Panglima TNI Beri Pembekalan Peserta Sespati Polri Dikreg ke-14
2008/2009 Merupakan Tahun Politik

Jakarta, Pelita
Panglima TNI Jenderal TNI Djoko Santoso memberikan ceramah pembekalan kepada peserta Sespati Polri Dikreg ke-14 yang diikuti oleh 30 orang Kombes Pol dan sembilan orang pengajar yang dipimpin oleh Kasespim Polri Irjen Pol Dwi Purwoko, di Aula Gatot Subroto Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat (4/4).
Ceramah mengambil topik Peran TNI dalam membantu Polri guna menyukseskan Pemilu 2009, dengan pokok-pokok materi ceramah yaitu Reformasi Internal TNI, Operasi Militer Selain Perang, Bantuan TNI kepada Polri, khususnya dalam pengamanan Pemilu 2009.
Menurut Panglima TNI, dalam mekanisme untuk melaksanakan operasi militer selain perang sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang No 34 tentang TNI antara lain meliputi pelaksanaan tugas-tugas mengatasi gerakan separatisme bersenjata, mengatasi pemberontakan bersenjata, mengatasi aksi terorisme, mengamankan wilayah perbatasan, membantu tugas pemerintahan di daerah, membantu Kepolisian RI dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat.
Lebih lanjut Panglima TNI mengatakan bahwa tahun 2008/2009 merupakan tahun politik, ditandai dengan kampanye Parpol secara terselubung, maraknya partai politik baru dan akan disahkannya Undang-Undang Pemilu diduga suhu dan situasi perpolitikan akan bergerak naik, sehingga dikhawatirkan akan terjadi benturan yang merugikan kepentingan bangsa. Oleh karena itu TNI telah mengambil langkah proaktif dengan mengeluarkan petunjuk pelaksana Operasi TNI melalui surat keputusan Panglima TNI Nomor Skep/244/VI/2006 tentang bantuan TNI kepada Polri. Di dalam Juklak tersebut disebutkan bahwa dalam keadaan mendesak dan terpaksa, maka Polri sesuai prosedural dapat meminta bantuan kepada TNI dalam rangka menanggulangi gangguan Kamtibmas termasuk dalam rangka mengamankan Pemilu 2009.
Panglima TNI juga menjelaskan tentang reformasi internal TNI yang dilakukan tidak terlepas dari perkembangan lingkungan strategis pada lingkup global, regional, dan nasional. Namun secara konsisten, TNI tetap menuju kearah pembangunan TNI sebagai alat pertahanan negara dalam tatanan yang lebih demokratis. Reformasi internal TNI dilaksanakan bukan karena tekanan dari luar, melainkan sebagian dari proses demokratisasi. Melalui reformasi tersebut, TNI telah meninggalkan berbagai kegiatan politik praktis, telah mengubah struktur organisasi dalam bidang sosial politik dan memperbaiki aspek kultural dan doktrin guna menjadikan prajurit yang profesional.
Dalam bidang organisasi, kita sebelumnya mengenal Staf Sosial Politik. Sekarang tidak ada lagi dan telah berubah menjadi Staf Teritorial yang mengurusi aspek-aspek kewilayahan dalam konteks strategi pertahanan di daerah. Seluruh materi Sospol yang dulu diajarkan dalam pendidikan di lingkungan TNI, sekarang sudah dihapuskan. Diganti dengan materi tentang HAM dan hukum lain. Berbagai perubahan ini dilakukan oleh TNI dalam upaya mengubah pola pikir dan pola tindak lanjut prajurit, tegas Panglima TNI.(be)