen hukum sesuai aturan perundangan yang berlaku. Pelaksana adalah: Ketua Pengadilan dan staf Pengadilan yang terkait lain.

Pengacara Probono

Pilihan lain adalah menggunakan jasa pengacara atau disebut dengan Probono. Probono adalah pelayanan hukum bagi kepentingan umum atau pihak tidak mampu secara ekonomi dan tidak dipungut biaya. Jasa layanan hukum tersebut dilakukan oleh para pengacara secara gratis.

Ini merupakan kewajiban profesi yang di atur dalam Pasal 22 Undang-Undang Advokat. Aturan hukum tersebut sudah termaktub dalam peraturan internal Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) bahwa menjadi kewajiban bagi pengacara untuk memberikan jasa hukum probono selama 50 jam / tahun.

Jadi jelas ya, bantuan hukum secara GRATIS itu ada. Tetapi kepada siapa, sejauh mana nilai GRATIS-nya, tergantung pada sasaran / pihak yang berhak, kasus nya seperti apa serta sejauhmana kemampuan negara untuk menanggung GRATIS tersebut. Semua sudah ada aturannya. Lebih lanjut, silahkan menghubungi salah satu lembaga hukum diatas untuk mendapatkan informasi lebih detail.  Demikian, semoga bermanfaat.

tarif jasa pengacara

Mengenal Patokan Biaya Jasa Pengacara

Editorial in Politik
  ·   1 min read
renungan kekuasaan oleh dr syahganda nainggolan

Kekuasaan (Sebuah Renungan)

Editorial in Politik
  ·   2 min read