Masjid yang digunakan sebagai tempat ibadah dan kegiatan lainnya oleh para pemeluk agama Islam, ternyata juga mempunyai sistem pengelolaan. Sistem pengelolaan tersebut berdasarkan pada beberapa undang-undang yang khusus dikeluarkan sebagai pedoman dalam pengelolaan masjid. Anda bisa menyimak hal tersebut di bawah ini.

UU yang Membahas Pengelolaan Masjid

Menteri Agama mengeluarkan peraturan No.54/2006 tentang Pengelolaan Masjid. Peraturan tersebut berisi tentang tata kerja dan susunan organisasi yang ada di dalam Badan Kesejahteraan Masjid. Peraturan tersebut berisi tentang beberapa bab yang khusus membahas tentang tata kelola masjid yang telah ditetapkan. 

Adapun beberapa peraturan yang sudah ditetapkan dalam hal pengelolaan masjid di antaranya dikutip Hasana.id yaitu sebagai berikut:

Bab I tentang Ketentuan Umum

  • Yang dimaksud dengan menteri merupakan Menteri Agama yang dimiliki oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
  • Dirjen (Direktur Jenderal) maksudnya adalah seorang Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam yang berada di Departemen Agama.
  • Direktur Pembinaan Syariah dan Urusan Agama Islam adalah seorang yang dimaksud dengan Direktur.
  • Kantor Wilayah Departemen Agama yang berada di provinsi biasanya disebut dengan Kanwil.
  • Kantor Departemen Agama yang ada di kota atau kabupaten biasanya disebut dengan Kandepag.
  • Sedangkan Kantor Urusan Agama tingkat kecamatan sering disebut dengan KUA.
  • Badan Kesejahteraan Masjid sendiri sering disebut dengan singkatan BKM untuk mempermudah dan tidak menyulitkan ketika diucapkan.

Bab II di Peraturan Membahas Fungsi, Nama, dan Tempat Kedudukan

  • Pada pasal ke-2 menyebutkan bahwa Badan Kesejahteraan Masjid yang sering disebut dengan BKM termasuk lembaga yang bersifat semi resmi. Badan tersebut dibentuk oleh Departemen Agama yang bertujuan untuk meningkatkan fungsi dan peranan masjid sebagai tempat melakukan ibadah serta sarana pembinaan untuk para umat muslim.

Pasal ke-3 tentang Peran dan Fungsi BKM 

Pasal ke-3 pada Bab Ini berisi peran dan fungsi BKM di antaranya seperti:

  • Melakukan kerjasama dan advokasi dengan para pengurus masjid demi kekayaan dan keamanan masjid.
  • Melakukan pembinaan dalam hal administrasi dan kerjasama pengelolaan masjid.
  • Melakukan kerjasama dan koordinasi yang bertujuan untuk meningkatkan fungsi dan peran masjid sebagai tempat berdakwah dan beribadah. Selain itu juga ada kegiatan yang dilakukan dalam rangka pencerahan umat muslim, yaitu melalui acara tilawah, ta’lim, takziah, ishlal, dan sebagainya.
  • Mengupayakan dalam hal membantu terselenggaranya penasehatan pernikahan dan konsultasi keluarga pada setiap masjid.
  • Melakukan bimbingan dan pembinaan organisasi yang ada dalam remaja masjid.

Selain undang-undang yang membahas tentang pengelolaan masjid di atas, ada juga yang lainnya seperti Instruksi Dirjen Bimas Islam No: D/ins/62/75 tentang Pengelolaan Kemakmuran Masjid serta Peraturan Menteri Agama No.16/2015 tentang peningkatan kualitas dalam hal pengelolaan masjid. Anda bisa melihat undang-undang tersebut agar lebih tahu pengelolaan masjid.

Write A Comment